KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Seminar: Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Usaha Skala Kecil
Jakarta, 30 Mei 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Seminar Kebijakan Nasional Pengendalian  Pencemaran Lingkungan Kegiatan Usaha Skala Kecil (USK) dan Penanggulangan Dampak Perubahan  Iklim di Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) Jakarta Convention Center (JCC) pada hari ini. Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, MR. Karliansyah. Hadir dalam sebagai pembicara dalam acara ini Drs.Braman Setyo, Msi, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, DR.Ir.Sujana Royat DEA, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan   Kemenko Kesra serta perwakilan PT.Aqua.

Dalam  Sambutannya,   Deputi  Bidang  Pengendalian   Pencemaran Lingkungan KLH mengatakan Kementerian Lingkungan  Hidup sedang mengembangkan Kebijakan Nasional Pengendalian Pencemaran Lingkungan Untuk  Usaha Skala Kecil yang dilengkapi dengan latar belakang penetapan kebijakan,  strategi kebijakan,  target penurunan beban,  indikator keberhasilan, kelembagaan,  peran  para   pemangku    kepentingan, pemantauan dan evaluasi, serta instrumen yang diperlukan untuk mendorong pencapaian  target.”

Pengelolaan  lingkungan seringkali dianggap ‘beban’ oleh para pelaku Usaha Skala Menengah,  Micro  dan Kecil sehingga tidak dikelola  dengan baik. Padahal kelompok USK berperan penting dalam pembangunan,  dari sisi jumlah, peningkatan pendapatan dan penyediaan pekerjaan.  Usaha Skala, Kecil,  Micro,  dan  Menengah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik  Brutto (PDB)  Nasional  sebesar 37,81%,  usaha  menengah 15,79%, usaha  besar 46,40%  (Badan Pusat Statistik, 2007). Data tahun 2011, Usaha Skala Kecil,  Micro,  dan Menengah berkontribusi penyediaan pekerjaan   +/- 96,2 juta atau sekitar 97,3  %  dari  seluruh  tenaga kerja   di  Indonesia.

Namun demikian,  Kegiatan Usaha Skala  Kecil  (USK)  sarat permasalahan Seperti kurangnya permodalan,  lemahnya  pengetahuan  dan     pemahaman pengusaha,  terbatasnya pembinaan dan  penggunaan teknologi  terkini  serta potensi  dampak kesehatan dan lingkungan.  Dari sisi pencemaran air, kontribusi usaha  skala   kecil  pada  tahun  2013   sebesar  2,3  Juta ton dan 0,96 juta ton methane atau 24  juta ton setara CO2 dari  kegiatan Tapioka, Tahu,  Batik dan Ternak.  Permasalahan  tersebut dapat menyebabkan konflik sosial masyarakat karena pencemaran lingkungan,   ketersediaan  air bersih dan  sanitasi,  serta pelarangan  atau pembatasan produk-­‐produk USK oleh  negara pengimpor.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan bahwa usaha skala kecil dan mikro tidak termasuk wajib  penyusunan Amdal dan UKL/UPL, namun wajib menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Namun demikian,  pada   Permenlh 01  Tahun  2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, terdapat mandat kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk  memberikan  pembinaan kepada Usaha Skala Kecil.

Dalam mewujudkan USK ramah lingkungan, kreatif  dan inovatif, serta aman dan berkelanjutan tersebut, perlu harmonisasi pengaturan instrumen ekonomi, legalitas, teknis, pembinaan dan penyediaan fasilitas atau sarana pengelolaan lingkungan. Upaya ini efektif mengurangi beban pencemaran, efisiensi  penggunaan sumberdaya serta mendukung upaya penurunan GRK (utamanya CH4 dan CO2) dan penyediaan energi terbarukan.  Hal tersebut sejalan dengan upaya  peningkatan   ekonomi berwawasan lingkungan (Green Economic).

Pertemuan ini menjadi sarana  pertukaran informasi, peningkatan pemahaman dan pengalaman dan menguatkan jejaring  antara pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan nasional pengendalian pencemaran usaha skala kecil (Informasi lebih  lanjut:  Deputi  Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup).

