KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Acara bedah buku Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002 yang diadakan kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur, berkesimpulan untuk terbitan SLHI yang akan datang akan dilibatkan seluruh “Stake holders”, Pemerintah, Perguruan tinggi, para ahli dan LSM dalam revisi penyusunannya.

Acara ini dihadiri sekitar 100 undangan, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2002 (SLHI 2002) secara khusus dibahas oleh 5 (lima) orang pakar lingkungan yang berasal dari instansi pemerintah, organisasi lingkungan, perguruan tinggi, dan media massa; yaitu Prof. Dr. Herman Haeruman (IPB), Prof. Dr. R. E Soeriaatmadja (ITB), Dr. Hariadi Kartodihardjo (Lembaga Ekolabel Indonesia), Tejo Wahyu Jatmiko (KONPHALINDO) dan Agnes Aristiarini (KOMPAS). Moderator acara ini adalah Masnellyarti Hilman.

Hal-hal yang berulang kali mengemuka dari bahasan para pakar ini adalah persoalan ketidaklengkapan data. Tanpa malu-malu, laporan ini menjelaskan bahwa periode 1997 – 2000 adalah masa “sulit” informasi lingkungan, dimana kekacauan politik menyebabkan banyak program lingkungan hidup (termasuk juga usaha inventarisasi data pengelolaan lingkungan hidup) tidak berjalan lancar.

Terlepas dari kenyataan bahwa kekosongan data tersebut menyebabkan banyak dilakukan perkiraan dan prediksi untuk menyimpulkan gambaran suatu isu tertentu sebagaimana layaknya aturan metodologi penelitian, Agnes Aristiarini dan R.E Soeriaatmadja mengingatkan bahwa dinamika perubahan persoalan lingkungan di Indonesia sudah teramat besar sehingga sulit untuk mengandalkan kredibilitas hasil interpolasi.

Implikasi dari hal tersebut diatas adalah dibutuhkannya investasi dan komitmen dalam pengembangan sistem informasi, dan, Hariadi menekankan, pengembangan kapasitas pengguna informasi tersebut (yang dalam hal ini tentunya mencakup seluruh stakeholder lingkungan hidup). Pengembangan dari dua arah ini diharapkan menciptakan rantai kegiatan evaluatif pengelolaan lingkungan hidup terekam baik di seluruh lapisan masyarakat tanpa harus tergantung lagi kepada pemerintah.

Hal penting lain yang juga mengemuka dalam acara bedah buku ini adalah “keberanian” laporan SLHI dalam melakukan analisis kebijakan lingkungan. Sempat terlontar polemik apakah laporan ini hanya akan menjadi catatan deskriptif kualitas lingkungan, atau sudah beranjak menjadi laporan analitis yang membahas semua masalah lingkungan dari sumber, proses, sampai hasil akhir.

Kaitan penting akan isu ini adalah kritik mengenai tampilan informasi tentang kebijakan lingkungan yang tercantum. Seluruh panelis pembahas mengingatkan pentingnya untuk menjelaskan dampak, pengaruh, dan perkembangan kebijakan terhadap persoalan lingkungan. Tidak lagi cukup hanya ditampilkan deskripsi kegiatan dan kinerja program. Sebuah kajian tajam akan efeknya, yang tentunya berujung pada keberhasilan atau kegagalan, harus sudah muncul dalam laporan ini.

Program besar “good environmental governance” misalnya, harus secara rinci membahas dampak otonomi daerah terhadap prestasi pengelolaan lingkungan para Pemda. Selain itu, persoalan efektivitas instansi pengelolaan lingkungan hidup juga harus dijelaskan, terlebih mengingat banyak polemik yang mempertanyakan apakah keberadaannya sebenarnya benar-benar dibutuhkan. Hariadi secara khusus juga menyoroti betapa pentingnya untuk membahas persoalan penggabungan BAPEDAL dan Kantor Meneg. LH menjadi KLH, mengingat jelas ada dampak langsung secara politis atas hal ini kepada daerah.

Isu bencana dan keterkaitannya dengan kerusakan lingkungan hidup secara khusus juga disorot oleh Agnes dan Tejo. Pada dasarnya mereka menyampaikan pentingnya laporan ini mengumpulkan data dan menganalisisnya dari berbagai sudut. Tidak bisa lagi isu bencana ditampilkan terlepas dari kajian mengenai dinamika kependudukan dan kegiatan perekonomian.

Akhir diskusi bedah buku ini kemudian menghasilkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, dan menjadi catatan bagi KLH tentang kekurangan selama penyusunan SLHI, pada tahun berikutnya. Antara lain yang menjadi catatan adalah, kurang serasinya kerjasama antar instansi pemerintah pusat maupun daerah, data yang tidak up to date. Tetapi yang membahagiakan bahwa para pembahas juga mengakui bahwa SLHI yang di terbitkan dapat disajikan secara jujur dan apa adanya dan sebuah terobosan pertama sebuah Laporan atau status yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan pendanaan yang pas-pasan. Akhir diskusi disudahi dengan buka puasa bersama-sama staf, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup beserta para undangan peserta bedah buku SLHI 2003.

Informasi lebih lanjut :
Asisten Deputi Urusan Informasi
Gd. B Lt. 6, Jl. DI Panjaitan 24-Jakarta
Tlp./fax 021-8580081
e-mail : slhi@menlh.go.id