KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar, 7 Mei 2013 – Dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hari ini menyelenggarakan Workshop Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Selat Bali. Workshop ini dihadiri Deputi III MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan kementerian lembaga di pusat dan diharapkan dapat bersinergi dengan perencanaan aksi yang sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur yaitu Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Selat Bali.

Wilayah Selat Bali memiliki arti strategis karena mengandung potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya serta menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan berbasis sumberdaya pesisir dan laut seperti perikanan, industri dan pariwisata, baik di wilayah Provinsi Bali maupun di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai satu kesatuan ekologis, wilayah pesisir dan laut Selat Bali memiliki nilai konservasi tinggi karena mengandung keanekaragaman hayati yang tergolong tinggi baik pada tingkat jenis maupun ekosistem dimana secara langsung maupun tidak langsung menopang tingginya produktivitas hayati di wilayah tersebut. Nilai konservasi wilayah pesisir dan laut Selat Bali dapat ditunjukkan sebagai segitiga kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Bali Barat – Taman Nasional Baluran – Taman Nasional Alas Purwo. Ketiga kawasan konservasi ini memililki koneksitas fisik dan biologis yang nyata di wilayah pesisir dan laut Selat Bali.

Secara faktual, pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir dan laut Selat Bali menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang dapat mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi kawasan tersebut dalam menunjang pembangunan. Permasalahan yang nyata di wilayah ini antara lain konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan, pencemaran lingkungan baik bersumber dari aktivitas di laut maupun di daratan, degradasi habitat pesisir, dan kemerosotan keanekaragaman hayati. Beberapa permasalahan lingkungan tersebut merupakan permasalahan lintas wilayah administrasi (antar provinsi dan antar kabupaten) yang mana penanganannya tidak akan efektif dilakukan secara parsial dan sektoral.

Memperhatikan eratnya inter koneksi biofisik antar wilayah-wilayah pesisir dan laut, nilai strategis Selat Bali dalam menopang pembangunan, keterkaitan ekonomi di kedua wilayah provinsi serta kompleksitas permasalahan lingkungan yang bersifat lintas wilayah maka diperlukan pengelolaan Selat Bali secara terpadu. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Arief Yuwono, MA, dalam sambutannya mengatakan, “pengelolaan wilayah pesisir terpadu dilakukan melalui Integrated Coastal Management (ICM) yang merupakan pendekatan dalam memberikan arah bagi pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian”.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa tingkat pencemaran dan kerusakan di lingkungan laut Indonesia sudah tergolong tinggi, terutama di perairan laut dengan aktivitas daratan yang tinggi. Sebagai contoh perairan Selat Bali dan muara sungai di perairan pantai Bali Timur mengalami red tide pada tahun 1994, 1998, 2003, dan 2007. Oleh karena itu, KLH dalam dua tahun terakhir ini memfasilitasi kerjasama lintas provinsi antar Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Selat Bali sebagai bagian dari konsep pengelolaan pesisir dan laut terpadu dalam mengantisipasi permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III
MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904923,
Email: humaslh@gmail.com