KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PROSPEK DIBUKANYA KEMBALI EKSPOR PASIR

Nabiel Makarim
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Pernyataan ini adalah untuk menanggapi berita-berita di media perihal akan dibukanya kembali ekspor pasir. Dalam pemberitaan perihal tersebut di atas, disebutkan (Kompas, 21 Oktober 2003) bahwa “alasannya komoditas ini sangat dibutuhkan Malaysia serta berpeluang menyumbang nilai devisa yang besar bagi negara”. Kedua alasan ini pada dasarnya kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar untuk membuka keran ekspor pasir. Adanya demand dan kesempatan memperoleh devisa hanya berupa sebuah peluang bukan dasar keputusan. Keputusan semacam ini perlu dasar pertimbangan yang lebih luas. Apalagi dimasa lampau, kita sudah mendapat pengalaman pahit dari praktek ekspor pasir. Salah satu pertimbangan utama adalah dampak lingkungan, termasuk dampak dari kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan rakyat setempat.

Perdagangan pasir laut menimbulkan potensi kerusakan besar bagi lingkungan. Perdagangan pasir yang menyangkut dua negara atau lebih akan menimbulkan potensi kerusakan sangat besar karena besarnya volume perdagangan. Dapatkah potensi kerusakan ini dihindari? Dimasa lalu kerusakan ini tidak terhindar. Kegiatan ini ditawarkan dengan mekanisme Amdal sebagai pencegah kerusakan. Dalam ekspor pasir nanti, kegiatan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Amdal dibuat dan perlu disahkan oleh Pemerintah Daerah. Bila disetujui maka izinnya akan didapat dari Pemerintah Daerah. Pada saat operasi, Pemerintah Daerah akan mendapatkan pula bagian keuntungan atau revenue pajak. Mekanisme yang penuh conflict of interest ini pasti tidak akan berfungsi.

Banyak dari kawasan penghasil pasir ini sudah rusak lingkungannya walau tidak semuanya. Maka dalam bagian dari rona lingkungan awal Amdal akan cenderung dilaporkan bahwa lingkungan memang sudah rusak. Dengan demikian maka apabila pada akhir pengerukan pasir nanti terjadi kerusakan lingkungan, akan terjadi kecenderungan untuk menyalahkan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila keran ekspor ini akan dipaksakan untuk dibuka, maka perlu sebelumnya diadakan baseline study pada seluruh area pengerukan untuk mengetahui keadaan lingkungan sebelum operasi dilakukan. Siapa yang akan membiayai baseline study ini? Siapa yang akan mengawasi bahwa studi tersebut berbobot dan benar?

Apabila terjadi kerusakan, apa yang harus dilakukan? Pertama pelakunya perlu dituntut secara hukum. Namun tidak mudah untuk membuktikannya. Membuktikan bahwa lingkungan pesisir dan laut rusak saja belum cukup. Pihak pelaksana proyek akan menghindar dan menunjuk operator sebelumnya yang merusak.

Dikabarkan bahwa akan disediakan 0,2 dollar per meter kubik pasir untuk lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya, sebagai apa uang ini diberikan dan untuk apa? Apakah uang ini sebagai ganti rugi atas kerusakan? Merusak lingkungan adalah perbuatan kriminil menurut hukum. Perbuatan kriminil tidak mungkin diselesaikan sekedar hanya dengan ganti rugi. Berikutnya adalah bagaimana nanti uang ini digunakan? Apakah arti “pemberdayaan masyarakat” apabila laut tempat kehidupan nelayan sudah dirusak? Apakah mereka akan diberdayakan sebagai pekerja pabrik?

Di atas kertas, ekspor pasir memang tampak manis; disatu pihak masuknya devisa yang besar; dilain pihak semua dampak-dampak dapat diatasi. Tetapi kita perlu pragmatis. Kita perlu memahami kelemahan kita yaitu pemerintahan yang masih belum efektif sehingga kemungkinan terjadi berbagai penyelewengan serta tindakan tak pantas dari oknum-oknum tertentu. Dipandang dari sudut ini kita dapat memastikan bahwa dampak lingkungan pasti akan terjadi dan pasti tidak terkendali. Bagi mereka yang masih punya harapan dampak dapat dihindari, coba pelajari kasus illegal logging di Indonesia. Di atas kertas memang manis, semuanya diatur. Walaupun demikian pada kenyataannya, bencanalah yang terjadi.

Bila memang dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesejahteraan nelayan ini tidak mungkin dihindari, maka pembukaan ekspor pasir guna mendapatkan devisa dapat dipandang sebagai mengekspor pelestarian lingkungan dan mengekspor kesejahteraan rakyat demi devisa.

Berikutnya adalah asumsi bahwa harga ekspor akan mencapai 3 dollar AS per meter kubik. Perlu dicatat bahwa dimasa lalu harga pernah mencapai jauh dibawah 1 dollar AS per meter kubik. Dalam perdagangan, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga tidak bisa ditentukan oleh kesepakatan para birokrat atau diplomat. Yang tidak menguntungkan kita adalah struktur pasarnya. Dalam perdagangan ekspor pasir nanti, seperti dahulu, pembeli akan berstruktur oligopolistik (hanya beberapa pembeli) yang menghadapi penjual; yang jumlahnya puluhan sampai mungkin lebih dari seratus. Dalam struktur seperti ini, maka harga lebih ditentukan oleh pembeli. Masih dari segi ekonomi, kegiatan ekonomi penggalian pasir demi ekspor ini akan menurunkan kegiatan ekonomi rakyat khususnya kaum nelayan. Oleh karena itu ekonomi seperti ini dapat dikatagorikan kegiatan ekonomi kanibal.

Perbedaan pendapat antar instansi pemerintah adalah lumrah. Ini terjadi di negara manapun. Namun yang penting adalah pada saat diakhir nanti, keputusannya harus bulat dan satu. Pembukaan keran ekspor pasir ini kini dalam proses pengambilan keputusan. Posisi KLH adalah berdasar potensi dampak lingkungan yang tidak mungkin diatasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan maka KLH menolak dibukanya kembali ekspor pasir.

Jakarta, 23 Oktober 2003