KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Gaung Deklarasi Rio, setelah 10 tahun berlalu memang masih
terdengar nyaring. Tapi masih sebatas slogan dan wacana. Kita belum melihat
bukti-bukti nyata bahwa kesepakatan yang dicapai di Rio sepuluh tahun yang lalu
termasuk Agenda 21 telah berubah peta bumi lingkungan dalam arti perbaikan dan
pelestarian lingkungan di tengah gemuruh pembangunan yang berjalan. Pembangunan
memang berlanjut dengan pasang surutnya sendiri tetapi kerusakan dan perusakan
lingkungan makin menjadi-jadi dan makin sulit dikendalikan.

Dalam pembicaraan kita hari ini yang berada di seputar masalah
energi dan sumberdaya mineral, saya senang hal ini di soroti dari berbagai sudut
termasuk aspek ekonomi dan sosial, disamping aspek lingkungannya. Masalah energi
dan sumber daya mineral tidak lepas dari konteks glabalisasi ekonomi namun masalah-masalah
sosial yang terkait juga sangat kompleks.

Saudara-saudara sekalian,

Dampak sosial dari ekstraksi minyak, gas dan mineral akhir-akhir
ini semakin banyak disoroti dunia. Pertama, kegiatan ekstraksi ini biasanya
memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, tetapi tidak kepada masyarakat
yang tinggal di sekitar tempat ekstraksi. Kegiatan ekstraksi ini biasanya dilakukan
dalam bentuk "enclave", tanpa ada upaya mengintegrasikan
dengan kegiatan sosial-ekonomi di sekitarnya. Sampai kapan hal ini akan berlanjut?

Energi dan sumber daya mineral memiliki dampak lingkungan dalam
bentuk polusi dan menipisnya sumberdaya alam. Pada proses di mana pertambangan
terjadi di tempat-tempat yang ekosistemnya rentan (misalnya di wilayah hutan
lindung), maka eksploitasi sumberdaya energi dan mineral akan berdampak pada
ekosistem tersebut. Dampak lingkungan ini terjadi baik pada saat penambangan
(minyak, gas bumi, dan mineral, pengolahannya pengangkutannya dan konsumen diberbagai
sektor. Dampak lingkunagan dari proses ekstraksi di antaranya adalah masalah
"tailing", pencemaran hidrokarbon, merkuri, dan bahan beracun
dan berbahaya (B3) lainnya di laut dan sungai, serta masalah lainnya. Kita juga
belum selesai dengan masalah ini.

Selain peranannya yang penting sebagai penghasil devisa melalui
ekspor, sektor minyak dan gas memiliki peran yang penting sebagai sumber energi,
di mana ketersediannya masih bergantung kepada sumber-sumber yang tidak terbarukan
seperti minyak, gas dan batu-bara. Sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi,
biomasa, air, angin, dan tenaga matahari belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan demikian pasokan energi domestik akan terancam dengan terancamnya keberlanjutan
produksi energi primer yang tidak terbarukan ini. Sebagai sumber energi yang
dibutuhkan pembangunan, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan
dalam evaluasinya. Sejauh mana tingkat ketergantungan Indonesia pada sumber
energi tak terbarukan? Sejauh mana tingkat penetrasi energi terbarukan di Indonesia?
Seberapa jauh penggunaan energi di Indonesia telah efisien?

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pembangunan
yang ada, pendapatan dari sumber-sumber tak-terbarukan seperti minyak, gas dan
mineral harus ditanam kembali untuk memperbesar modal pembangunan dari sumber-sumber
terbarukan seperti panas bumi, angin, air, serta sumber daya manusia.

Saudara-saudara,

Globalisasi dan desentralisasi adalah dua intervensi dan perubahan
yang terbesar yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Indonesia pada jangka
panjang. Dari sebuah konsep pembangunan di Indonesia pada jangka panjang. Dari
sebuah konsep pembangunan yang sentralistik di mana sebagian besar keputusan
pembangunan di ambil di ibukota, tak lama lagi arah pembangunana di Indonesia
akan ditentukan secara internal oleh pemerintah daerah, dan secara eksternal
oleh proses perluasan pasar dunia.

Institusi-institusi baru dunia telah banyak bermunculan yang
pasti akan berimbas pada kinerja pembangunan di Indonesia. "World Trade
Organization"
telah menjadi lambang globalisasi ekonomi dunia yang,
mau tak mau, harus di ikuti oleh Indonesia.

Terbukannya pasar indonesia untuk pemain-pemain asing tidak
hanya menambah tekanan kepada pemain domestik untuk lebih bisa bersaing, tetapi
juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru, di mana manfaat dari investasi
asing ini dinikmati jauh dari tempat dimana dampak negatif dari investasi asing
ini dinikmati jauh dari tempat di mana dampak negatif dari investasi ini terjadi.

Proses desentralisasi, diwakili oleh berlakunya Undang-undang
nomor 22/1999 dan 25/1999
adalah merupakan tanggapan dari kegelisahan
atas pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam proses ini, sektor
minyak masih diatur secara sentralistik, tetapi sektor pertambangan akan diatur
oleh pemerintah daerah. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, serta
dengan semangat meningkatkan pendapatan asli daerah, desentralisasi memiliki
potensi untuk meningkatkan intensitas eksploitasi sumberdaya mineral. Sementara
itu tekanan daerah atas bagi hasil yang lebih merata di sektor perminyakan akan
memberi tekanan kapada sentralisasi pengaturan sektor ini. Di sisi lain, desentralisasi
akan mendekatkan pengambilan kebijakan dengan masyarakat yang terkena dampak
dari kebijakan tersebut. Kedekatan ini memberikan harapan bahwa keputusan yang
diambil di tingkat daerah akan melalui proses penyaringan dan penilaian yang
lebih ketat dari konstituensi lokal. Demokratisasi pengambilan keputusan ini,
pada gilirannya, memberikan harapan perbaikan.

Jakarta dapat menawarkan banyak hal kepada forum tingkat tinggi
para menteri di bulan Mei 2002 mendatang. Jakarta harus menjadi "Breeding
Ground" konsep baru tentang arah perjalanan dan pembentukan peta bumi pembangunana
di masa depan.