KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta | Jurnal Nasional
MASYARAKAT adat memiliki posisi signifikan dalam mengatasi perubahan iklim. Pasalnya mereka memiliki sistem pengelolaan hutan dengan cara arif dan lestari. Oleh karena itulah keberadaan masyarakat adat patut dilindungi.
“Banyak yang sudah mengakui bahwa masyarakat adat mempunyai sistem dalam pengelolaan hutan yang arif dan lestari tapi hingga kini tidak ada pengakuan yang pasti, yang ada justru eksploitasi,” kata Media Officer Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jopi Peranginangin dalam diskusi media bertajuk “Pasca Copenhagen, Selanjutnya Apa?” di Jakarta, Senin (19/4).
Menurutnya sejauh ini pemerintah memang sudah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi benturan-benturan di antara kementerian terkait karena belum adanya satu kesepakatan definisi masyarakat adat.

“Dalam Undang-Undang Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan memang sudah di atur mengenai keberadaan masyarakat adat namun masih terjadi benturan dalam pelaksanaan karena belum satu definisi. Oleh karena itulah diperlukan UU yang memayungi hal ini,” katanya.
Sejaub ini AMAN sudah menandatangani memorandum of understanding atau MoU dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam hal ini KLH sangat mendorong adanya pengakuan terhadap masyarakat adat, oleh karena itulah kemudian dilakukan identifikasi. Namun sayang dalam proses pemberian perlindungan ini KLH terkadang masih sulit harus berpegang pada UU yang mana.
Kenyataan yang ada saat ini, dalam mengeksploitasi hutan, pemerintah tidak pernah mendengarkan keinginan masyarakat adat dengan dalih hutan tersebut adalah milik negara. Hal inilah yang pada akhirnya “mematikan” keberadaan masyarakat adat sekitar hutan terutama soal perekonomian. Jika dllibatkan, masyarakat adat dapat menghijaukan atau mengelola hutan tersebut karena merekalah yang paling mengerti hutan di mana tempat mereka tinggal.
Koordinator Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) Giorgio B
Indrarto mengatakan keberadaan masyarakat adat memang cukup signifikan dalam menurunkan emisi karbon. Setidaknya, CSF menemukan sembilan desa, di Aceh, Kalimantan, serta Jambi berhasil menurunkan emisi di tingkat nasional tanpa menerima bantuan luar negeri. Nunik Triana

Sumber:
Jurnal Nasional
Selasa, 20 April 2010
Halaman 6