KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Yogjakarta, 23 Mei 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah Dan Sosialisasi Piagam Bumi yang berlangsung pada tanggal 23 – 24 Mei 2014 di Yogjakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan institusi lingkungan hidup kabupaten/kota dan provinsi dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA.

Peran Pemerintahan daerah sangat penting dalam memperkuat satuan perangkat kerja bidang lingkungan hidup. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah perlu didukung status kelembagaan yang memadai minimal setingkat eselon II. Hal ini perlu didukung pula dengan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam Sambutannya menyampaikan “Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan status kelembagaan lingkungan hidup daerah belum memadai yang idealnya dalam bentuk ‘Badan’ di tingkat eselon II. Berdasarkan data per Desember 2013 secara nasional baru sekitar 314 institusi berbentuk Badan LH, 143 institusi berbentuk Kantor LH dan 28 institusi berbentuk organisasi lainnnya (Dinas Lingkungan Hidup, Bagian dan Sub Bagian dari Sekretariat Daerah). Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk meningkatkan status kelembagaan lingkungan hidup daerah.”

Lanjutnya lagi, “Tugas dan fungsi lembaga lingkungan hidup di daerah perlu diperkuat dari sisi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Untuk itu, KLH mengembangkan Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Hingga kini, jumlah pejabat fungsional bidang lingkungan hidup masih perlu ditambah.” Jumlah pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan di Indonesia baru terbentuk 212 orang, sedangkan pejabat pengawas lingkungan hidup baru terbentuk 80 orang. Di daerah, Pejabat fungsional berjumlah 139 orang, padahal idealnya dibutuhkan minimal 1 orang setiap daerah. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah hanya berjumlah 36 orang dimana idealnya minimal 2 orang setiap daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dari hasil penerapan SPM bidang lingkungan hidup oleh pemerintah daerah provinsi secara nasional baru 79% (27 provinsi). Sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 171 daerah atau sebesar 34%.

Dengan kapasitas daerah seperti itu, perlu penataan kelembagaan yang ‘powerful’ yang dapat berkoordinasi dan memberikan pengambilan keputusan penting bagi daerah melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang profesional dan mandiri menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan lebih baik.

Ketua Dewan Piagam Bumi Internasional di Indonesia, Ir. Erna Witoelar, Msi dalam pertemuan ini menegaskan “Pelaksanaan pembangunan di daerah penting untuk menerapkan prinsip-prinsip piagam bumi (Earth Charter) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.” Dijelaskan bahwa Piagam Bumi (Earth Charter) adalah sebuah deklarasi prinsip-prinsip pokok untuk membangun masyarakat global yang berkeadilan, berkelanjutan dan damai di abad ke-21.Piagam Bumi sangat peduli terhadap masa transisi menuju cara hidup yang berkelanjutan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Salah satu tema utama adalah integritas ekologis, dimana perlindungan ekologis, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekologi yang adil, penghargaan atas Hak Azazi Manusia, demokrasi dan perdamaian adalah saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Piagam Bumi menegaskan bahwa bumi adalah rumah kita dengan sumber dayanya yang terbatas yang harus menjadi kepedulian bersama seluruh manusia di dunia.

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931