KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Selama ini Indonesia diakui dunia termasuk Negara yang aktif dalam mencari solusi atas isu masalah lingkungan dan pemanasan global.

Pada 2008, misalnya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim yang berhasil melahirkan Deklarasi Bali dan pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim yang dipimpin oleh Rachmat Witoelar.

Pada tahun berikutnya, di Copenhagen, Denmark, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidatonya mendeklarasikan tentang tekad Indonesia untuk mereduksi emisi karbon sebesar 26% pada 2020.

Keseriusan tersebut juga tercemin dalam peraturan presiden NO. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang didalamnya menyebutkan bahwa proses pembangunan industri harus menerapkan prinsip pembangunan Industri berkelanjutan yang di dasarkan pada beberapa aspek diantaranya pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan teknologi.

Ditingkat dunia, isu pemanasan global tidak lagi sebatas pada gerakan lingkungan hidup semata, tetapi telah masuk kedalam tataran kegiatan perekonomian dan perdagangan barang dan jasa. Kian hari, semakin banyak Negara yang memasukan isu ecoproduct (produk ramah lingkungan) dalam aturan main kebijakan perdagangan dan inventasi mereka, antara lain dengan mengaitkan standar proses produksi dan produk jadi dengan kesehatan lingkungan.

Sebagai pasar terbesar dunia, Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika, juga semakin agresif menerapkan standarisasi proses produksi dan produk jadi yang ramah lingkungan dalam peredaran barang dan jasa.

Standarisasi ini telah dijadikan sebagai salah satu alat menyeleksi kualitas produk yang masuk kepasar. Dalam menghadapi serbuan produk China, negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan isu ecoproduct ini.

Standar kesehatan yang tinggi telah menyebabkan produk berbahan baku susu yang mengandung melamin dari China menjadi barang “ haram