KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Tolok ukur kemajuan setiap negara ditentukan oleh kemajuan ekonomi (dalam bentuk tingkat pertumbuhan ekonomi) yang kemudian diidentikkan begitu saja sebagai tingkat peradaban sebuah negara.

Sejak Peringatan 5 Tahun KTT Rio di New York
Tahun 1997, telah diakui oleh semua negara di dunia bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan yang disepakati di Rio ternyata belum konsisten dilaksanakan. Pada peringatan 5 tahun tersebut, telah diidentifikasi beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan globalisasi ekonomi dan perdagangan;

2. Sumber daya lingkungan dianggap sebagai faktor “eksternal”;

3. Pola produksi dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan terus saja dipertahankan, khususnya di negara-negara Utara;

4. Proyek-proyek pembangunan ekonomi dan kebijakan perdagangan global seperti WTO (World Trade Organization), NAFTA (North America Free Trade Area), GATS (General Agreement on Trade and Services), TRIPS (Trade Related on Intellectual Property Rights), yang mengabaikan nilai-nilai lokal dan yang menolak partisipasi dan hak-hak komunitas; dan

5. Keengganan negara-negara maju dengan komitmennya sendiri pada KTT Rio untuk menyediakan bantuan finansial bagi negara berkembang.

6. Keengganan negara-negara Utara melakukan alih teknologi yang ramah lingkungan untuk negara-negara Selatan.

Selain kelemahan tersebut, persoalan lainnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri kembali mengafirmasi ideologi developmentalisme yang selama ini dituding sebagai biang kerok krisis ekologi. Tujuan yang diangankan oleh paradigma pembangunan berkelanjutan adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan memasukkan lingkungan hidup ke dalam arus tengah pembangunan setiap negara. Tapi, ironisnya, ideologi di balik itu tetaplah ideologi developmentalisme dengan sasaran utam nada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin dengan pola produksi dan konsumsi yang sangat eksesi-materialistis. Sementara itu, tolok ukur kemajuan setiap negara ditentukan oleh kemajuan ekonomi (dalam bentuk tingkat pertumbuhan ekonomi) yang kemudian diidentikkan begitu saja sebagai tingkat peradaban sebuah negara.

Dampaknya adalah, semua negara sedang berkembang lalu mengikuti jalan yang sama yang telah ditempuh negara-negara maju, kalau tidak mau disebut sebagai terbelakang. Maka, semua aspek kehidupan yang lainnya ditempatkan di bawah imperatif ekonomi. Segala institusi sosial, termasuk pendidikan dan kebudayaan, lalu dirancang hanya untuk menjawab dan meladeni kepentingan ekonomi ini, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Dan dengan aspek-aspek lain, termasuk sosial budaya dan lingkungan, dikorbankan demi imperatif ekonomi ini, dan bukannya diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi sebagaimana menjadi cita-cita pembangunan berkelanjutan tersebut.

Hasilnya adalah kehidupan yang tetap meprihatinkan di negara-negara sedang berkembang, jurang yang menganga antara segelintir orang yang kaya dengan mayoritas rakyat yang miskin, kehancuran lingkungan hidup, tingkat kualitas hidup yang semakin tidak manusiawi, dan tergusurnya kekayaan budaya masyarakat lokal yang tidak bisa terakomodasi dalam pacuan mengejar ketertinggalan ekonomi, Sementara, yang dicapai adalah standar kehidupan material yang semu, dan kualitas hidup manusia semakin memprihatinkan.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah, kekayaan negara-negara sedang berkembang dieksploitasi secara besar-besaran demi mengejar ketertinggalannya dari negara-negara industri maju. Tetapi, hasilnya adalah, justru kekayaan alam tersebut lebih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat negara maju yang semakin tak terpuaskan, sementara yang tertinggal bagi rakyat di negara berkembang adalah sumber daya alam yang rusak, pencemaran lingkungan, kemiskinan, dan utang luar negeri yang semakin membengkak dan sulit dibayar. Singkatnya, selain ketidakadilan antara negara-negara maju di Utara yang sudah menipis sumber daya alamnya dan negara-negara miskin di Selatan yang kaya sumber daya alam, terjadi kehancuran sumber daya alam serta ancaman oleh bencana alam yang semakin sering terjadi setiap tahunnya bagi rakyat di Selatan.

Agenda Indonesia

Dengan latar belakang tersebut, sebagai tuan rumah persiapan terakhir Peringatan 10 Tahun Rio, Indonesia perlu memikirkan secara serius agenda apa yang akan disodorkan untuk menjadi komitmen bersama semua negara di Afrika Selatan nanti.
Berikut adalah tiga isu penting, yang perlu menjadi perhatian kita.

