KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

dpr_pah.JPGDalam rangka pengumpulan saran dan pendapat mengenai RUU TENTANG Pengelolaan  Sampah, DPD RI PAH (Panitia adhoc) II  mengundang Deputi II KLH pada Senin, tanggal 14 Mei 2007, bertempat di Gedung DPR RI Jakarta.

Presentasi tersebut dilakukan oleh Drs. Tri Bangun L. Sony Asdep Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil mewakili Deputi II di dampingi oleh Bapak Hurizal Chan, SH Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Muhammad Helmy Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Manufaktur, dan staf Asdep Urusan Pengembangan Peraturan PUU dan Perjanjian Internasional.


Pada kesempatan tersebut DPD RI PAH II juga mengundang Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi draft RUU tentang Pengelolaan Sampah. Rapat tersebut dipimpin oleh Dra. Ida Ayu Agung Mas selaku Ketua Tim  RUU tentang Pengelolaan Sampah DPD RI PAH II.

Tanggapan dari Pemprof DKI dan Pemkot Bandung serta pendapat Anggota DPD RI PAH II, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :


1). RUU Pengelolaan sampah merupakan kebutuhan dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan sampah bukan hanya untuk kota-kota besar di Indonesia dan tujuannya di susun RUU sampah adalah untuk mengubah pola hidup masyarakat yang selama ini menghasilkan sampah menjadi berwawasan lingkungan, mengelola sampah, dan memanfaatkan sampah;

2). Pemkot DKI merencanakan membuat ITF (Intermediate Transfer Facility) di dalam kota guna menangani masalah sampah, tetapi kendalanya adalah pembebasan lahan. Sehingga diharapkan paradigma pengelolaan sampah di dalam RUU dilakukan secara regional atau bersama-sama dan lintas wilayah;

3). Pengelolaan sampah secara open dumping perlahan harus segera di tinggalkan, dan salah satu alternatifnya adalah (WTE) Waste to Energy;

4). RUU pengelolaan sampah perlu mengatur pembagian peran dan tanggung jawab Pemerintah pusat, daerah, masyarakat serta stake holders;

5). RUU Pengelolaan sampah perlu mengatur pemberdayaan bagi Investor pengelola sampah;

6). Pengaturan melalui mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah diatur juga dalam RUU pengelolaan sampah;

7). RUU pengelolaan sampah perlu memberikan standarisasi pengelolaan sampah bagi Pemda dan RUU sampah perlu untuk mengarahkan pembagian kewenangan antara Pemda Propinsi dan Pemkab;

8). RUU pengelolaan sampah perlu untuk memperhatikan RUU Tata Ruang sehingga implementasinya ke depan tidak tumpang tindih dengan RTRW;

9). Pasal 9 dan 10 RUU pengelolaan sampah perlu diperjelas tentang teknologi yang akan digunakan dalam pemrosesan akhir sampah, dan standarisasi pengolahan sampah pada tahun 1994 perlu diperbaharui;

10). Pasal 17 RUU pengelolaan sampah perlu dicermati berkaitan dengan hak setiap orang untuk mengambil keputusan atau hak untuk mendapatkan informasi;

11). RUU pengelolaan sampah perlu disinkronkan dengan RUU pengelolaan Lingkungan khususnya klasifikasi pengaturan limbah B3;

12). RUU pengelolaan sampah perlu memperketat aturan penggunaan barang yang tidak dapat di daur ulang; 13). RUU pengelolaan sampah dipandang perlu mengakomo

dasi standar WTE (Waste to Energy).

   

Sumber:

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik &

Usaha Kecil – Kementerian Negara Lingkungan Hidup

T. 021-85904933