KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

sumatera0001.jpgGebrakan satu langkah lagi pada tanggal 22 Mei 2007 Kementerian Negara Lingkungan Hidup cq Asdep Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan pada Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama dengan Institut Sampah Sungai Deli (ISSD) Medan Sumatera Utara mengadakan kegiatan Workshop Penguatan Kemitraan dan Pembentukan Kader Lingkungan, yang bertempat di Convention Centre Universitas Medan Area, dengan sub thema Peran serta Dunia usaha, Pemukiman dan Komunitas Keagamaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam workshop tersebut, peserta yang hadir  kebanyakan adalah masyarakat kota Medan yang tinggal di sekitar Sungai Deli, baik kalangan Masyarakat Pemukiman, Dunia Usaha, dan Komunitas Keagamaan dan tidak ketinggalan mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) serta mahasiswa Universitas Medan Area.(UMA) yang berjumlah 100 orang.

Dalam sambutannya Deputi yang dibacakan oleh Asdep Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan, bahwa Pembangunan yang berlangsung beberapa dasawarsa ini, selain memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa kondisi lingkungan perkotaan di Indonesia semakin lama semakin memprihatinkan, yang ditandai dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan di beberapa daerah khususnya pengelolaan lingkungan perkotaan, misalnya meningkatnya pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan dsbnya.

Selain permasalahan pengelolaan lingkungan di seluruh perkotaan di tanah air, telah menjadi persoalan klasik tetapi hampir tidak pernah ada solusi yang tepat untuk menuntaskannya. Telah begitu banyak teori yang telah diuji terapkan, baik yang berorientasi tradisional maupun yang berwawasan penerapan tehnologi, tetapi hasilnya masih belum optimal, bahkan semakin lama kuantitas permasalahannya berkecenderungan terus semakin membesar.

Permasalahan air, secara geografis, Indonesia yang terletak di daerah tropis menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena curah hujan yang tidak merata, baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dalam perspektif jumlah, mutu, ruang, dan waktu. Secara nature, ketersediaan air sangat melimpah pada musim penghujan sehingga selain menimbulkan manfaat pada saat yang sama menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir, sedangkan di musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya yang berupa kekeringan yang berkepanjangan.

Sedangkan di Propinsi Sumatera Utara pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kaitannya dengan Otonomi   Daerah, permasalahan yang muncul adalah  perbedaan pandangan pengelolaan lingkungan dilihat dari dampak atau sumber kegiatan antara Pemerintah propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan bila ditilik dari aspek peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu factor penting dalam upaya mencegah terjadinya dampak negatif dalam pengelolaan sumberdaya alam terhadap lingkungan. Berdasarkan data inventarisasi Bapedalda Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota  se Sumatera Utara telah menerbitkan 59 peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengendalian pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah , penghijauan, Izin HO, IMB, Galian C, Komisi AMDAL Dearah, namun kondisi lingkungan saat ini belum mengembirakan.

Dalam workshop penguatan kemitraan dan Pembentukan kader lingkungan,  ditutup dengan pembacaan kebulatan tekad oleh peserta sebagai Kader Peduli Lingkungan Kota Medan, dan  sekaligus dikukuhkan  sebagai Kader Masyarakat Perkotaan Peduli Lingkungan oleh Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diwakilkan kepada Asdep Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan.

Sumber   : Asdep Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan

Telp/Fex : 021- 85911211

Emeil      : ngadijanto@yahoo.com.