Dialog: Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada hari yang sama juga diadakan dialog Interaktif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyaji mengenai hal ini adalah orang-orang yang sangat paham mengenai kebakaran hutan lintas batas. Indonesia sendiri sedang membangun kerjasama mengenai kebakaran hutan dengan negara tetangga Singapore dan Malaysia.  Sekarang ini kebakaran hutan juga sangat erat hubungannya dengan perubahan cuaca oleh sebab itu peran penting BMG sangat membantu dalam memberikan gambaran perubahan cuaca dan hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. (Informasi lebih lanjut: Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim)

FGD: Tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, Kearifan lingkungan dan Hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengeloloaan lingkungan hidup.

Diskusi ini berbicara tentang sulitnya penerapan hukum adat, maka sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat dalam melindungi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berhubungan dengan batas wilayah adat.  (Informasi lebih lanjut Asdep 2/VI. kontak Jonny Purba)

Dialog: Eco Family

Selanjutnya berturut-turut Seminar dari Eco Region se Nusantara, yaitu Eco Family, dengan pembicara Kak Seto. Kak Seto ahli Psikologi anak,  mengambarkan dalam merubah pola dan tingkah laku yang pro lingkungan harus dimulai dari diri sendiri dari rumah dan cara mendidik anak. banyak hal-hal positif yang dapat diambil dalam paparan kak Seto bahwa orang tua sudah mulai jarang berinteraksi dengan anak dan saudara apalagi dengan lingkungannya. Selain peran positif teknologi informasi juga banyak dampak negatifnya antara lain menyebabkan anak menjadi anti sosial. (Informasi lebih lanjut PPE SUMA)

Selanjutnya dilanjutkan dengan seminar Merajut Ekosistem Pesisir Bersama 6 PPE senusantara dengan moderator Peggy Melaty Sukma. Sedangkan PPE Kalimantan mensosialisasikan Peran duta lingkungan di Kalimantan.  Judul seminarnya adalah Peran Duta Lingkungan Dalam Meningkatkan Kepedulian Generasi Muda Terhadap Lingkungan.

Begitu pula dengan Gerakan Muda dalam Gerakan Saka Kalpataru. Kegiatan ini dibawakan oleh Asdep 4/VI beserta anggota Pramuka. Sedangkan di ruang Kakatua diadakan Workshop Inisiatif Dunia Usaha Dalam Penurunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. Kegiatan ini diinisiasi oleh Asdep 2/VI KLH.

Public hearing RPP kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem pesisir dan Kebijakan Sertifikasi karbon untuk wilayah pesisir dan laut.

Kegiatan ini diadakan oleh Asdep 3/III KLH. Ada 3 paparan yang diberikan dalam sosialisasi dibawah ini yaitu: 1. RPP-RI tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove, padang Lamun dan Terumbu karang. 2. Kebijakan dan Perlindungan Mangrove menuju Sertifikasi Karbon. 3. Kebijakan dan Strategi pengendalian kerusakan pesisir dan laut.

Aneka Lomba

Hari ini sudah dimulai Lomba menggambar untuk TK dan SD Klas 1-3. Sedangkan untuk Insinyur cilik kategori perlombaannya untuk anak SMP.  Bersamaan dengan itu pula diadakan acara Green music. Berturut-turut kegiatan ini diadakan oleh Asdep 1/VI,  2/VI dan 4/VI.

Stan Pameran KLH dan Pameran Foto KLH

Ada dua belas foto bertemakan pesisir laut dipamerkan di ruang pameran PLI 2014. Begitu pula kegiatan di Stan KLH banyak disuguhkan dengan berbagai atraksi, pembagian buah tangan, informasi berupa brosur, buku dan CD peraturan. Juga media informasi lewat dua buah komputer. Yang baru dalam tampilan stan KLH dibuatkan ruang untuk menyampaikan pendapat dalam media Audio Visual.(Ry.Berbagai sumber)