KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA – Pemerintah memastikan perusahaan pertarnbangan yang membutuhkan alih fungsi hutan atau izin pinjam pakai hutan, sudah bisa mengajukan perpanjangan perizinan. Kepastian itu dikuatkan dengan tiga peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.

“Dengan tiga PP tersebut maka masalah perizinan lahan sudah selesai semua. Sektor pertambangan yang mengajukan pinjam pakai lahan hutan dengan PP tersebut, sudah bisa,