KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

BATAM-SUAR- Dari waktu ke waktu, laut Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, tidak pernah bebas dari pencemaran limbah minyak yang dibuang melalui Kapal Tanker milik Singapura maupun Malaysia. Kejadian ini kerap terjadi di Selat Singapura dan dibawa oleh arus laut ke wilayah Indonesia khususnya daerah Batam dan sekitarnya.


Demikian yang diungkapkan Ismeth Abdullah Gubernur Kepulauan Riau pada saat membuka acara Rapat Koordinasi Regional Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera di Hotel Good Way beberapa waktu yang lalu.

Lebih jauh Ismeth mengatakan bahwa peristiwa ini sangat merugikan Indonesia dan hal itu tidak bisa diselesaikan dalam tingkat Gubernur, ini adalah domain pemerintah pusat dan harus diselesaikan secara bilateral. Oleh karenanya menurut Ismeth, menteri KLH diharapkan dapat membantu penanganannya agar tidak berlarut-larut.

Di bagian lain, di hadapan sekitar 200 peserta rakor yang terdiri  dari bupati/walikota dan instansi lingkungan hidup se Sumatera, Ismeth menyampaikan beberapa hal yang seringkali menghambat lajunya pembangunan di wilayah Sumatera antara lain, AMDAL yang terlalu lama, mutasi di tingkat Kota/Kabupaten yang sering terjadi bagi pejabat lingkungan hidup, koordinasi pembangunan antar wilayah yang tidak intergrated dan pembangunan yang dengan sengaja mengabaikan lingkungan hidup.

Dikatakannya, dari pengamatannya, mutasi pejabat lingkungan hidup yang seringkali terjadi mengakibatkan tersendatnya program perbaikan lingkungan karena pejabat baru harus belajar lagi dan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, belum lagi pejabat baru siap terjadi lagi mutasi, akibatnya program lingkungan jalan di tempat dan ini sangat merugikan semua pihak, ini kontra produktif bagi pembangunan karena aspek lingkungan tidak tertangani dengan baik. Khususnya untuk wilayah Kepri, Ismeth mengatakan, wilayah seluas 2500 KM2 yang terdiri dari 2408 pulau dan langsung berbatasan dengan Negara lain memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Wilayah ini adalah wilayah lintas internasional dan pintu gerbang Indonesia, perhatian pemerintah sangat diperlukan terutama yang berkaitan dengan sarana transportasi laut. Kepri sebagian besar wilayahnya adalah laut, hanya 5% berupa daratan tetapi transportasi laut kurang diperhatikan, Bapenas hanya memperhatikan yang diaspal saja, demikian ungkapnya. SUAR-001

Sumber :

Media cetak, Koran Suara Akar Rumput
Edisi 04-10 Maret 2009, hal 1