KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


Oleh : Ir. Rachmat Witoelar
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Fakta empirik menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah. Di daerah kota-kota besar seperti di Jawa, sampah ini sudah menjadi masalah besar (kasus PTA Bantar Gebang-DKI Jakarta, kasus TPA Lewigajah-Bandung, dan TPA Bojong-Bogor).

Manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini masih lebih pada memindahkan masalah, artinya, sampah dari satu tempat diangkut ke tempat lain, sedangkan pengelolaannya juga lebih menggunakan cara open dumping yang tidak memenuhi standar-standar yang memadai, dan lokasi TPA tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW). Akibatnya, timbul berbagai masalah antara lain pencemaran lingkungan, konflik sosial dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi TPA. Pendekatan yang digunakan sekarang ini dalam pengelolan sampah cenderung masih menggunakan end of pipe solution , bukan pada pendekatan sumber.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, sejauh ini harus diakui pada tingkat nasional terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan sampah tetapi masih diatur secara parsial, sektoral, ad-hoc dan tidak komperhensif. Misalnya, yang diatur di dalam UU Kesehatan, UU Permukiman, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Perindustrian. Di tingkat daerah, masalah sampah diatur dalam PERDA. Hal ini sudah barang tentu tidak dapat menjangkau hal-hal lain seperti perubahan pola pikir pengelolaan sampah yang mencakup proses pengelolaan dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang sebagai dasar kebijakan nasional di bidang pengelolaan sampah yang mengatur secara komprehensif.

Pokok-pokok pikiran RUU tentang Pengelolaan Sampah

  1. Prinsip tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi urusan Kabupaten/Kota dan merupakan bentuk pelayanan publik. Hal ini berkaitan pula dengan pelaksanaan dari Pasal 28 H UUD 1945, yaitu prinsip pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sampah, apabila tidak dikelola dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat merugikan kesehatan masyarakat.
  2. Batasan pengertian yang dimaksud �sampah� yang dumaksud dalam RUU ini adalah sampah padat atau setengah padat dari kegiatan sehari-hari (Limbah Domestik). Selain itu, cakupan pengelolaannya meliputi dari hulu sampai hilir, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan. Batasan pengertian/cakupan ini berangkat dari hasil studi, pendapat para ahli, referensi beberapa undang-undang tentang sampah (antara lain Filipina, Jepang dan Inggris) serta hasil dari beberapa pertemuan seperti Konsultasi Publik.
  3. Di dalam pokok-pokok RUU tentang Pengelolaan Sampah akan memuat penjabaran tentang:
    1. Asas Tanggung Jawab Pemerintah (mengatur/regulator), melayani kepentingan umum, melindungi masyarakat, dan penegakan hukum;
    2. Manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan investasi, pendanaan, lapangan kerja, pemanfaatan teknologi);
    3. Manfaat ( benefit ) sosial yaitu, mengubah perilaku, pemberdayaan masyarakat dan pembudayaan;
    4. Asas Subsidiaritas, meliputi pembagian kewenangan secara proporsional, mencegah konflik kewenangan, penyelarasan hubungan antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pendayagunaan manajemen yang efektif dan efisien;
    5. Desentralisasi (Perda, perizinan, dan penegakan hukum melalui pengawasan dan penerapan sanksi);
    6. Berwawasan ekologi/lingkungan hidup dengan mendayagunakan pendekatan 4 R ( replace , reduce, reuse, dan recycle );
    7. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
    8. Pengembangan kelembagaan yang efektif dan responsif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal, kompeten dan jujur.
  4. Pengelolaan sampah merupakan urusan Pemerintah dengan berbagai permasalahan dan kompleksitas masalahnya yang bahkan melampaui urusan skala Kabupaten/Kota dan Provinsi, sehingga perlu diatur dengan undang-undang. Di dalam RUU ini akan diatur perubahan paradigma yang antara lain waste to energy , hak dan kewajiban masyarakat termasuk dunia usaha, peran serta masyarakat, hubungan kelembagaan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, insentif dan dis-insentif baik secara tangible maupun intangible dalam pengelolaan sampah, peran sektor informal yang bergerak dalam pengelolaan sampah, pemilihan bahan baku sehingga dapat menghasilkan sampah yang dapat dimanfaatkan lagi dan ramah lingkungan, akses pasar bagi dunia usaha yang mengelola sampah, extended producers responsibility, kerja sama antar-daerah, kerja sama antar-daerah dengan Badan Usaha Pengelola Sampah (dalam bentuk kontraktual), penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pelanggarnya.
  5. Keberhasilan dalam pengelolan sampah sangat tergantung dari peran pemerintah, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, tata keterkaitannya perlu diatur dalam suatu UU.
  6. Penentuan lokasi TPA dalam RTRW Daerah sangat menentukan. Oleh karena itu, wajib dicantumkan secara tegas berdasarkan standar, persyaratan, dan kriteria yang telah ditentukan di dalam RTRW Daerah masing-masing. Untuk lokasi TPA juga harus ditentukan buffer zone yang lokasinya harus terbebas dari berbagai kegiatan/pemukiman, sehingga lokasi tersebut aman dari berbagai aspek.
  7. Di dalam RUU ini akan diatur apa yang menjadi wewenang pemerintah, Provinsi, dan Kabupa ten/Kota. Artinya, RUU dibatasi terhadap hal-hal yang bersifat policy, standar, pedoman, dan kriteria sebagai dasar atau rambu bagi Provinsi, Kabupaten/Kota. Untuk menindak lanjutinya diperlukan peran daerah sampai pada tingkat PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

Proses Penyusunan RUU Pengelolaan Sampah

Dalam proses penyusunan RUU tentang Pengelolaan Sampah didahului dengan : (a) hasil kajian JICA; (b) hasil kajian Fak.Hukum Universitas Indonesia dan beberapa referensi seperti Undang-Undang tentang Sampah di Philipina; (c) kajian tim perumus; (d) pertemuan teknis tentang pengelolaan sampah di beberapa daerah antara lain (Yogyakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya) dan; (e) pertemuan dengan beberapa pakar di Bandung.

Selanjutnya, berdasarkan proses yang telah dilakukan seperti tersebut di atas dituangkan ke dalam background paper dan pokok-pokok pikiran penyusunan RUU tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan konsultasi publik di beberapa daerah baik dari aspek teknis maupun aspek hukum. Untuk konsultasi publik RUU dilakukan di beberapa daerah, yaitu Yogyakarta, Balikpapan, dan Pekanbaru (serentak pada tanggal 25 Oktober 2005), Denpasar (tanggal 26 Oktober 2005) dan Surabaya (tanggal 28 Oktober 2005). Putaran terakhir konsultasi publik ini dilakukan di DKI Jakarta dengan mengundang wakil dari beberapa daerah se-Jabodetabek pada hari ini tanggal 14 Nopember 2005.

Masukan RUU tentang Pengelolaan Sampah selain diterima melalui konsultasi publik, draf RUU sejak tanggal 28 Oktober 2005 dapat diakses melalui Web-Site Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan menyampaikan saran masukannya melalui email ruusampah@menlh.go.id atau yazid@menlh.go.id . Hal ini penting agar memberikan ruang yang cukup bagi pelibatan publik dalam penyusunan RUU. Hal ini penting dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 huruf g yang menjamin asas keterbukaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari konsultasi publik tersebut sejauh ini sudah diolah datanya dan sekarang menjadi Draf RUU: R-8 /11/11/2005 dan akan terus dikembangkan sesuai dengan hasil konsultasi publik.

Namun demikian, karena target RUU ini harus sudah diserahkan kepada DPR-RI paling lambat akhir Desember 2005, maka apabila ada masukan hendaknya dapat disampaikan dalam waktu paling lambat akhir Nopember 2005.

Jakarta , 14 Nopember 2005


Informasi Lebih Lanjut :
Asdep Urusan Peraturan Perundang-Undangan
dan Perjanjian Internasional
Telp : (021) 8517185 atau;
e-mail : edukom@menlh.go.id


Berita Terkait Tentang RUU Sampah Selanjutnya: