Perkembangan Penanganan Kasus Impor Limbah B3 Terkontaminasi Limbah B3

Medan, 12 Mei 2012–Hari ini Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan ke lapangan terkait kasus penemuan kontainer impor besi tua yang berasal dari Irlandia, Bahrain, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancisdiduga terkontaminasi Sampah, Limbah dan B3 di Pelabuhan Belawan, Medan. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut penanganan kejadian berdasarkan Laporan Kejadian (LK) [...]

14 May 2012 05:22 WIB

Medan, 12 Mei 2012–Hari ini Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan ke lapangan terkait kasus penemuan kontainer impor besi tua yang berasal dari Irlandia, Bahrain, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancisdiduga terkontaminasi Sampah, Limbah dan B3 di Pelabuhan Belawan, Medan. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut penanganan kejadian berdasarkan Laporan Kejadian (LK) dari Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe Madya Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan Medan, tanggal 11 April 2012, dimana terdapat Importir Produsen/IPlimbah Non B3 dimana limbah Non B3 yang diimpor diduga mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3.

KPM Bea&CukaiPelabuhan Belawan Medan selanjutnya menyurati KLH yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengelola B3, Limbah B3 dan Sampah yang intinya meminta bantuan pemeriksaan terhadap kontainer yang berisi limbah yang diimpor. Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakan  “Informasi yang diberikan oleh Bea dan Cukai tersebut merupakan bentuk koordinasi yang baik dan hal ini perlu terus ditingkatkan serta saya berikan apresiasi terhadap kerjasama yang baik ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual didapati beberapa kontainer yang berisi limbah Non B3 dalam kondisi tidak bersih dan terdapat limbah yang diduga dapat dikategorikan sebagai limbah B3 atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantun dalam Undang-undang Nomor :32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan /persyaratan limbah Non B3 yang diimpor yang tercantum dalam izin impor limbah Non B3 dimana isi persyaratan adalah limbah Non B3 yang diimpor harus dalam kondisi bersih dan tidak terkontaminasi dengan limbah B3.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap kontainer , maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan PPNS Bea &Cukai telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) dan pengambilan sampel limbah yang diduga mengandung B3. Sedangkan PULBAKET dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Mei 2012 tentunya  melibatkan pihak importir produsen/perusahaan sebagai saksi. Bila hasil analisa laboratorium menyatakan limbah B3 , maka pihak importir produsen/perusahaan dapatdugaan melakukan tidakan memasukan limbah B3 yang dilarang oleh Undang-Undang  nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan sanksi pelanggar dapat berupa pidana.

Disisi lain berdasarkan Basel Convention tentang Lintas Batas Perpindahan Limbah B3 dan Limbah Lainya, bila negara tujuan menolak limbah yang telah masuk kenegaranya, maka fokal poin ( Deputi IV KLH) akan memberitahukan kepada negara asal limbah yang intinya akan mengirim kembali limbah yang berasal dari negara tersebut ), nantinya pihak focal point negara asal limbah memerintahkan pihak pengirim limbah untuk menarik kembali limbah yang dikirim ke negara tujuan ( Indonesia).

Dengan masuknya kontainer-kontainer yang mengandung limbah B3 tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan masuknya limbah dan limbah B3 ke wilayah NKRI berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelarangan impor sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008  tentang Pengelolaan Sampah dan Undang Undang Kepabeanan.  Di tingkat internasional, maka terjadinya impor ilegal ini akan diinformasikan oleh Bea Cukai Indonesia kepada Bea Cukai (Customs) di negara asal dan loading limbah, dan dikarenakan juga terkait dengan limbah B3, maka KLH sebagai focal point Konvensi Basel akan berkoordinasi dengan focal pointKonvensi Basel di negara asal dan loading limbah. Sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah NKRI,  maka pihak importir dapat dikenakan sanksi pidana dan kewajiban mere-ekspor limbah ilegal tersebut.

“Tentunya pemerintah serta masyarakat setuju, bahwa negara yang kita cintai ini jangan dijadikan tempat pembuangan limbah ataupun limbah B3 dan sampah untuk menyelesaikan masalah limbah/sampah negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut KLHsecara serius dan konsisten melakukan tindakan secara tegas yang mempunyai efek jera agar pelanggaran impor limbah B3 tidak terjadi lagi”, demikian MenLH Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA menegaskan.

UntukInformasiLebihLanjut:

Drs, Sudariyono,Deputi V MenLHBidangPenaatanHukumLingkungan, email: humas.klh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor