KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




1. Apakah yang disebut Proyek Reklamasi PANTURA?

Proyek Reklamasi Pantura adalah proyek penimbunan laut di depan
garis pantai Jakarta pada areal sepanjang 32 km dengan lebar rata-rata 2 km
sampai kedalaman 8 m dengan kebutuhan bahan urugan sebanyak 330 juta m3, sehingga
menghasilkan lahan baru seluas 2700 ha. Disamping itu akan dilakukan pula revitalisasi
di atas pantai Jakarta yang lama pada areal seluas 2500 ha. Di atas lahan hasil
reklamasi ini akan dibangun berbagai pusat bisnis dan jasa (perkantoran, hotel,
areal wisata dan pusat perdagangan) dengan penambahan penduduk diperkirakan
mencapai lebih kurang 1.750.000 orang.

2. Mengapa harus dibuat AMDAL untuk proyek ini dan
apa fungsi Amdal?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap rencana kegiatan yang
berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, seperti halnya reklamasi
Pantai Utara Jakarta, wajib didahului dengan studi AMDAL.

Studi AMDAL berfungsi untuk mengkaji berbagai potensi dampak
lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Dari kajian tersebut sudah dapat diidentifikasi potensi dampaknya dan dipersiapkan
upaya penanggulangannya. Bilamana dari studi ini diketahui bahwa dampak yang
diakibatkan suatu proyek tidak dapat dikendalikan dengan teknologi yang ada,
atau manfaat proyek yang diperoleh tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan,
maka rencana proyek tersebut harus ditolak.

3. Siapa yang menyusun AMDAL Proyek Reklamasi Pantura?

Sesuai ketentuan Peraturan Pememrintah tentang AMDAL, maka
studi AMDAL Reklamasi Pantura disusun oleh pihak yang ingin membangun proyek
tersebut atau Pemrakarsa Kegiatan (Badan Pelaksana Pantura) yang dalam pelaksanaannya
dibantu oleh konsultan penyusun AMDAL, yaitu Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
ITB.

4. Siapa yang menilai AMDAL proyek ini?

Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun
1993 tentang AMDAL, maka studi AMDAL Reklamasi Pantura yang kegiatan serta dampaknya
dapat mencakup kepentingan dari berbagai sektor, yang dengan demikian termasuk
dalam kategori AMDAL Regional, harus dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat
yang berkedudukan di KLH.

Disamping itu, mengingat proyek ini termasuk dalam kategori
kegiatan yang strategis, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25
tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom,
hasil studi AMDAL Reklamasi Pantura ini pun menjadi kewenangan Komisi Penilai
AMDAL Pusat.

5. Siapa saja yang terlibat penilaian AMDAL proyek
ini?

Sesuai Keputusan MENLH Nomor 42 tahun 2000 tentang Komisi Penilai
AMDAL Pusat, maka penilaian terhadap hasil studi AMDAL Reklamasi Pantura dilakukan
secara terkoordinasi oleh wakil-wakil Departemen Sektoral/LPND, wakil Pemerintah
DKI Jakarta, para pakar lingkungan dan pakar yang terkait dengan rencana kegiatan,
LSM dan pihak BP Pantura sendiri selaku pemrakarsa kegiatan beserta penyusun
AMDALnya (LPM ITB). Proses penilaian AMDAL yang dikoordinasi oleh KLH, berlangsung
dari bulan Juni 2000 dan diselesaikan pada bulan April 2002.

6. Dampak apa saja yang diperkirakan muncul dalam pelaksanaan
proyek ini?

Hasil studi AMDAL menunjukkan ada beberapa isu pokok yang muncul
akibat kegiatan reklamasi Pantura untuk DKI Jakarta :

1. potensi banjir
2. ketersediaan bahan urugan
3. pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada
4. perubahan pemanfaatan lahan
5. ketersediaan air bersih
6. sistem pengelolaan sampah
7. pengelolaan sistem transportasi

7. Apa keputusan akhir Komisi AMDAL KLH? Mengapa keputusannya
demikian?

Sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
1999 tentang AMDAL, Komisi Penilai AMDAL Pusat merekomendasikan kepada MENLH
bahwa Rencana Reklamasi Pantura Jakarta tidak layak dari aspek lingkungan hidup
atas dasar hasil penilaian terhadap studi AMDAL yang disampaikan, mengingat
:

  • Proyek ini akan meningkatkan potensi dan intensitas banjir di Jakarta. Hal
    ini tidak dapat ditolerir karena banjir di Jakarta saat ini (seperti yang
    terjadi pada tahun 2002) belum dapat terselesaikan dengan tuntas
  • Proyek ini akan membutuhkan bahan urugan sebanyak 330 juta m3. Apabila
    bahan ini diambil dari pedalaman maka akan terjadi dampak di pedalaman dan
    dampak dari pengangkutan bahan urugan tersebut (diperlukan sekitar 33 juta
    rit truk membawa bahan urugan). Bila bahan urugan diambil dari pasir sepanjang
    pantai maka akan terjadi kerusakan pantai dari daerah Losari, Indramayu di
    sebelah timur sampai pada kawasan Pandeglang, Banten di sebelah barat, pada
    areal seluas 170 ribu hektar. Hal ini akan memiskinkan masyarakat nelayan
    di sepanjang pantai tersebut. Disamping itu, apabila urugan itu diambil dari
    dasar laut, akan menghancurkan ekosistem laut dan pola arus laut, mengakibatkan
    hancurnya pantai dan pulau-pulau di sekitarnya. Keberadaan kawasan baru ini
    juga akan menimbulkan pola arus yang menghancurkan pantai dan pulau-pulau
    sekitar.
  • Tersingkirnya masyarakat berpendapatan rendah dari kawasan utara Jakarta
    khususnya para nelayan yang harus hidup relatif lebih jauh dari sumber mata
    pencahariannya.
  • Dampak-dampak lainnya adalah menurunnya kemampuan pembangkit listrik di
    Jakarta, ketersediaan air bersih dan lain-lain.

8. Apa keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup atas
hasil Komisi AMDAL ini?

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang
AMDAL, maka dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Penilai
AMDAL Pusat dan juga memperhatikan saran, tanggapan dan pendapat masyarakat,
Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan Keputusan Nomor 14 tahun 2003 tentang
Ketidaklayakan Lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

9. Apa langkah KLH selanjutnya?

Menyarankan kepada Presiden untuk segera mencabut Keppres No
52/1995

10. Benarkah berita bahwa Menteri Negara Lingkungan
Hidup mengambil keputusan secara sepihak?

Penilaian hasil studi AMDAL Reklamasi Pantura ini telah melalui
proses penilaian yang panjang di tingkat Komisi Penilai AMDAL Pusat, sejak kerangka
acuan dokumen AMDAL ini disusun di tahun 1996 dan terakhir dilaksanakan pada
tanggal 9 April 2002. Pada setiap rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat ini, semua
pihak (anggota Komisi) termasuk wakil dari Pemda DKI Jakarta dan BP Pantura
selalu hadir. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Penilai
AMDAL Pusat kepada MENLH sebagai dasar pengambilan keputusan jelas merupakan
suara bersama, bukan putusan satu pihak.

11. Setelah keputusan Komisi AMDAL yang diikuti oleh
keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, apakah tidak sebaiknya dilanjutkan
dengan dialog berbagai pihak?

Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang AMDAL,
Komisi Penilai AMDAL Pusat adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan
pengkajian terhadap suatu hasil studi AMDAL sebagai dasar bahan pengambilan
keputusan MenLH. Proses penilaian ini telah dilakukan secara terkoordinasi dan
melibatkan semua unsur, termasuk para pakar di bidangnya, sehingga hasil yang
direkomendasikan kepada MenLH merupakan keputusan final.

Keputusan oleh forum-forum yang dilaksanakan di dalam beberapa
hari, apalagi diwarnai dengan kepentingan kelompok, tentu saja tidak dapat lebih
seksama dan mendalam daripada proses yang sudah dilaksanakan oleh Komisi AMDAL.

12. Apa saran KLH dalam hal ini?

Untuk memenuhi kebutuhan lahan seperti yang disarankan dalam
rencana reklamasi, maka saran KLH adalah :

  • Melaksanakan program revitalisasi pantai lama tanpa disertai kegiatan reklamasi
  • Menggunakan lahan yang tersedia di Provinsi Banten yang berdampingan dengan
    Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai sarana transportasi langsung dengan Jakarta

Bagaimanapun, suatu kota, walaupun sebuah metropolitan sekalipun,
harus dapat hidup saling bergantung satu dengan yang lain dengan daerah-daerah
sekitarnya. Tidak mungkin semua kebutuhan DKI Jakarta dipenuhi oleh DKI Jakarta
sendiri.

13. Mengapa Reklamasi di Singapore atau di tempat lain
tidak bermasalah?

Kita harus bertolak dari prinsip bahwa dampak suatu kegiatan
sangat ditentukan oleh lingkungannya. Suatu kegiatan tertentu mungkin tidak
menimbulkan dampak di satu tempat tetapi menimbulkan dampak di tempat lain.
Oleh karena itu, ada mekanisme AMDAL.

Tentang Singapore, sampai tahun 1970 an, mereka mengalami masalah
banjir seperti halnya Jakarta. Namun, sejak saat itu hingga kini, Singapore
dapat dikatakan bebas dari bencana banjir. Disamping itu, teknologi reklamasi
yang mereka lakukan dapat menjamin tidak terjadinya banjir. Ditambah lagi, lokasi
reklamasi dan banjir di Singapore juga berbeda.

Bahan urugan untuk keperluan reklamasi Singapore diperoleh
atau dibeli dari kepulauan Riau, yang pada akhirnya menyebabkan dampak terhadap
nelayan Riau. Apakah permasalahan seperti ini akan kita ulangi kembali?

Sistem drainase di Singapore sangat mapan, dimana peran Pemerintah
cukup besar, sehingga sistem drainase suatu proyek sinergis dengan sistem drainase
yang dibuat pemerintah. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana banyak sistem
drainase yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Akhirnya,
banyak proyek yang sistem drainasenya bagus tapi menimbulkan masalah di luar
lingkungan kerjanya, seperti Pantai Indah Kapuk, akibat tidak adanya dukungan
pemerintah untuk membenahi sistem drainase diluar..

14. Apa yang harus dilakukan oleh warga DKI Jakarta
dan sekitarnya dalam hal ini?

Bagi warga DKI Jakarta yang peduli terhadap nasibnya dan nasib
keluarganya, dan memahami bahwa kegiatan reklamasi ini akan menimbulkan penderitaan
lebih berat baginya dan bagi keluarganya serta lingkungannya, disarankan untuk
menulis surat keberatan kepada DPRD DKI Jakarta, Gubernur Jakarta atau dapat
pula kepada Kotak Pos 7777 Jakarta Timur.