KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siapa sangka, produksi ponsel dan komputer melonjak pesat justru menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup. Menurut sekretaris Eksekutif Konvensi Basel, Ms. Katharina Kummer Peiry, pemakaian telepon seluler alias Handphone (mobile phone) sejak tahun 1970 telah menunjukkan perkembangan yang amat pesat. Pada tahun 2004, tingkat pemakaian mencapai 1,76 milyar, kini ditahun 2008 telah mencapai 3 milyar. Cepat atau lambat, ponsel-ponsel itu akan dimusnahkan, baik dalam keadaan utuh maupun terpisah. Karena itu ia berharap melalui pertemuan konvensi Basel di Bali ini, biasa dirumuskan pedoman teknis baru untuk pengelolaan yang ramah lingkungan bagi ponsel-ponsel bekas pakai atau telah habis masa pakainya.

Inisiatif Kemintraan Ponsel Genggam Konvensi Basel yang diresmikan tahun 2002 dan beranggotakan manufaktur ponsel denggam serta penyedia lanyanan yang berkerjasama dengan Konvensi Basel telah menetapkan lima petunjuk Teknis serta Dokumen Petunjuk Umum yang perlu dipertimbangkan oleh peserta konperensi.

Mungkin karena ponsel gemggam termasuk salah satu sorotan di dalam agenda COP 9 Konvensi Basel, perusahaan ponsel genggam Nokia telah ikut mengirim utusan untuk menghadiri pertemuan yang digelar digedung Bali Internasional Convention Center (BICC) , Nusa Dua tanggal 23-27 Juni 2008.

Selaini ponsel genggam, melonjaknya pemakaian Komputer juga menjadi perhatian dalam Konvensi Basel. Karena itu muncul keinginan untuk meresmikan kemitraan untuk Aksi Peralatan Komputer (Mobile Phones Partnership Inisisatif). PACE menyelenggarakan forum bagi pemerintah, para pemimpin industri, lembaga swadaya masyarakat dan para akademisi untuk meningkatkan pengelolaan peralatan komputer bekas dan telah habis masa pakainnya melalui pengembangan daur ulang global dan memperbaharui serangkaian pedoman bagi pengelolaan peralatan komputer yang ramah lingkungan, selain itu perlengkapan lainnya.

Mengenai pembongkaran kapal bekas pakai (the dismantling of obsolete ships), Sekretaris Konvensi Basel turut serta dalam negosisasi atas perjanjian yang baru, menghimbau Konvensi Internasional untuk daur ulang Kapal yang aman dan ramah lingkungan, di bawah pengawasan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Kesepakatan baru yang secara hokum mengikat bertujuan untuk menjelaskan persyaratan hukum untuk membongkar kapal yang sudah tidak dipakai.

 

Sumber:

SURYA PAGI

Edisi 30 Juni – 07 Juli 2008