KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KEPMENLH Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingungan (AMDAL) merupakan salah satu infrastruktur pelaksanaan sistem sertifikasi penyusun dokumen AMDAL, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 PERMENLH Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Kepmen tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup memutuskan menunjuk Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia (INTAKINDO) sebagai lembaga yang melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi personil penyusun dokumen AMDAL untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2009 – 2011).

Penunjukan INTAKINDO sebagai LSK penyusun dokumen AMDAL didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan (utamanya kesiapan manajemen berdasarkan sistem mutu operasional sertifikasi) lembaga tersebut untuk menjalankan peran sebagai LSK. PERMENLH 11/2009 akan efektif diberlakukan pada November 2009, untuk itu berbagai persiapan manajemen dan infrastruktur penerapan sistem sudah dan sedang dilakukan oleh KLH dan INTAKINDO selaku LSK penyusun dokumen AMDAL. Direncanakan pelaksanaan uji kompetensi akan dimulai pada rentang waktu antara Agustus – Oktober 2009.

Tugas dan kewenangan yang diberikan oleh MENLH kepada LSK adalah:

Tugas:

a.     menyiapkan penguji/penilai;

b.    menyelenggarakan uji kompetensi;

c.     melakukan penilaian terhadap hasil uji kompetensi;

d.    menyediakan layanan informasi publik tentang pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, termasuk basis data penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang bersertifikat kompetensi;

e.     melakukan pengawasan terhadap penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan pemegang sertifikat kompetensi;

f.      melakukan penanganan pengaduan; dan

g.     melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Kewenangan:

a.     menetapkan materi uji kompetensi;

b.    menetapkan biaya uji kompetensi dengan persetujuan MENLH;

c.     menetapkan sistem penilaian terhadap hasil uji kompetensi dengan persetujuan Menteri;

d.    menetapkan persyaratan kelayakan bagi tempat uji kompetensi;

e.     menetapkan tempat uji kompetensi;

f.      menerbitkan sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;

g.    menetapkan sistem pengawasan terhadap penyusun dokumen AMDAL pemegang sertifikat kompetensi;

h.   menetapkan ketentuan tentang kondisi ketidakberlanjutan     berlakunya sertifikat kompetensi; dan

i.        membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi.

LSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan selalu berkoordinasi dengan KLH melalui Komite Pengarah Sertifikasi. Komite ini juga dimaksudkan sebagai pelaksana kendali pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL.

Info :
Asisten Deputi Urusan Sta
ndardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Kantor KLH Gd. A Lt. 6, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta 13410
Telp/fax                 : 021 8584638/ 021 85906167
Email                     : kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id
Kontak person         :

Amelia Agusni (amelia_a@menlh.go.id / a_agusni@yahoo.com).