KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Agustus 2014. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Peresmian Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance). Kelompok Kerja (Pokja) ini merupakan peningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan jasa keuangan berkelanjutan (Pokja Pembiayaan Berkelanjutan) periode 2014 – 2019. Acara ini dihadiri oleh Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Dionysius Johny P. Kusumo, MBA.

Peresmian Pokja ini merupakan amanat dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Menteri Lingkungan Hidup pada 26 Mei 2014 tentang “Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan”. Nota Kesepahaman mengamanatkan pembentukan Pokja Pembiayaan Berkelanjutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani OJK dan KLH.

Dalam sambutannya mewakili Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan, Ir. Dionysius Johny P. Kusumo, MBA, mengatakan, “Kementerian Lingkungan Hidup sangat mendukung upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan kebijakan keuangan berkelanjutan. Dukungan tersebut akan diberikan dalam bentuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan materi peraturan yang mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan”. Hal ini tentu saja karena sangat erat kaitannya dengan terbentuknya lembaga baru OJK yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan seluruh lembaga jasa keuangan bank dan jasa keuangan non-bank, sehingga implementasi kebijakan yang akan diambil dalam mendorong dukungan dari lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dapat dilaksanakan lebih mudah.

Hal lain adalah adanya pengalaman pihak perbankan dalam program Pollution Abatement Equipment Program (PAE Program) pada beberapa tahun yang lalu diharapkan dapat semakin menguatkan program yang akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PAE program adalah program bantuan keuangan yang dimaksudkan untuk membiayai program lingkungan hidup. Diharapkan melalui program sejenis maka pihak dunia usaha akan mendapatkan sumber-sumber biaya yang murah dan mudah.

Kementerian Lingkungan Hidup juga dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh pihak jasa keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Misalnya status perijinan lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh suatu usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Kompartemen keuangan lainnya yang berada dibawah OJK seperti pasar modal dan pembiayaan lainya dapat juga didorong untuk melaksanakan  keuangan berkelanjutan. Kompartemen pasar modal, dapat membentuk indeks saham berbasis pada lingkungan (Green Indeks), serta daftar perusahaan go public yang ramah lingkungan (green list).  Indeks saham yang ramah lingkungan juga akan menaikan nama baik dari suatu perusahaan sehingga mereka akan mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah di pasar modal sekaligus juga mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan pada usahanya.

Pada sektor asuransi Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong setiap usaha agar dapat mengasuransikan usahanya agar dapat menimalisir resiko lingkungannya. Diharapkan juga muncul asuransi yang ramah lingkungan sehingga masyarakat memiliki pilihan-pilihan yang semakin beragam. Kelompok kerja yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup akan menyiapkan materi untuk peningkatan kapasitas, informasi berkaitan dengan perijinan lingkungan, status pegawasan dari usaha kegiatan terkait AMDAL serta pemberian masukan dan harmonisasi peraturan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

Untuk tahun 2014 – 2015, program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pembiayaan Berkelanjutan adalah:

  1. Penyusunan Roadmap Sustainable Finance bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK);
  2. Peningkatan awareness melalui penyelenggaraan Seminar Nasional mengenai Sustainable Finance dan Peresmian Roadmap Sustainable Finance;
  3. Pelaksanaan Capacity Building melalui training analisis pembiayaan sektor strategis yang ramah lingkungan untuk LJK dan Pengawas OJK sebanyak 6 gelombang;
  4. Penelitian bersama dalam rangka menyusun model pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing model) untuk LJK dan penyediaan informasi terutama terkait dengan izin lingkungan yang mudah diakses oleh LJK dan pengawas OJK; dan
  5. Mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA,
Deputi I KLH Bidang Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax: (021) 8580111,