KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity
(Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Dan rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
(Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar  Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan pestisida berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)

Jakarta, 13  September 2012
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Terhormat,

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Pada kesempatan yang berharga ini, kami sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahabaik, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional.

Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional).

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami terlebih dahulu membacakan Penjelasan Pemerintah atas RUU Pengesahan Protokol Nagoya sebagai berikut.

Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari tiga belas ribu pulau. Pulau yang satu dan yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga membuahkan empat puluh tujuh ekosistem yang sangat berbeda. Hal itu menjadikan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:

  1. 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
  2. 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
  3. 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
  4. 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
  5. 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
  6. 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
  7. 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.

Kekayaan alam ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, anugerah kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sumber daya genetik telah lama dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Sumber daya genetik tersebar tidak merata di seluruh dunia, demikian juga penguasaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antarnegara, baik dalam sumber daya genetik maupun teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan internasional terkait dengan akses dan pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik.

Pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik itu sendiri dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Karena jasa masyarakat tersebut dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik, yang secara terpolakan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan praktik yang terkait, maka masyarakat Internasional memandang perlu dikembangkan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik yang dapat menampung dinamika dan aspirasi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.

Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik antar Negara. Protokol Nagoya merupakan salah satu Protokol dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pada prinsipnya maksud dan tujuan Protokol Nagoya mengatur:

a.  akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik;

b.  pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik; dan

c.  mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara lain.

Protokol Nagoya terdiri atas 36 (tiga puluh enam) pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Protokol Nagoya mengatur antara lain:

  1. pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Terms/MAT). Pembagian keuntungan dapat berupa moneter dan nonmoneter;
  2. akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal (Prior Informed Concern/PIC) yang melibatkan pemilik atau penyedia sumber daya genetik;
  3. penyederhanaan langkah-langkah untuk akses bagi penelitian nonkomersial dan  pertimbangan khusus pada situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan;
  4. mekanisme pembagian keuntungan multilateral (global multilateral benefit sharing) untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang bersifat lintas negara;
  5. kelembagaan diatur dengan National Competent Authority (NCA) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses secara tertulis. Pumpunan Kegiatan Nasional (National Focal Point) berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretariat CBD yang dapat juga berfungsi sebagai NCA;
  6. Balai Kliring yang merupakan tempat mekanisme pertukaran informasi dan basis data mengenai sumber daya genetik;
  7. penaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan sumber daya genetik;
  8. pembentukan pos pemeriksaan (checkpoint) untuk kepentingan pemantauan;
  9. penaatan dan model klausul kontrak kesepakatan bersama;
  10. kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan/atau stándar; dan
  11. peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan kerja sama.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia atas sumber daya genetik, maka pemerintah berinisiatif dan berkepentingan untuk melakukan pengesahan terhadap Protokol Nagoya tersebut.

Dengan mengesahkan Protokol Nagoya, Indonesia mengadopsi berbagai ketentuan protokol tersebut sebagai sistem hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan. Beberapa keutungan bagi Indonesia apabila mengesahkan Protokol Nagoya antara lain:

a.  melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik;

b.  mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) terhadap keanekaragaman hayati;

c.  menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama (Mutually Agreed Terms);

d.  meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama;

  1. menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik;

g.  memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Demikian Penjelasan Pemerintah atas RUU Pengesahan Protokol Nagoya. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan Penjelasan Pemerintah atas RUU Pengesahan Konvensi Rotterdam sebagai berikut.

Perdagangan global dalam bidang industri bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun, saat ini tumbuh pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan terutama untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi perindustrian dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah terhadap praktik perdagangan global bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu tersebut untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Berkembangnya kegiatan perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu mendorong masyarakat internasional menetapkan suatu komitmen yang mengatur prosedur perdagangan internasional tersebut yang diwujudkan melalui Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Indonesia menandatangani Konvensi Rotterdam pada tanggal 11 September 1998 yang berlaku mulai tanggal 24 Februari 2004. Sampai saat ini telah 149 negara yang meratifikasi Konvensi Rotterdam.

