KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia-Singapura: Bekerjasama untuk mencari solusi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Jakarta, 21 Juni 2013
. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Prof. DR.  Balthasar Kambuaya hari ini menerima kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Prof. Vivian Balakrishnan untuk membicarakan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada pertemuan tersebut kedua Menteri bersepakat untuk mencari solusi terhadap masalah kabut asap ini.

Menteri Lingkungan Hidup RImenyampaikan, “Kami bersimpati kepada Singapura yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berupa kabut asap yang tidak hanya dialami oleh Singapura saja tetapi juga beberapa wilayah Indonesia.Kementerian Lingkungan Hidup telah bekerja secara intensif dengan berbagai pihak di pusat dan daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dengan tujuan mengurangi dampak terhadap lingkungan sesegera mungkin”.

Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai tindakan penanggulangan seperti yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Manggala Agni dan kelompok Masyarakat Peduli Api melalui pemadaman kebakaran lahan dan hutan di daratan serta water bombing dari udara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapuradalam pertemuan ini menyatakan, “Ini merupakan situasi yang serius di Singapura dan pihaknya menawarkan kerjasama yang baik dengan Indonesia untuk melakukan aksi nyata bersama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera”. Pihak Singapura memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut disampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan bertolak ke Riau untuk bergabung bersama para menteri lainnya yang sudah berangkat ke Riau dibawah koordinasi Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan koordinasi, pemantauanserta investigasi langsung pada lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pemantauan langsung dilakukan oleh Deputi III MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Ir. Arief Yuwono, MA dan Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH, Drs. Sudariyono bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kapolda Provinsi Riau. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selain itu, pihak KLH juga melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Riau membahas tentang kondisi cuaca dan iklim, mobilisasi sumber daya, dan usulan hujan buatan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Kementerian Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kesehatan, dan BLH Provinsi Riau.

Berdasarkan pertemuan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyatakan bahwa pada awal Juni s/d awal September 2013 di seluruh Provinsi Riau sudah masuk musim kemarau. Prediksi BMKG kondisi cuaca kemarin pada tanggal 20 Juni 2013 sampai seminggu ke depan masih tetap kering dengan suhu >35oC atau dalam kondisi ekstrim dengan kelembaban rendah sehingga susah terbentuk awan untuk turun hujan. Untuk itu, perlu langkah-langkah antisipatif yang lebih terpadu antar pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

Berikut data hotspots dari satelit NOAA-18 di Provinsi Riau pada tanggal 19 Juni 2013:

No Kabupaten Jumlah Hotspots (titik)
1 Rokan Hilir 35
2 Rokan Hulu 9
3 Dumai 4
4 Bengkalis 12
5 Siak 14
6 Pekanbaru 1
7 Kampar 6
8 Pelalawan 25
9 Indragiri Hilir 23
10 Indragiri Hulu 10
11 Kuantan Sengingi 3
Total 142

Data Dinas Kehutanan Provinsi Riau/BBKSDA tentang perkiraan luas terbakar mulai tanggal 1 – 19 Juni 2013 di Provinsi Riau seluas 3.709 ha terdiri dari:

No Kabupaten Perkiraan luas terbakar (ha)
1 Rokan Hilir 2800
2 Rokan Hulu 200
3 Dumai 20
4 Bengkalis 500
5 Siak 20
6 Pekanbaru 4
7 Kampar 30
8 Pelalawan 115
9 Indragiri Hulu 10
10 Kuantan Sengingi 10
  Total 3709

Sementara itu, Kepolisian daerah Riau berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat sudah melakukan mobilisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan sejak 1 Juni 2013.Kejadian kebakaran di Wilayah Provinsi Riau dipicu oleh indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar dan diperparah dengan kondisi suhu ekstrim yang lebih dari 35oC dengan luas lahan gambut di wilayah Riau sebesar 56,1% yang mudah terbakar pada musim kemarau.Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya:

  1. Pemadaman darat dengan mengerahkan regu pemadam dari TRC/Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan, Manggala Agni dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
  2. Pemantauan upaya pengendalian karlahut di daerah rawan;
  3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di daerah;
  4. Sinkronisasi program tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk efektivitas mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.

Saat ini, perkembangan terakhir kondisi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yaitu kebakaran sudah dapat dilokalisir penyebarannya. Di Desa Tanjung Leban dan Sepahat, Kabupaten Bengkalis sudah dipadamkan kebakaran seluas ± 1000 ha. Selain itu, pertemuan antara Deputi III MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH dan Deputi V MenLH Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepala Kepolisian Daerah Riau untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan secara tegas dengan melakukan proses penyelidikan dan dapat ditingkatkan ke penyidikan apabila ditemukan bukti kesengajaan pembukaan lahan dengan cara membakar terutama di Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai. Saat ini, regu pemadam kebakaran dibantu TNI/Polri masih berada di lokasi untuk upaya penanggulangan kebakaran.

Untuk itu, sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu:

  1. Melakukan upaya tanggap darurat pemadaman dengan pemadaman darat dan teknik modifikasi cuaca/hujan buatan;
  2. Upaya penyelidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  3. Pemantauan kebakaran dari udara/aerial surveillance secara periodik di kabupaten prioritas (Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai).

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904923,
Email: humaslh@gmail.com
www.menlh.go.id