KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5Desember 2013. Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas Penyidik PPNS dalam meningkatkan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Narasumber yang hadir dalam pertemuan ini adalah Drs. Sudariyono (Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan), Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH, dan Dr.Chairul Huda, SH, MH.

Selama tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penanganan terhadap 109 kasus lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kasus pembakaran lahan dan kasus impor limbah B3. Dari jumlah tersebut, 57 diantaranya telah ditingkatkan penanganannya, dimana 4 kasus sedang menjalani proses sidang, 3 kasus masih menunggu jadwal sidang, 40 kasus berkas perkaranya sudah diserahkan ke jaksa, dan 10 kasus berada di Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Penyidik lingkungan hidup, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mampu menjaga integritas, kredibilitas, dan kode etik dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”, jelas MenLH.

Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kelemahan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terhadap aturan hukum, khususnya dalam mengetahui dan memahami mengenai: (1) ketentuan pidana dan Unsur-Unsurnya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  (2) pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (3) penerapan sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Drs. Sudariyono,
Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904936,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id