KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 November 2009, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasiona (HCPSN) diperingati setiap tanggal 5 November berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1999. Melalui peringatan ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian dan pelestarian puspa dan satwa nasional. Tema HCPSN tahun 2009 adalah "Lindungi Puspa dan Satwa Nasional sebagai Cermin Peradaban Bangsa". Peringatan HCPSN 2009 ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, tanggal 5 November 2009 dengan rangkaian kegiatan sbb,- Penyematan Tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan; Penandatangan Sampul Hari Pertama (SHP) prangko serf puspa dan satwa, Penyerahan Trophy Raksaniyata yang merupakan penghargaan melalui Prorgam Menuju Indonesia Hijau dan dilanjutkan dengan Amanat Presiden RI.

Indonesia sebagai Negara Mega Biodiversity memiliki keanekaragaman hayati yang meliputi 12% (515 spesies) dari total jenis mamalia di dunia, 7.3% (511 spesies) dari total jenis reptilia dan 17% (1531 jenis) dari total jenis burung di dunia, 270 jenis amphibia, 2827 jenis ikan tak bertulang belakang serta 90 jenis ekosistem (Sumber: Dokumen Nasional Indonesia Biodiversity, Strategic Action Plan 2003 –2020). Potensi keanekaragaman hayati baik puspa dan satwa belum dimanfaatkan dengan mengikuti kaidah konservasi, sehingga dikhawatirkan tidak wiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof DR. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. mengatakan "Kekayaan keaneragaman hayati kita mendapatkan ancaman dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan, kehadiran spesies asing invasive dan pembudidayaan yang kurang memperhartikan kelestarian. Kondisi ini semakin diperparah oleh perubahan iklim, apabila kenaikan temperatur global rata-rata diatas 1,5 – 2,5 T, resiko kepunahan meningkat 20 – 30%."

Seiring dengan upaya global mengantisipasi perubahan iklim, Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berupaya dalam kerangka adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, salah satunya melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Program MIH merupakan satu instrumen evaluasi terhadap pemerintah kabupaten akan pelaksanaan penaatan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Program ini dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia di Istana Jakarta tanggal 12 Juni 2006. Tahun 2009 ini diikuti 175 kabupaten, meningkat dari 120 kabupaten pada tahun 2006. Rata-rata dari 175 kabupaten yang dipantau, upaya penambahan tutupan vegetasi yang melebihi 1% dari luas wilayah adalah sbb. :

Tahun 2008 Kab. Sleman, Temanggung, dan Lombok Timur. Tahun 2009 Kab. Kulonprogo, Batang, Sragen, Sampang, dan Enrekang.

Pelaksanaan Program MIH ini didasarkan berbagai pertimbangan terhadap kualitas lingkungan hidup saat ini, yaitu laju degradasi hutan yang masih tinggi, (1,08 juta ha per tahun pada kurun waktu 2000-2005), lahan kritis yang mencapai 77,8 juta ha, kerusakan hutan mangrove yang mencapai luasan 5,3 ) juta ha (atau 57,6% dari luas hutan mangrove 9,2 juta ha), ancaman terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah DAS kritis, serta timbulnya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain dimana semua kejadian bencana tersebut diperparah dengan terjadinya perubahan iklim.. Adapun parameter dan kriteria penilaian dalam program ini adalah terdiri dari : Tutupan vegetasi berhutan, Kesesuaian fungsi kawasan, Keanekaragaman hayati, Daerah penyangga (kawasan hutan konservasi), Peranserta masyarakat, Manajemen Pemerintah Kabupaten serta Penambahan tutupan vegetasi.

Melalui pembahasan Tiny Pengarah (Kemenko. Kesra, Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dep. PU, Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Bakosurtanal, LAPAN) dan Dewan Pertimbangan Penilaian yang diketuai oleh Prof Emil Salim, dengan anggota dari unsur pemerhati lingkungan, pakar/Perguruan Tinggi, LSM dan media massa, maka Penerima Trophy Raksaniyata Tahun 2009:

  1. Kabupaten Fak Fak, Irian Jaya Barat,
  2. Kabupaten Sarolangun, Jambi,
  3. Kabupaten Seram, Bagian Barat, Maluku;
  4. Kabupaten Buleleng, Bali;
  5. Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; dan
  6. Kabupaten Maluku Tangah, Maluku,


Sedangkan Kabupaten Penerima Piagam Raksaniyata Tahun 2009:

  1. Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur;
  2. Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
  3. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ;
  4. Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, dan
  5. Pesisir Selatan, Sumatera Barat.


Pada kesempatan ini pula diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan kepada 8 (delapan) orang penerima Penghargaan Kalpataru yang selama lima tahun terakhir ini masih tetap konsisten melakukan upaya pelestarian lingkungan, yaitu sbb.:


  1. Sdr. Sarni, Dusun Ngluweng, Kelurahan Sarangan, Kab. Magetan, Jawa Timur.
  2. Sdr. Nikodemus Manu, Desa Weekarou, Kec. Loll, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur
  3. Sdr. Drs. Daniel Woda Palle, Kel. Beru, Kab. Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
  4. Sdr. Maman Supirman (Ketua Aktivitas Anak Rimba/AKAR), Kel. Kuningan, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat
  5. Sdr. Jeffelin Milka Gumolung, SH, Kel. Aertembaga Dua Ling II, Kec. Aertembaga, Kab. Bitung, Sulawesi Utara
  6. Sdr. Pramugi Prawiro Wijoyo, Kel. Sambongrejo, Kec. Sambong, Kab. Blora, Jawa Tengah
  7. Sdr. H. Marring, Desa Bontobudding, Kec. Tompobulu, Kab. Goa, Sulawesi Utara
  8. Sdr. Prof. Dr. Birute M.F. Galdikas, Desa Pasir Panjang, Tanjang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.


Informasi lebih lanjut:

  • Ir. Arief Yuwono, MA – Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Gd. B lantai 2, Telp : 021-8.580104 ; email : aykvno(q-)menlh.go.ld
  • Masnellyarti Hilman, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, telp/fax: 021-85904923/021-8514771, nellyhilman(a’, yahoo. com