KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Yogjakarta, 15 Desember 2005. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan memfasilitasi pertemuan “Penguatan Kelembagaan Kontrol Parliament Watch di bidang Lingkungan�. Sebanyak 30 perwakilan Environmental Parliament Watch (EPW) se Jawa di Yogjakarta pada tanggal 14 hingga 17 Desember 2005.

EPW Simpul Yogjakarta yang diketuai oleh Dra. Lily Handayani bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ini. Berbagai narasumber dari kalangan DPRD, Pusat Studi Lingkungan, Pemerintah Daerah serta Praktisi Hukum dihadirkan untuk mempertajam sensitifitas peserta terhadap fungsi dan tugas EPW. Dra. Sri Mulyani, Msi dari LP3S menggiring para peserta untuk membedah PERDA dari beberapa daerah.

Diskusi antara KLH, Sekretariat Nasional (Seknas) EPW, Fasilitator Nasional EPW dan para perwakilan EPW membahas pencarian bentuk yang tepat bagi kelembagaan EPW serta keberlanjutan kegiatan EPW. Sdr. Erfan Maryono sebagai fasilitator nasional EPW mengemukakan bahwa semua EPW mempunyai satu concern yang sama yaitu memperbaiki lingkungan dengan lebih baik. Lebih lanjut dihimbau agar EPW tidak tergantung pada KLH, namun menempatkan diri sebagai mitra. Sdr. Faizal sebagai Seknas EPW mengusulkan agar setiap EPW lebih fokus dalam menjalankan programnya dan mengajak forum untuk mempertimbangkan agar isu PILKADA dapat diusung menjadi isu sentral.

Pertemuan dibuka oleh Asdep 2/VI, Drs. Dodo Sambodo, Msi, yang menyatakan bahwa forum ini merupakan ajang silaturahmi tempat bertukar informasi diantara para EPW. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum pelatihan bagi EPW yang baru terbentuk. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hingga tanggal 12 Desember 2005, sudah terbentuk 252 EPW kabupaten dan kota. EPW sebagai suatu lembaga yang unik yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia, diharapkan dapat mempunyai gerakan besar sebagai pengawaslembaga legislatif di bidang lingkungan.

Sudarsono, SH, Kepala Pusat Pengendalian LH Regional Jawa, dalam Sambutan Penutupnya menyatakan bahwa isu lingkungan di tingkat lembaga pemerintah masih termajinalkan. Oleh sebab itu keberadaan EPW sebagai mitra KLH sangat diperlukan untuk mengangkat isu lingkungan di tingkat lembaga legislatif dan eksekutif.

Informasi :
Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
Kementerian Lingkungan Hidup
Email: asdep4_3@menlh.go.id
Tel : 021-85904919