KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 2 TAHUN 2014 MENGENAI PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

 

Pada tataran kebijakan pembangunan berkelanjutan secara nasional, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 merupakan fasilitas sistem pengakuan yang terukur, terverifikasi dan akuntabel terhadap barang/jasa ramah lingkungan, untuk mewujudkan “Sustainable Consumption and Production (SCP)” di Indonesia. Sistem ini juga dapat memberikan efek domino terhadap perubahan pola konsumsi dan green life-style, peningkatan inovasi teknologi dan investasi ramah lingkungan, serta tumbuhnya pasar hijau dan ekonomi hijau.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel di Jakarta, 19 Maret 2014, dalam rangka mewujudkan dan mempercepat penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menindaklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan pengembangan dan penerapan sistem label lingkungan (ekolabel) sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau segenap pemangku kepentingan, dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan.

Logo ekolabel yang diatur pencantumannya terdiri dari 2 jenis, yaitu: Logo Ekolabel Indonesia untuk tanda sertifikasi terhadap produk, berdasarkan standar ekolabel multi-kriteria komprehensif yang mempertimbangkan hasil analisis daur hidup produk, mulai dari tahap bahan baku, produksi, konsumsi, hingga tahap habis masa pakai; dan Logo Ekolabel Swadeklarasi untuk tanda verifikasi terhadap pernyataan (“klaim”) swadeklarasi pada satu atau lebih parameter lingkungan dari suatu produk, yang dideklarasikan oleh produsen. Dalam mekanisme yang ditetapkan PermenLH tersebut, sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sementara verifikasi ekolabel swadeklarasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang di-registrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan memenuhi persyaratan. Hak paten Logo Ekolabel Indonesia dan Logo Ekolabel Swadeklarasi dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

 

Dalam acara Peluncuran PermenLH No. 02/2014 di Jakarta tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, memberikan persetujuan pencantuman logo ekolabel Indonesia kepada 3 produsen yaitu PT. Pindo Deli Pulp and Paper PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. Riau Andalan Kertas dan PT, Anugrah kertas utama), dan PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk, untuk kategori produk kertas cetak tanpa salut dan kertas kemas. Selain itu, diberikan persetujuan pencantuman logo ekolabel swadeklarasi Indonesia kepada 2 produsen, yaitu PT. Surabaya Mekabox untuk kategori produk kertas kemas dengan klaim 100% recycled fiber, dan PT. Chandra Asri Petrochemical untuk kategori produk resin polyethylene (bahan baku plastik) mudah terurai.

 

Pada 19 Desember 2014 persetujuan pencantuman logo ekolabel swadeklarasi Indonesia diberikan kepada PT. Merindo Makmur untuk 2 kategori produk Plastik PE Degradeble yang berfungsi sebagai plastik penutup untuk landfill, dan Aditif Oxo Biodegradable sebagai aditif plastik. Persetujuan pencantuman logo ekolabel swadeklarasi nomor : B-14258/Dep.VII/LH/KP/12/2014 ini berlaku dalam jangka waktu 3 tahun.