1. Penyelamatan krisis lingkungan global menuntut komitmen baru tentang penghapusan dan pengurangan utang luar negeri negara-negara sedang berkembang. Fakta yang harus menjadi perhatian bersama adalah, semakin banyak uang dengan bunga pinjaman yang semakin mencekik, semakin sumber daya alam negara-negara sedang berkembang dieksploitasi untuk membayar utang dan bunga pinjaman tersebut. Sementara itu, utang semakin melanggengkan kemungkinan di negara-negara berkembang, dengan akibat, untuk bisa sekedar bertahan hidup rakyat negara-negara sedang berkembang terpaksa mengeruk sumber daya alamnya secara tidak ramah lingkungan.

Ini berarti, penghapusan utang luar negeri adalah sebuah agenda yang sangat masuk akal mengingat – selain kesalahan internal negara-negara debitor, khususnya karena korupsi – negara-negara kreditor dari Utara sebenarnya telah ikut menikmati uang utang tersebut melalui satu dan lain cara, termasuk melalui korupsi yang mereka ikut lakukan atas uang utang tersebut.

Utang luar negeri harus menjadi bagian dari agenda negosiasi untuk menyelamatkan krisis lingkungan global, khususnya kehancuran sumber daya alam di negara-negara sedang berkembang. Sesama negara-negara maju mengelak untuk memasukkan persoalan utang dcilam agenda penyelamatan lingkungan global, krisis lingkungan – khususnya kehancuran sumber daya alam negara-negara sedang berkembang – justru akan semakin parah.

2. Isu globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan di bawah rezim WTO di salahgunakan sebagai sebuah alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju. Kaitannya dengan lingkungan, isu ini telah dijadikan alat proteksi negara maju untuk menghambat produk-produk dari negara-negara sedang berkembang. Isu lingkungan lebih dijadikan alat ekonomi dan bukan tujuan pada dirinya sendiri Ini terlihat dari bagaimana negara-negara maju selalu dengan mudah dan seenaknya mengelak dari komitmen globalnya di bidang lingkungan ketika ekonominya terganggu oleh komitmen: lingkungan tadi. Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan mengenai Perubahan Iklim Global adalah contoh paling nyata kelicikan negara- negara maju menggunakan isu globalisasi dan lingkungan hidup untuk memproteksi ekonominya.

Maka, selama tidak ada kemauan baik di pihak negara-negara maju untuk mengubah sikap dan kebijakan ekonomi dan politiknya di tingkat global, agenda lingkungan hidup hanya menjadi pembicaraan di atas meja yang tidak akan ada dampaknya di lapangan dan krisis lingkungan hidup akan terus melaju kencang berapa pun Bumi yang akan diadakan di masa yang akan datang.

3. Standar ganda perusahaan-perusahaan multinasional. Peringatan 10 Tahun KTT Rio harus membahas sepak terjang perusahaan-perusahaan multinasional yang beriperasi di negara-negara sedang berkembang. Sulit dibantah bahwa krisis lingkungan di negara-negara sedang berkembang disebabkan juga oleh standar ganda perusahaan-perusahaan multinasional. Ketika mereka beroperasi di negara mereka sendiri, kinerja lingkungannya begitu terjaga baik, Tapi, banyak kasus memperlihatkan bahwa kinerja mereka justru bertolak belakang ketika beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Dan lebih ironis lagi, kekuatan politik dan ekonomi negara asalnya selalu dipakai oleh pemerintah negaranya untuk melindungi perilaku mereka yang buruk di bidang lingkungan. Ancaman penghentian investasi dan pengurangan pinjaman uang selalu menjadi kartu yang sangat ampuh untuk menekan pemerintah negara sedang berkembang untuk melonggarkan tekanannya dan tekanan civil society dan pers atas kinerja buruk perusahaan multinasional tertentu.

Jadi, sebagai tuan rumah, Indonesia harus menekan negara-negara maju agar mereka tidak boleh menggunakan keunggulan ekonomi dan politiknya untuk melindungi kinerja lingkungan yang buruk dari perusahaan mutinasional tertentu. Mereka harus konsekuen bahwa lingkungan hidup adalah agenda global, karena itu standar yang dipakai di negara asalnya harus berlaku juga di negara sedang berkembang. Dan karena itu, investasi tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan praktek pengrusakan lingkungan di negara sedang berkembang.

Dengan ini mau dikatakan bahwa perlu ada perundingan yang intensif di bidang lingkungan tentang perlunya sebuah tata dunia baru yang lebih adil dan ramah lingkungan. Dalam tata dunia baru itu, lingkungan hidup tidak boleh sekadar dijadikan alat ekonomi dan politik negara-negara maju, yang dipakai kalau menguntungkan dan dilanggara atau diabaikan ketika mengganggu ekonomi dan politiknya. Politik standara ganda harus ditinggalkan oleh negara maju, bukan saja karena tidak fair, melainkan lebih dari itu justru semakin memperparah krisis lingkungan global.

A. Sonny Keraf