KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jakarta, 27 Desember 2004 —- Untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengumumkan tingkat kinerja penaatan 251 perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara terbuka kepada masyarakat. Tingkat kinerja penaatan tersebut merupakan hasil evaluasi dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Januari 2003- September 2004.

Berbeda dengan kegiatan pengawasan yang selama ini dilakukan, sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan maka hasil pengawasan terhadap penaatan perusahaan perlu diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya diketahui oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan pihak perusahaan saja. Untuk itu melalui pelaksanaan PROPER, hasil pengawasan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Jumlah perusahaan peserta PROPER Januari 2003- September 2004 lebih banyak dibandingkan dengan perusahan PROPER 2002-2003 yang telah diumumkan pada bulan April 2004. Peserta PROPER Januari 2003- September 2004 berjumlah 251 perusahaan sedangkan perusahaan PROPER 2002-2003 sebelumnya berjumlah 85 perusahaan. Berkaitan dengan jenis industri, perusahaan peserta PROPER terdiri dari industri manufaktur, prasarana dan jasa; industri pertambangan, energi dan migas; serta industri pertanian dan kehutanan. Sedangkan berdasarkan aspek permodalan perusahaan peserta PROPER berasal dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada pengumuman PROPER Januari 2003 – September 2004 belum ada perusahaan yang mendapatkan peringkat Emas, perusahaan yang berperingkat Hijau baru mencapai 9 perusahaan, perusahaan yang berperingkat Biru 114 perusahaan, perusahaan yang berperingkat Merah 86 perusahaan, dan perusahaan yang berperingkat Hitam mencapai 42 perusahaan. Rincian kinerja masing-masing perusahaan peserta PROPER 2003-2004 dapat dilihat pada Laporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Status Oktober 2004.

Mensikapi masih banyaknya perusahaan yang belum taat yaitu masih berperingkat Merah dan Hitam, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar menegaskan bahwa “kepada perusahaan yang belum taat terutama yang masih berperingkat Hitam untuk serius dalam menangani dampak lingkungannya. Apabila tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan maka akan segera dilakukan tindakan penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang belum taat. Langkah ini dilakukan demi melindungi rakyat yang selama ini menjadi korban dari pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab”. Menteri Negara Lingkungan Hidup selanjutnya menambahkan bahwa “tidak ada tempat lagi bagi perusahaan untuk bermain-main dalam pengelolaan lingkungan. Seluruh rakyat Indonesia berhak atas kualitas lingkungan yang baik dan bersih. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya”.

Pada kesempatan ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup juga menyatakan penghargaan kepada perusahaan yang berperingkat Hijau atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengelola lingkungan dengan baik. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, “Perusahaan yang berperingkat Hijau telah menunjukkan keseriusan mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Upaya ini patut dicontoh oleh perusahaan lainnya”. Ir. Rachmat Witoelar mengharapkan agar perusahaan yang telah berperingkat Hijau untuk terus meningkatkan kinerjanya sehinga dapat menjadi perusahaan yang berperingkat Emas dan sekaligus dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Ke-sembilan perusahaan PROPER berperingkat Hijau adalah PT. Unilever Indonesia (Rungkut Surabaya Jawa Timur), PT. Unilever Indonesia (Cikarang Jawa Barat), PT. Indocement Tunggal Perkasa (Citeureup Jawa Barat), PT. Semen Cibinong (Cilacap, Jawa Tengah), PT. Lontar Papyrus Sakti (Tanjung Jabung Barat, Jambi), PT. Tanjung Enim Lestari (Muara Enim, Sumatera Selatan), PT. Smelting (Gresik, Jawa Timur), PT. Nippon Shokubai Indonesia (Cilegon, Banten), dan PT. Jawa Power (Probolinggo, Jawa Timur).

Peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan dalam mensikapi peringkat kinerja masing-masing perusahaan. Ir. Rachmat Witoelar menegaskan bahwa “tanpa peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya termasuk media massa, perbankan, pasar modal, dan LSM maka penerapan PROPER sebagai instrumen penaatan tidak akan efektif”. Menindaklanjuti pengumuman ini, diharapkan agar masyarakat dan stakeholder dapat memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang telah berkinerja baik. Serta memberikan tekanan terhadap perusahaan yang belum taat atau berperingkat buruk. Namun peran aktif masyarakat dan stakeholder tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut:

Deputi Menteri Bidang Pengendalian Dampak Sumber Insitusi

Ir. Isa Karmisa

Telp. 021-8590 4931, Fax. 021-8590 5639
Email :proper@menlh.go.id

Untuk industri Manufaktur :
Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan Jasa
Ir. Hermien Roosita, MM
Telp. 021-8590 4932

Untuk industri Pertambangan, Energi, dan Migas :
Assisten Deputi Urusan Pertambangan, Energi, dan Migas
Ir. Sabar Ginting, MBA
Telp. 021-8590 4930

Untuk industri Pertanian dan Kehutanan :
Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan
Ir. Bambang Purwono
Telp. 021-851 7257