KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juni 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan “Dialog Interaktif Peningkatan Kapasitas Peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE)” yang bertujuan memperkaya pemikiran-pemikiran yang telah ada untuk memperkuat posisi Pusat Pengelolaan Ekoregion di masa yang akan datang. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup memiliki 6 (enam) Pusat Pengelolaan Ekoregion yaitu PPE Sumatera bertempat di Pekan Baru, Provinsi Riau, PPE Kalimantan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPE Jawa di Yogjakarta, Provinsi DIY, PPE Bali Nusa Tenggara di Denpasar, Provinsi Bali, PPE Sulawesi dan Maluku di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta PPE Papua di Biak, Provinsi Papua. Pusat Pengelolaan Ekoregion harus dapat memperkuat  posisi dan peran kelembagaan lingkungan hidup ekoregion dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bumi pertiwi. Untuk itu, pada hari ini diundang berbagai pihak untuk mempertegas pentingnya keberlanjutan keberadaan PPE.

Dalam pertemuan ini Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, menyatakan “Kekayaan sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Namun laju eksploitasi sumberdaya alam semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saat ini, kapasitas kelembagaan LH di tingkat ekoregion harus terus ditingkatkan untuk mengimbangi kompleksitas permasalahan lingkungan hidup untuk mengurangi resiko potensi intensitas degradasi kualitas lingkungan hidup di daerah yang bertendensi semakin meningkat.”

Lanjutnya lagi “Amanah  UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum perlu menjadi perhatian.  Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa kelembagaan di tingkat ekoregion perlu diperkuat, termasuk komponen yang ada di dalamnya seperti tugas dan fungsi kelembagaan, SDM, anggaran serta berbagai kebijakan di tingkat ekoregion.”

Kelembagaan lingkungan hidup di tingkat ekoregion seharusnya merupakan posisi yang sangat strategis berdasarkan beberapa landasan pemikiran. Pertama, berdasarkan landasan perlunya penguatan otonomi daerah dan good governance dalam bidang lingkungan hidup.  Sejalan dengan semangat otonomi yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, akselerasi pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) nampaknya semakin meningkat. Di sisi lain, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup. Bahkan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup tejabarkan dalam  PP 38 Tahun 2007 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga lingkungan hidup di tingkat ekoregion sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip good governance di bidang lingkungan hidup dengan mengembangkan daya tanggap posisi strategis kelembagaan ini  dekat dengan permasalahan di daerah.

Landasan kedua adalah efektivitas pengawasan lingkungan hidup terhadap investasi nasional dan multi nasional serta isu lingkungan lintas batas provinsi. Investasi yang tersebar di daerah, selain berdampak positif juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Misalnya, aktivitas perkebunan kelapa sawit yang telah mengkoversi kawasan hutan tropis serta penambangan batubara di Kalimantan. Disamping itu, isu dan kejahatan lingkungan (environmental crime) lintas batas provinsi dan negara juga terjadi seperti asap kebakaran hutan yang terjadi Sumatera dan Kalimantan atau tumpuhan minyak yang terjadi di Selat Malaka, Selat Makassar dan Laut Timor. Sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945, negara harus dapat memastikan segala bentuk pemanfaatan SDA dan LH tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga lingkungan hidup ekoregion diharapkan dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pengawasan terhadap penaatan lingkungan hidup di daerah.

Landasan ketiga adalah pengembangan informasi lingkungan hidup berbasis ekoregion.  Sesuai pasal 6 dan 7, UU No. 32 Tahun 2009, KLH melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam di tingkat nasional,pulau/kepulauan dan ekoregion. Oleh karena itu, untuk melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan pengembangan sistem informasi tersebut, keberadaan lembaga ekoregion sangat diperlukan. Tanpa keberadaan lembaga lingkungan ekoregion akan sulit melakukan hal tersebut mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya potensi sumberdaya alam dan ekosistem spesifik yang harus diinventarisasidi tingkat ekoregion.

Selain itu, di setiap ekoregion terdapat ekosistem spesifik yang merupakan aset nasional bahkan warisan dunia. Sebagai ilustrasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terdapat ekosistem Wallacea yang unik, segitiga terumbu karang (Coral Reef Triangle) yang terbentang dari Sulawesi sampai Papua, kawasan karst maupunTaman Nasional (TN) Laut Takabonerate. Selain itu, terdapat TN Bunaken, TN Raja Ampat dan kepulauan Wakatobi yang dikenal sebagai ”marine megabioversity”. Ekosistem Membramo di Papua yang disebut sebagai The Lost World yang telah mengejutkan dunia sains tahun 2005 dimana di lokasi tersebut ditemukan kembali berbagai spesies yang sebelumnya dianggap punah.

Untuk menjamin kelestarian aset tersebut, peran strategis lain dari kelembagaan lingkungan hidup PPE adalah memadukan pengembangan kebijakan dari pusat ke daerah (top down) dengan aspirasi daerah (bottom up). Fungsi sebagai penghubung sangat penting untuk menjamin terjadinya sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Sehubungan dengan itu, Dialog hari ini mengundang Deputi Bidang Kelembagaan, KemPAN dan RB, para Kepala PPE, para Kepala Instansi LH Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten serta para pakar seperti: Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Prof. Sudharto  (Universitas Diponegoro), Prof. Dr. Akhmad Fauzi (IPB), Drs. Desi Fernanda, M.Soc, MSc (LAN), Prof. Bakti Setiawan (UGM).

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931,