Pertanyaan-pertanyaan seputar persidangan kasus PROYEK REKLAMASI PANTURA JAKARTA

1. Apakah yang disebut Proyek Reklamasi PANTURA? Proyek Reklamasi Pantura adalah proyek penimbunan laut di depan garis pantai Jakarta pada areal sepanjang 32 km dengan lebar rata-rata 2 km sampai kedalaman 8 m dengan kebutuhan bahan urugan sebanyak 330 juta m3, sehingga menghasilkan lahan baru seluas 2700 ha. Disamping itu akan dilakukan pula revitalisasi di [...]

14 Aug 2003 07:21 WIB




1. Apakah yang disebut Proyek Reklamasi PANTURA?

Proyek Reklamasi Pantura adalah proyek penimbunan laut di depan
garis pantai Jakarta pada areal sepanjang 32 km dengan lebar rata-rata 2 km
sampai kedalaman 8 m dengan kebutuhan bahan urugan sebanyak 330 juta m3, sehingga
menghasilkan lahan baru seluas 2700 ha. Disamping itu akan dilakukan pula revitalisasi
di atas pantai Jakarta yang lama pada areal seluas 2500 ha. Di atas lahan hasil
reklamasi ini akan dibangun berbagai pusat bisnis dan jasa (perkantoran, hotel,
areal wisata dan pusat perdagangan) dengan penambahan penduduk diperkirakan
mencapai lebih kurang 1.750.000 orang.

2. Mengapa ada gugatan yang dilayangkan kepada KLH?

Karena MENLH menerbitkan surat keputusan No. 14 Tahun 2003
tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara
Jakarta.

3. Perusahaan apa saja yang menggugat?

1. PT Bakti Bangun Era Mulia
Direktur Utama : Tjondro Indria Liemonta
Alamat : Mangga Dua Raya Komplek Grand Boutique
Center Blok C No. 1 Jakarta Utara

2. PT Taman Harapan Indah
Direktur : Ir. Richard S Hartono dan Ir. Suhendro Prabowo
Alamat : Gedung Dharmala Sakti Lt. IV
Jl. Jendral Sudirman Kav. 32 Jakarta

3. PT Manggala Krida Yudha
Direktur : Ir. Arief Setianto Nugroho dan Susanto
Alamat : Rukondo Building Jl. Ancol Baru Jakarta 14310

4. PT Pelabuhan Indonesia II
Direktur : A Syaifudin
Alamat : Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara

5. PT Pembangunan Jaya Ancol
Direktur : Tjahdja B Riabudi, MBA
Alamat : Jl. Lodan Timur No. 7 Ancol, Jakarta Utara

6. PT Jakarta Propertindo
Direktur : Ir. Ongki Sukasah
Alamat : Gedung Jaya Lt. VIII Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta

4. Apakah gugatan tersebut ada dasar hukumnya?

Menurut penggugat ada yaitu Kepres No. 52 Tahun 1995 tentang
Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

5. Mengapa perusahaan-perusahaan tersebut menggugat
apabila dasar hukumnya lemah?

Karena keenam perusahaan tersebut telah membuat MOU/Kesepakatan,
perjanjian dengan Badan Pelaksana Pantura tentang pelaksanaan Reklamasi Pantura,
dengan adanya SK MENLH No. 14 Tahun 2003 maka ijin melakukan reklamasi mengalami
hambatan sehingga pihak penggugat merasa dirugikan.

6. Bila sampai perusahaan-perusahaan tersebut menang
di pengadilan, apakah berarti rencana jalan terus?

Menurut Kepres No. 52 Tahun 1995 Pasal 11 Ayat 1 dijelaskan
“Penyelenggaraan Reklamasi Pantura wajib memperhatikan kepentingan lingkungan,
kualitas lingkungan, mempersiapkan AMDAL” yang artinya menang maupun kalah
Reklamasi Pantura tidak dapat berjalan karena dari kajian Analisis Dampak Lingkungan
kegiatan tersebut tidak layak dari aspek lingkungan.

7. Apakah dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat?

Hasil studi AMDAL menunjukkan ada beberapa isu pokok yang muncul
akibat Reklamasi Pantura untuk DKI Jakarta:

1. Potensi Banjir
2. Ketersediaan bahan urugan
3. Pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada
4. Perubahan pemanfaatan lahan
5. Ketersediaan air bersih
6. Sistem pengelolaan sampah
7. Pengelolaan sistem transportasi

8. Apakah kebijakan KLH merupakan kartu mati, bahwa
sama sekali tidak diperkenankan adanya proyek di Daerah Pantura Jakarta?

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1999 Tentang AMDAL menjelaskan bahwa AMDAL merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu kebijakan KLH mengharuskan Rencana
Kegiatan Reklamasi Pantura untuk memiliki AMDAL sebagai syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan Reklamasi Pantura Jakarta
adalah kartu mati. Apabila AMDAL yang disusun BP Pantura layak lingkungan hidup
maka rencana kegiatan Reklamasi Pantura diperkenankan untuk dilakukan bila tidak
layak maka rencana Reklamasi Pantura tidak diperkenankan dilaksanakan.

9. Apakah dampak kebijakan KLH bagi Rencana Kegiatan
Reklamasi Pantura Jakarta? Masih adakah upaya mewujudkan Reklamasi Pantura Jakarta?

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1999 Tentang AMDAL menjelaskan bahwa AMDAL merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu kebijakan KLH mengharuskan Rencana
Kegiatan Reklamasi Pantura untuk memiliki AMDAL sebagai syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan Reklamasi Pantura Jakarta
adalah kartu mati. Apabila AMDAL yang disusun oleh BP Pantura layak lingkungan
hidup maka rencana kegiatan Reklamasi Pantura diperkenankan untuk dilakukan
bila tidak layak maka rencana Reklamasi Pantura tidak diperkenankan dilaksanakan.

Sehubungan dengan Terbitnya SK MENLH No.14 Tahun 2003 menyebabkan
rencana kegiatan reklamasi tidak dapat dilaksanakan karena dampak besar dan
penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan Reklamasi Pantura Jakarta
tidak dapat ditanggulangi. Apabila dampak besar dan negatif dari rencana kegiatan
Reklamasi Pantura Jakarta dapat ditanggulangi maka rencana kegiatan tersebut
layak lingkungan. Oleh sebab pihak BP Pantura bila ingin merealisasi kegiatan
Reklamasi Pantura Jakarta, maka diharuskan membuat AMDAL baru dan dapat mengatasi
dampak negatif dengan teknologi yang tersedia khususnya masalah penanganan banjir
dan penyediaan bahan urugan.


Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor