KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pekanbaru,  26 Maret 2014. Pemantauan kualitas udara ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) dilakukan secara terus menerus pada 7 kabupaten/kota (13 lokasi) di wilayah Provinsi Riau oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, BLH kota Pekanbaru dan Chevron. Data pemantauan sejak tanggal 26 Pebruari 2014 menunjukkan kualitas udara ISPU yang berfluktuasi pada kategori SEDANG sampai BERBAHAYA, yang mana pada lokasi pemantauan di Siak, Perawang, Kandis, Libo, Duri menunjugkan kategori ISPU sebagian besar pada kategori BERBAHAYA. Sejalan dengan keberhasilan upaya pemadaman titik api oleh Satgas Posko Nasional Penanggulangan Asap, maka sejak tanggal 16 Maret 2014 kualitas udara ISPU mengalami perbaikan pada sebagian besar lokasi pemantauan, bahkan beberapa diantaranya pada kulitas ISPU kategori BAIK. Detail data sejak tgl 26 Februari sampai 25 Maret 2014 terlampir. Hal ini disampaikan oleh Kepala PPE Sumatera KLH, Ir. M. Ilham Malik, MSc.

Dalam rapat pembahasan Protap Tindak Lanjut Penanggulangan Asap bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Pusat dari MABES TNI, Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera KLH  hari Kamis, 20 Maret 2014, PPE Sumatera KLH mengusulkan agar hasil pemantauan ISPU dapat dijadikan indikator utama untuk penetapan status Darurat di Propinsi dan kabupaten kota. Pada prinsipnya, seluruh peserta forum pertemuan tersebut dapat menerima usulan tersebut.

Selanjutnya, pada hari Jumat, 21 Maret 2014 lalu juga telah diadakan pertemuan konsolidasi antara Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH, Drs. Sudariyono  dan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Perubahan Iklim KLH, Ir. Arief Yuwono, MA dengan wakil Kapolda Riau Kombes Abdul Ghofur di Mapolda Riau untuk proses penegakan hukum Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau dan koordinasi upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Pada kesempatan itu, disampaikan Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA telah memerintahkan untuk pengerahan kekuatan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) secara penuh untuk penegakan kasus kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 21 orang PPNS dari KLH dan 4 orang Badan Lingkungan Hidup (BPH) Provinsi diberi penugasan untuk Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) terhadap 45 perusahaan yang arealnya terindikasi ada kebakarannya di 6 kabupaten yaitu Bengkalis, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, Dumai dan Indragiri Hilir. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan ini.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Perubahan Iklim KLH dan tim juga melakukan evaluasi lapangan terkait kebakaran hutan dan lahan di Desa Temiang dan Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Evaluasi dilakukan untuk melihat kondisi terakhir kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas serta efektivitas mobilisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk pencegahan karhutla di wilayah tersebut. Pada kegiatan itu diketahui bahwa MPA Desa Sepahat aktif melakukan patroli melibatkan 27 anggotannya dimana satu regu MPA terdiri dari 4 orang yang mampu melakukan pemadaman dini maksimal 100 m2 area terbakar, apabila membesar maka MPA melapor ke BLH, BPBD dan BKSDA.

Penguatan MPA yang sudah dilakukan KLH melalui ASEAN Peatland Forest Project (APFP) dan PPE Regional Sumatera:
1.     Memberikan insentif Rp. 2 juta/bulan/kelompok selama 6 bulan.
2.     Bantuan peralatan sederhana seperti pompa dan seragam.
3.     Membangun kebun nanas seluas 3 ha/kelompok dan diberi modal awal penanaman Rp. 10 juta/kelompok.
4.     Membangun tabat kanal di lahan gambut.
5.     Meningkatkan pengetahuan tingkat kerawanan dengan sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK) lokal.

Evaluasi lapangan juga dimaksud untuk mengetahui peran dan status kapasitas MPA untuk dapat direplikasi di kawasan rawan Karhutla sehingga diharapkan menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk mereduksi besarnya resiko karhutla yang diduga akan terjadi di bulan Juni, Juli dan Agustus 2014.

Lampiran:

Rekapitulasi Data Kualitas Udara (ISPU)  Di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Pdf)

Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim KLH,
telp/fax: 021-85904923

Drs. Sudariyono,
Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH,
telp/fax: 021-85904923

Ir. Muhammad Ilham Malik,M.Sc
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera
Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH), Telp/Fax 0761–62962/ 65421,
Email: suara_bumi@yahoo.com