KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 2012. Hari ini Wakil Presiden RI Boediono bersama Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menghadiri puncak peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Tema HCPSN 2012 adalah “Lestarikan Puspa dan Satwa, Menjaga Bumi Lestari” merupakan momentum bagi gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal yang diwujudkan melalui upaya nyata dalam bentuk kebijakan dan program baik pada tataran nasional maupun daerah. Peringatan ini telah berlangsung selama 19 tahun, namun semangat kepedulian seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan demi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Peringatan HCPSN 2012 ini sebagai momentum langkah bersama dalam melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan keaneragaman hayati Indonesia. Untuk mengenalkan lebih dalam keaneragaman hayati endemik (asli) Indonesia, maka pada tahun 2012 ditetapkan Mangrove Kandellia Candel (Rhyzoporaceae) sebagai Puspa Nasional 2012 dan Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) sebagai Satwa Nasional 2012.

Keanekaragaman hayati Indonesia menduduki tempat pertama di dunia dalam kekayaan jenis mamalia (515 jenis, 36% diantaranya endemik) dan kekayaan jenis kupu-kupu Swallowtail (121 jenis, 44% diantaranya endemik). Kemudian menduduki tempat ketiga dalam kekayaan jenis reptil (lebih dari 600 jenis), tempat keempat dalam kekayaan jenis burung (1519jenis, 28% diantaranya endemik), tempat kelima dalam kekayaan jenis amfibi (lebih dari 270 jenis) dan tempat ketujuh dalam kekayaan flora berbunga.Kekayaan alam ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan umat manusia pada umumnya.

“Kekayaan alam Indonesia ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, anugerah kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang” demikian pesan Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA.

Kondisi yang memprihatinkan terjadi pada populasi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Berdasarkan data dari IUCN (International Union for Conservation of Nature) populasi Badak Sumatera berada dalam “kritis punah”.Hanya sekitar kurang dari 250 ekor Badak dewasa yang ada di seluruh dunia. Populasi ini diperkirakan akan berkurang 25 persen dalam masa satu generasi ke depan (panjang satu generasi sekitar 20 tahun). Saat iniBadak Sumateradiketahui hanya hidup di Sumatera, yaitu di Way Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, BukitBarisan Selatandan Taman Nasional Kerinci-Seblat. Keberadaan Badak menjadi sangat terdesak dikarenakan adanya keterbatasan ruang akibat alih fungsi lahan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung kehidupannya. Kelahiran “Andatu” (bayi badak) di Taman Nasional Way Kambas, menjadi momentum penyelamatan Badak Sumatera. Ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelamatkan populasi Badak yang sudah semakin punah.

Melindungi dan memanfaatkan sumberdaya genetik yang belum terungkap khususnya  untuk kepentingan farmasi sebagai contoh Ekspor jamu indonesia  113 juta US$/tahun, Penggunaan domestik 100 juta US$ (sekitar 40% populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional). Sedangkan di tingkat global peredaran pertahunnya mencapai  US$ 643 milyar (tahun 2006).  Sementara ini sumberdaya genetik Indonesia terus dicuri  (biopiracy) oleh berbagai fihak asing. Sehubungan dengan hal itu Protocol Nagoyatentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayatiperlu segera diimplementasikan di tingkat nasional. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian keuntungan bagi yang memanfaatkan.Manfaat yang luar biasa ini semakin membesar potensinya dengan disetujuinya Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya merupakan perjanjian Internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik antar Negara. Protokol Nagoya merupakan salah satu Protokol dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.Salah satu keputusan penting dalam Nagoya Protocol adalah Access to Benefits Sharing (ABS) atau lengkapnya, Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD, yang pertama kali disetujui sejak disahkannya Konvensi Keanearagaman Hayati (CBD) pada tahun 1992.

Protokol ini merupakan pengaturan komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia. Protokol ini akan menjadi instrumen penting yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik dan menghentikan praktek biopiracy (pencurian sumber daya genetik).Potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sejumlah studi akademik yang secara jelas menunjukkan bahwa nilai sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait setiap tahunnya dapat mencapai 500 – 800 miliar dollar AS. selain daripada itu, salah satu bentuk keanekaragaman hayati adalah tumbuhan obat dan diperkirakan tumbuhan obat Indonesia bernilai US Dollar 14,6 miliar atau lebih dari 2 kali lipat nilai produk kayu hutan.

Sebagai rangkaian acara HCPSN 2012, dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan, penyerahan Penghargaan “Raksaniyata” Menuju Indonesia Hijau (MIH) kepada Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan dengan menambah tutupan hutan dan vegetasi. Selain itu, akan diserahkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) yaitu penghargaan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penyematan Tanda Satya Lencana Pembangunan merupakan pembuktian bahwa penerima penghargaan Kalpataru yang disampaikan oleh Presiden dapat dibuktikan oleh penerima tanda kehormatan tersebut melalui komitmennya melestarikan lingkungan secara terus menerus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.Sesuai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan para penerima Kalpataru, terdapat 12 (dua belas) orang/kelompok di antaranya layak diajukan sebagai calon penerima Satyalencana Pembangunan tahun 2012 untuk dilakukan evaluasi sebelum diajukan kepada Presiden RI melalui Kepala Biro Penghargaan dan Tanda Jasa, Sekretariat Negara untuk kemudian diverifikasi lapangan.

Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup kepada 12 (dua belas) orang, peraih penghargaanKalpataru dari Bapak Presiden RI karenatelah berjasa dan tetap berjuang untuk lingkungan hidup sebagai pembina, perintis, penyelamat dan pengabdi lingkungan, yaitu sebagai berikut:

  1. Pondok Pesantren Cipasung, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Cipasung, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
  2. Pondok Pesantren Suralaya, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Suralaya, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
  3. Kelompok Tani Kuntum Mekar, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1986, yang beralamat di Dusun Kubang, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
  4. Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, yang beralamat Jalan Pancasila No. 63, Dusun Krajan, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
  5. Herry Rompas, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jl. Tountemboan No. 500, Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
  6. Agung Sugiarto, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, yang beralamat di Jalan Tanjung Pura, Gg Umar No.4, Desa Pelawai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
  7. Kuat Sudarta, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Abadi RT.02, Rw.03, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
  8. Ngangkat Tarigan, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Samanhudi No. 73, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
  9. Kelompok Masyarakat Kutasari, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kuta RT 04 RW 02 Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
  10. Dr. Charles Saerang, penerima Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan tahun 2002, beralamat Jalan Raden Patah No. 191, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  11. Endang Maryatun, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kembang Putihan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.
  12. Mada Hendrikus, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002 beralamat Jl. Ogi RT 02 RW 01, Dusun A, Kelurahan Faobata, Kecamatan Ngadabawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT.

Komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup membutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi agar kinerja yang terbangun sesuai dengan kenyataan di lapangan. Program Menuju Indonesia Hijau yang dicanangkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2006, memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat mempertahankan atau menambah tutupan vegetasi, yang didukung oleh aspek manajemen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Pada tahun 2013 dan seterusnya akan dilakukan evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Program ini juga diarahkan untuk mengetahui simpanan karbon (carbon stock) dari tutupan lahan guna mendukung kebijakan Presiden RI penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 26% pada tahun 2020 dari kondisi business as usual. Program ini juga untuk mendukung pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada Tahun 2012 ini dilakukan evaluasi kinerja terhadap 95 kabupaten, dimana terdapat 29 kabupaten nominator yang dapat mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung. Dengan memperhatikan usulan Dewan Pertimbangan Penilaian, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 5 (lima) kabupaten penerima Trophy Raksaniyata 2012 sebagai berikut:

  1. Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
  2. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
  3. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengara;
  4. Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara;
  5. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Piagam Raksaniyata diberikan kepada 4 (empat) kabupaten berikut yaitu:

  1. Kabupaten Bantul,  DI Yogyakarta;
  2. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
  3. Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan
  4. Kabupaten Jombang, JawaTimur.

Mengingat tingginya keragaman daerah di kawasan Indonesia, kerentanan suatu daerah dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim akan bergantung pada struktur sosial-ekonomi, infrastruktur, danteknologi yang tersedia. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus mendorong seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata menghadapi Perubahan Iklim. ProKlim merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 24 Oktober 2011 dalam acara National Summit on Climate Change di Denpasar-Bali.

Pada hari ini akan diberikan penghargaan kepada masyarakat setingkat RW atau Dusun dan Kelurahan atau Desa yang telah melaksanakan aksi lokal yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima pengusulan 71 calon lokasi Proklim yang tersebar di 15 Provinsi yaitu Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lokasi-lokasi tersebut diusulkan oleh BLHD Provinsi/Kab/Kota, Dunia Usaha yang melakukan program CSR, serta LSM atau lembaga non-pemerintah yang melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat.Trophy Proklim diberikan kepada:

  • Dusun Sukunan, Kabupaten  Sleman, DIYogyakarta
  • Desa Jetis Lor,  Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
  • Desa Pakraman Sambangan, Buleleng, Provinsi Bali
  • Dukuh Gatak II, Desa Tamantirto,  Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
  • Dukuh Serut, Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
  • Desa Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau
  • Desa Nglegi, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta

Selain itu penghargaan berupa sertifikat Pengembangan Proklim diberikan kepada:

  • Desa Kerta, Kabupaten Gianyar, Bali
  • Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, JawaTimur
  • Kelurahan Jomblang, Kota Semarang, Jawa Tengah
  • Desa Mekarjaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Kampung yang mendapat penghargaan Proklim menunjukkan bahwa perubahan pola hidup yang lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem dan rendah emisi karbon dapat memberikan manfaat tidak saja bagi lingkungan tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial serta menurunkan risiko bencana terkait iklim. Dengan dukungan seluruh pihak diharapkan target 1.000 kampung iklim dapat tercapai.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Tlp/Fax: 85904923, email: humas@menlh.go.id

Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP. Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp/Fax. 021-85905770, email: humas@menlh.go.id

Catatan:

  • Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari tiga belas ribu pulau. Pulau yang satu dan yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga memiliki sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 species tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. Hal itu menjadikan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:
  • 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
  • 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
  • 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
  • 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
  • 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
  • 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
  • 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.
  • Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.