KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Forum CSR Bidang Lingkungan. Sebagai sebuah konsep yang saat ini cukup populer dalam diskursus akademik, bisnis, maupun tataran kebijakan, Corpoate Social Responsibility (CSR) memiliki tafsir yang beragam mulai dari definisi, pendekatan, hingga bentuk atau penerapannya di lapangan. Hal tersebut kerap membuat kebingungan berbagai pihak yang berkepentingan dengan CSR itu sendiri, khususnya di kalangan bisnis sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan CSR, demikian diungkapkan oleh Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Ilyas Asaad, MP. MH ketika membuka Forum CSR Lingkungan Nasional di Jakarta (17/12).

Meskipun pemerintah telah mencoba membuat regulasi terkait CSR yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), namun pada kenyataanya “tidak ada yang namanya konsensus dalam pendefinisian CSR , baik di Indonesia mapun di negara-negara lain” ujar Dr. Maria R. Nindita Radyati (Direktur MM CSR Universitas Trisakti) yang juga menjadi salah satu narasumber dalam Forum tersebut. Pembicara lainnya, Darwina Widjajanti (Direktur Eksekuti Yayasan Pembangunan Berkelanjutan) mengungkapkan beragamnya tafsir dan pemahaman tentang CSR juga dapat dilihat dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Menurutnya, ada perusahaan yang pelaksanaan CSR-nya direncanakan, diimplementasi dan dievaluasi dengan baik secara profesional. Sementara itu ada juga perusahaan yang melaksanakan CSR ala kadarnya.  “Yang penting ada CSR-nya. Makanya di lapangan ada perusahaan yang CSR-nya baik, tapi dalam praktiknya masih merusak dan merugikan lingkungan dan masyarakat ”, ujarnya.

Beragamnya tafsir mengenai CSR lah yang pada akhirnya membuka peluang masing-masing pihak dalam mendefinisikan CSR  berdasarkan kepentinganya. Dimana hal ini kemudian menjadi dasar munculnya inisiatif atau bentuk intervensi yang justru terkadang kontraprodukstif dan berlawanan dengan prinsip utama CSR sebagai wujud komitmen perusahaan pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup  dari para pemangku-kepentingan, serta berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Noke Kiroyan, praktisi CSR yang juga mantan Direktur utama beberapa perusahaan BUMN, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena dikeluarkannya Perda-Perda di berbagai daerah untuk memungut dana atas nama CSR tanpa konsep dan akuntabilitas yang jelas.

Namun demikian, setidaknya ada satu benang merah yang diafirmasi oleh para pembicara dalam Forum CSR Lingkungan, yaitu implementasi CSR sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang sistemik, terintegrasi dan terpadu dengan core business perusahaan, serta berpijak pada prinsip triple bottom line (people, profit, planet). Dengan begitu penyelenggaraan CSR akan membawa manfaat tidak hanya bagi internal perusahaan, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan, pemegang saham, serta pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan CSR tidak hanya semata kegiatan pencitraan yang minim manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, atau sekedar kegiatan memberikan sumbangan (charity) yang kurang membawa dampak positif bagi perusahaan. Meskipun, menurut Darwina Widjajanti hal tersebut juga tidak salah dan boleh saja dilakukan.

Mengutip konsep CSR dari Pemerintah UK, Maria Nindita menyatakan bahwa CSR semestinya bisa menjadi instrumen bagi perusahaan untuk tetap dan semakin kompetitif, serta mampu membawa manfaat yang positif bagi masyarakat luas. Jika dilakukan dengan pendekatan yang sistemik dan terintegrasi dengan core business perusahaan dan dikelola secara profesional dan akuntable, pelaksanaan CSR yang saat ini di Indonesia total dananya mencapai  10 trilyun (Swa Online, 7/12) memiliki potensi yang besar untuk turut mensejahterakan masyarakat dan mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. #gmz