KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Adanya tuntutan pemenuhan komitmen dalam Protokol Montreal mendorong upaya pengembangan dan penyempurnaan peraturan yang dilakukan secara terkoordinasi antara Kementerian Negara Linqkungan Hidup selaku Focal Point Program Perlindungan Lapisan Ozon dengan Departemen Perdagangan sebagai instansi teknis yang berwenang mengatur tata niaga suatu barang. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, maka pada tanggal 22 Juni 2006 Menteri Perdagangan menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/MDaq/Per/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan yang baru, maka ketentuan yang mengatur batas waktu perdagangan BPO sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 110/MPP/Kep/l/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan BPO sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenindag No. 790/MPP/Kep/12/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu juga Keputusan yang mengatur tata niaga impor BPO sebagaimana dimuat dalam Kepmenindag No. 111/MPP/kep/l/1998 tentang Perubahan Kepmenindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah kembali, terakhir dengan Kepmenindag No. 789/MPP/Kep/12/2002 juga dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pada prinsipnya, peraturan yang baru ini berisi tambahan atau pengembangan aturan yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya, antara lain: (1.) Jenis BPO yang dilarang diimpor sesuai lampiran I adalah Halon 1211, 1301 dan 2402, Carbon Tetrachlorida (CTC), Methyl Chloroform (TCA).

Tetapi pengecualian untuk importasi CTC yang digunakan untuk penggunaan laboratorium dan analisa, karena belum bisa digantikan dengan bahan alternatif lain. (2.) BPO yang tercantum dalam lampiran II hanya boleh diimpor sampai 31 Desember 2007.

Importasi hanya boleh dilakukan dari negara‑negara yang terdapat dalam daftar yang diterbitkan oleh KLH. Impor BPO hanya boleh dilakukan oleh perusahan yang mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) dan perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT). (3) Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) masuk dalam daftar bahan kimia yang diawasi pemasukannya ke Indonesia (4.) Untuk mempermudah pengawasan, maka impor BPO hanya bisa dilakukan melalui pelabuhan‑pelabuhan sebagai berikut;

a. Pelabuhan Belawan, medan;

b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;

c. Pelabuhan Merak, Cilegon;

d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang;

e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;

f. Pelabuhan Sukarno‑Hatta, Makassar

 

Jumlah BPO yang dapat diimpor oleh IP dan IT ditetapkan dengan berpedoman pada volume BPO yang boleh digunakan secara nasional yang ditetapkan oleh KLH.

Pada peraturan sebelumnya, Importir. Terdaftar yang dapat melakukan impor BPO hanya I perusahaan yaitu PT. PPI, namun dalam peraturan yang terbaru tidak dibatasi jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar, asal memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan.

 

Informasi Lebih Lanjut:

Asdep Urusan Pengendalian

Dampak Perubahan Iklim KLH

Gd. A, Lt. 6

Telp. 0218517164 / 8583409

Fax. 02185902521 / 8583410

Email : ozon@menlh.go.id