KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 November 2012.Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup hadir dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI. Turut hadir pula para Ketua Muda MA, Jaksa Agung Muda, para Hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta para Jaksa dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.Selain itu, dalam diskusi panel menghadirkan narasumber antara lain Prof. Dr. Muladi, SH. dan Mas Achmad Santosa, SH., LLM.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, pertemuan ini untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) – Lingkungan Hidup, Para Kuasa Hukum MENLH  dengan Para Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tuntutan pidana atau dengan Para Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk gugatan perdata.

Salah satu instrumen untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ini adalah dengan penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik  (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam sambutannya mengatakan, “Koordinasi yang kuat dimulai saat pemberkasan sampai dengan proses penuntutan, kemudian segera diajukan ke pengadilan dan dilaksanakan proses peradilan oleh Majelis Hakim yang ber-Sertifikat Lingkungan”. Hal tersebut dapat tercapai apabila telah terjadi persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum MENLH dengan aparat penegak hukum, khususnya JPU dan JPN serta Para Hakim tentang norma dan ketentuan penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai upaya mengoptimalkan pendayagunaan instrumen penegakan hukum lingkungan, khususnya  penegakan hukum pidana telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup RI, KAPOLRI dan Jaksa Agung RI  pada tanggal 26 Juli 2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan “Integrated Criminal Justice System” dalam penanganan perkara pidana lingkungan baik pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pengadilan, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara KLH dengan MA pada tanggal 18 Juni 2009 tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan, selanjutnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 5 September 2011 dilaksanakan melalui Program Sertifikasi Hakim Lingkungan, direncanakan pendidikan dan pelatihannya akan mulai dilaksanakan pada akhir Nopember 2012.

MenLH juga berharap, dengan pelaksanaan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan ini, putusan-putusan pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, akan lebih memenuhi rasa keadilan para pihak dan mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Persamaan persepsi dalam penerapan ketentuan dan norma penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 serta koordinasi efektif menjadi sesuatu yang “sangat krusial”, dan akan sangat membantu PPNS-LH, Kuasa Hukum MENLH, Penyidik Polisi, Para Jaksa dan Para Hakim dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup secara lebih efektif dan cepat.

Saat ini KLH sedang menangani kasus-kasus lingkunganseperti kasus impor scrap besi terkontaminasi/ tercampur limbah B3 melalui 4 pelabuhan laut di Indonesia, pembakaran lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh, serta gugatan ganti kerugian lingkungan terhadap perusahaan tambang di Belitung.

Lampiran: Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup (pdf)

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Drs. Sudariyono,
Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904936,
email: humas@menlh.go.id