Konvensi Rotterdam pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta untuk meningkatkan penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor dan impor.

Konvensi Rotterdam disusun berdasarkan prinsip bahwa kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup harus saling mendukung dengan maksud untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Konvensi Rotterdam terdiri atas 30 pasal dan lima lampiran. Materi pokok Konvensi Rotterdam mengatur antara lain:

  1. konvensi ini berlaku untuk bahan kimia yang dilarang atau  dibatasi dan formulasi pestisida yang berbahaya. Konvensi ini tidak berlaku untuk narkotika dan psikotropika, bahan yang bersifat radioaktif, limbah, senjata kimia, obat-obatan, bahan kimia sebagai tambahan pangan, pangan, bahan kimia dalam jumlah yang kemungkinan besar tidak mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan apabila bahan tersebut diimpor untuk tujuan penelitian atau untuk dipergunakan secara perorangan;
  2. penunjukan Otoritas Nasional (Designated National Authorities atau DNA) yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi administratif secara nasional;
  3. kewajiban para pihak terkait dengan impor dan ekspor bahan kimia yang tunduk pada prosedur pemberitahuan atas dasar informasi awal;
  4. notifikasi ekspor yang wajib diberikan oleh negara pengekspor kepada negara pengimpor sebelum ekspor pertama pada setiap tahun kalender;
  5. informasi mengenai bahan kimia yang diekspor;
  6. pertukaran Informasi mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu; dan
  7. bantuan teknis.

Konvensi Rotterdam terdiri dari lima lampiran sebagai berikut:

Lampiran I     :     Informasi yang disyaratkan untuk notifikasi
Lampiran II    :     Kriteria untuk mendaftar bahan kimia yang dilarang  atau dibatasi dalam Lampiran III
Lampiran III   :     Bahan-bahan kimia yang tunduk pada prosedur  persetujuan  atas dasar  informasi awal
Lampiran IV   :   Informasi dan kriteria untuk mendaftarkan formulasi pestisida yang sangat berbahaya dalam Lampiran III
Lampiran V    :     Persyaratan informasi untuk notifikasi ekspor

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan meratifikasi Konvensi Rotterdam, maka terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia antara lain:

  1. mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan negara pihak untuk menentukan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang wajib mengikuti prosedur persetujuan atas dasar informasi awal;
  2. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal sehingga terhindar dari pemakaian yang berlebihan dan menjadi sasaran dumping bahan kimia dan pestisida berbahaya dan beracun yang sudah dilarang di Negara lain sehingga dapat merugikan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat Indonesia;
  3. memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu;
  4. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan dibatasi;
  5. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan serta kemampuan untuk pengambilan keputusan impor dan ekspor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu;
  6. memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan yang dibatasi dari sesama negara pihak;
  7. memperoleh peluang kerja sama dalam hal bantuan pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi;
  8. menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu; dan
  9. mempertegas posisi Indonesia terhadap kesepakatan internasional tentang pengelolaan bahan kimia beracun yang berwawasan lingkungan termasuk pencegahan lalu lintas internasional yang ilegal dari produk bahan kimia berbahaya dan beracun.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Rotterdam. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan perangkat peraturan, kelembagaan dan sistem manajemen guna pelaksanaan isi konvensi tersebut. Dari sisi regulasi nasional, Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik Polutan yang Persisten)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida;

Dari sisi kelembagaan dan sistem manajemen, Pemerintah sudah menerapkan prosedur baku ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya yang diatur berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam pelaksanaannya sudah melibatkan berbagai instansi pemerintah antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bea dan Cukai, dan lain-lain.

Demikian Penjelasan Pemerintah yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat bahwa pihak Pemerintah siap untuk membahas kedua RUU pengesahan yang diajukan yaitu RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita

Jakarta, 13 September 2012

Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA