KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Selama beberapa bulan terakhir Indonesian Peoples Forum (IPF) telah memfasilitasi Kelompok-kelompok Utama dari masyarakat sipil berasal dari Indonesia dan negara-negara lain untuk dapat berpatisipasi dalam Pertemuan Panitia Persiapan Konferensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (Prepcom IV WSSD).

Puncaknya sejak tanggal 24 Mei sampai hari ini, IPF memfasilitasi suara Kelompok-kelompok Perempuan, Anak, Orang Muda, Petani, Nelayan, Masyarakat Adat, Buruh, Kaum Miskin Kota, dan Ornop yang selama ini telah aktif dalam berbagai kegiatan PrepComm IV maupun kegiatan lainnya yang difasilitasi IPF. Sebagian besar dari mereka selama ini telah menjadi korban dari konsep dan praktek pembangunan yang Sebagian besar berlangsung di bawah rezim yang represif.

Pada hari-hari pertama PrepComm IV, suatu koalisi Ornop internasional dimana IPF ikut bergabung sudah menyampaikan perkiraan bahwa PrepComm IV hanyalah akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan melestarikan ketidakberlanjutan pembangunan yang sedang terjadi. Setelah memantau dan mencermati perkembangan proses dan hasil-hasil persidangan dalam PrepComm IV WSSD, maka wakil-wakil dari Panitia IPF dan Kelompok-kelompok Utama dalam IPF- menyimpulkan bahwa:

· Akses masyarakat sipil untuk terlibat dalam rangkaian proses perundingan materi dari dokumen-dokumen yang akan dihasilkan, seperti Draft Plan of Implementation dan Draft Political Declaration sangat dibatasi oleh sistem yang berlaku di PBB khususnya CSD;

· Sebagian besar delegasi-delegasi negara sama sekali tidak memperjuangkan secara serius suara-suara masyarakat sipil dari negaranya masing-masing baik yang telah disampaikan sejak sebelum maupun selama PrepCom IV berlangsung baik yang secara sendiri-sendiri maupun yang difasilitasi IPF;

· Seluruh rangkaian proses PrepCom IV WSSD sarat diwarnai dengan dominasi kekuatan, terutama kekuatan negara-negara utara dan perusahaan multinasional serta lembaga keuangan internasional terhadap negara-negara selatan sehingga menjadikan PrepCom IV tak lebih merupakan arena “politik dagang sapi” semata.

Proses negosiasi dan pengambilan keputusan yang tidak demokratis dan partisipatif selama PrepCom IV maupun dalam periode sebelumnya pada kenyataannya menghasilkan dokumen Draft Plan of Implementation, dan mungkin juga Political Declaration yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Rumusan-rumusan yang ada terlalu bias ekonomi pertumbuhan yang jelasjelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang didasari keseimbangan antara pengembangan ekonomi, sosial dan ekologis. Berdasarkan pengamatan IPF, beberapa butir penting yang masih sangat lemah mencakup, antara lain:

· Dipaksakannya penggunaan Indigenous People (tanpa “s”) yang bersifat individualistik yang bertentangan dengan kondisi obyektif masyarakat adat sebagai satuan sosial, politik dan hukum yang utuh dan umumnya bersifat komunal yang mestinya menggunakan istilah Indigenous Peoples (dengan huruf”s”);

· Tidak diakomodirnya konsep “Hak” dari masyarakat adat, petani ‘ maupun nelayan dalam mengelola sumber daya alam, yang ada hanyalah “access” yang maknanya sebatas “kesempatan”;

· Terlalu mengakomodir konsep liberalisasi perekonomian global yang tidak adil yang tercermin dalam konsep-konsep privatisasi, komoditifikasi dan komersialisasi sumber daya (tanah, hutan, air, pulau-pulau kecil, laut dll) yang merugikan kepentingan masyarakat sipil terutama petani, nelayan dan masyarakat adat; Memperkuat Doha Ministerial Declaration yang memberikan kekuasaan baru kepada WTO untuk membatasi pemerintah dalam mengatur perilaku korporasi-korporasi global dan memberikan mandat kepada WTO untuk mengalahkan kesepakatan-kesepakatan PBB termasuk Kesepakatan-kesepakatan Lingkungan Hidup Multilateral (Multilateral Environmental Agreements – MEAs); Pengaturan tanggung-gugat korporasi (corporate accountability) bersifat sukarela (voluntary) karena didasari oleh fobia akan terjadinya hambatan terhadap pasar bebas;

· Tidak diperhitungkannya utang haram dan utang ekologis (odious debt dan ecological debt) serta mekanisme bagi negara-negara yang akan menjadi HIPC (Highly Indebted Poor Countries) dalam upaya penyelesaian utang dan pembiayaan pembangunan.

Dengan didasari hal-hal tersebut diatas, seluruh Kelompok Utama menyatakan menolak hasil-hasil PrepCom IV. Sebagian memboikot WSSD JoBurg dan ada juga yang menyerukan untuk dibukanya kembali negosiasi dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh Kelompok Utama untuk memperbaiki dan merubah Draft Plan of Implementation dan merumuskan Political Declaration sebelum penyelenggaraan WSSD.

IPF menuntut agar segera dibuka ruang partisipasi masyarakat yang sejati di masa mendatang agar tidak terjadi marginalisasi pada rakyat. Kami juga menuntut agar semua pihak yang terkait dapat mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap rakyat, balk oleh kalangan militer, polisi dan sipil. Khusus bagi CSD agar segera mengembangkan mekanisme yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat sipil untuk menyampaikan keberatan atas keputusan-keputusan CSD.