Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Potret Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut

a. Terumbu karang

Indonesia memiliki 85.707 km2 ekosistem terumbu karang yang tersebar di seluruh kepulauan, merupakan 14% terumbu karang dunia, mencakup : Fringing Reefs (14.542 km2); barrier reefs (50.223 KM2);oceanic platform reefs (1.402 km2);atolls (19.540 km2).

Terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya dan hingga saat ini masih menjadi pusat tujuan wisatawan manca negara diantaranya terdapat di wilayah perairan Bunaken, (Sulawesi Utara);Kep. Taka Bone Rate (Sulawesi Selatan);Teluk Cenderawasih (Papua);Kep.Karimun Jawa (Jawa Tengah);Kep.Seribu (DKI Jakarta);Kep.Togian (Sulawesi Tengah);Kep. Wakatobi (Sulawesi Tenggara);P. Banda, P. Lucipara, dan P. Lombo (Maluku).

Namun demikian disebagian besar wilayah, terumbu karang mengalami degradasi dan kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab. Kerusakan karang terutama disebabkan oleh penambangan karang, peledakan dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan hias, pencemaran dan sedimentasi berasal dari erosi tanah yang dapat ditemukan di hampir semua kepulauan. Berdasarkan persen tutupan karang hidup dilaporkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah perairan Indonesia adalah 39% rusak, 34% agak rusak, 22% baik dan hanya 5% yang sangat bagus.

Berbagai akibat kerusakan terumbu karang mengakibatkan berbagai macam dampak kerugian, diantaranya menurunnya produksi sumberdaya perikanan, mempercepat abrasi pantai, dan menurunnya jumlah wisatawan karena menurunnya nilai estetika dan keindahan terumbu karang.

b. Mangrove

Berdasarkan laporan PHPA-AWB (1987), hutan mangrove Indonesia diperkirakan tinggal sekitar 3.235 juta hektar, sedangkan menurut W.Giesen (1993) hutan mangrove Indonesia tinggal 2.490.185 ha.

Kegiatan ekstensifikasi tambak untuk meningkatkan produksi perikanan (budidaya) secara berlebihan telah mengakibatkan degradasi fisik habitat pesisir khususnya hutan mangrove. Degradasi ekosistem mangrove tersebut, selain diakibatkan oleh pembukaan tambak, juga disebabkan oleh berbagai aktivitas lainnya seperti pemukiman, industri dan penebangan hutan untuk kebutuhan bahan bakar dan bangunan.

Sesuai pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penaatan Ruang dinyatakan bahwa penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk di dalamnya kawasan hutan mangrove adalah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dimana penetapannya dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan struktur, pola pemanfaatan dan arahan pengelolaan kawasan lindung (termasuk didalamnya kawasan mangrove) dan budidaya, dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Wisata Bahari

Sebagian negara maritim Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan utama wisata bahari. Indonesia mempunyai beberapa obyek wisata berupa Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Suaka Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Obyek-obyek wisata bahari yang dimiliki Indonesia antara lain :
* 6 (enam) Taman Nasional Laut, yaitu : Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), kepulauan Karimunjawa (Jawa Tengah), Kepulauan Takabonarate (Sulawesi Selatan), Pulau Bunaken (Sulawesi Utara), Kepulauan Wakatobi/Tukang Besi (Sulawesi Tenggara) dan Teluk Cendrawasih (Irian Jaya), dengan luas total mencapai 3.682.955 ha.
* 13 (tigabelas) Taman Wisata Laut tersebar di & propinsi, yaitu : D.I. Aceh(P.Weh dan P. Banyak); Kalimantan Tengah (Tanjung Keluang);Kalimantan Timur (P. Sangalaki);NUsa Tenggara Barat (P.Moyo, P.Gilli Air/Terawangan/Meno);Nusa tenggara Timur (Teluk Maumere, P.Tujuhbelas dan Teluk Kupang);Sulawesi Selatan (P.Kapoposang);Maluku(P.Pombo, P.Kasa dan P.Banda), dengan luas total mencapai 1.512.416 ha.
* 14 (empatbelas) suaka alam laut dan suaka margasatwa laut, tersebar di 7 propinsi, yaitu : Lampung (P.Krakatau dan Teluk Semangka);Jawa Barat (P.Sangiang,Leuweng Sancang, Ujung Kulon dan P.Dua);Kalimantan Barat (P.Karimata);Kalimantan Timur (P.Semama);Sulawesi Utara (Arakan Wowontulap);Maluku (P.Pombo, Laut Banda, P.Kasa dan Kep.Aru Tenggara) dan Irian Jaya (Teluk Raja Ampat dan Sabuda Tataruga), dengan luas total mencapai 430.591 ha.

d. Cetacean

Perairan Indonesia merupakan daerah “migratory” dari jenis marine mammal seperti paus dan ikan duyung, terutama di wilayah Indoensia bagian timur. Keberadaan jenis marine mammal ini semakin lama semakin terancam.

Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi terkait seperti Departemen kehutanan cq. Direktorat Jenderal PHKA selaku Management Authority; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Scientific Authority; Departemen Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Kementerian Lingkungan Hidup, telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan tentang perlindungan jenis-jenis yang terancam punah antara lain :
* Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, melalui Undang-undanag Nomor 5 tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species/CITES;
* Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka terdapat 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis cetacean. Bahkan telah ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan, sperti Keputusan Bersama antara Pemerintah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tentang Pengawasan dan Pengendalian terhdap Pemanfaatan, Peredaran dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi;
* Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 pasal 7 (pengaturan tentang pengelolaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam);
* Undang-undang NO. 5 tahuan 1990 pasal 6 (perlindungan sistem penyangga/habitat);
* Undang-undang Nomor 68/1998 pasal 3,8 dan 9 yang mengatur tentang pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

e. Dumping

PP No. 19 tahun 1999 pasal 18 mengatur bahwa dumping di laut wajib mendapat ijin Menteri Negara Lingkungan Hidup dan tata cara dumping ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri negara Lingkungan Hidup. Dalam hal ini para pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah untuk membuang limbahnya ke laut wajib mendapatkan ijin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dumping yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 mengacu kepada London Dumping Convention (LDC) 1972 walaupun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya dimana didalamnya terdapat pembatasan jenis limbah yang boleh didumping dan yang dilarang untuk didumping. Didalam LDC 1972, beberapa zat yang dilarang untuk didumping dengan metode apapun adalah senyawa organohalogen, air raksa, cadmium, plastik dan bahan sintetik lain yang tidak mudah rusak, crude oil dan limbahnya, produk hasil refineri minyak bumi, minyak bumi, sisa residu minyak bumi dan campuran dari komponen seperti radioaktif bahan (padat, cairan, semi cair, gas dan dalam media hidup yang digunakan untuk peperangan biologi dan kimia).

Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut kurang dari 12 mil. Pemberian ijin dumping ke laut kurang dari 12 mil menjadi wewenang Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur atau Walokota/Bupati dengan syarat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Dumping ke Laut telah tersedia dan diundangkan.

Beberapa zat yang boleh didumping dengan “ijin khusus” dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan adalah arsen, beryllium, krom, nikel, vanadium, seng, kuprum, plumbum, senyawa oraganosilikon, sianida, fluor, pestisida, kontainer, besi buangan/sisa/potongan dan sisa buangan lainnya dalam jumlah besar yang apabila dibuang ke laut dapat menimbulkan masalah serius terhadap perikanan dan navigasi, serta bahan-bahan non-toksik yang dapat bersifat racun karena jumlahnya yang besar jika dibuang ke laut atau secara serius dapat mengurangi keindahan atau kenyamanan.

Disamping mengatur tentang benda atau zat dan prosedur pembuangan ke laut, lokasi tempat dumping harus dilakukan kajian yang mendalam seperti : kemampuan daya dukung perairan, geomorfologi dasar perairan (palung, sesar gempa, dll.), jarak dari pantai terdekat, hidrodinamika setempat (pola arus, upwelling, thermokline, eddy, fluktuasi temperatur dan salinitas, jenis dan sifat aliran massa air, kajian bottom boundary process), keanekaragaman hayati perairan dan peruntukan perairan (fishing ground, ruaya penyu, migrasi ikan, dll.)

f. Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut

Pencemaran akibat tumpahan minyak di laut kemungkinan besar terjadi di kawasan-kawasan padat lalu lintas laut dan terdapat aktivitas perminyakan, seperti di Selat Malaka, Selat Makasar maupun di Laut Jawa.

Diperkirakan 7 juta barel per hari minyak mentah (27% dari sejumlah wilayah yang ditransportasikan di dunia) melewati Selat Malaka, 14% menuju Singapura dan sisanya melewati Laut Cina Selatan menuju Jepang dan Korea Selatan, dan sebanyak 0,3 juta barel per hari (sekitar 1%) melalui Selatan Pulau Sumatera dan sebanyak 5 sampai 6 kapal tanker raksasa yang bermuatan lebih dari 250.000 ton melewati Selat Lombok dan Makasar.

Selama tahun 1982-1993 tercatat adanya peningkatan lalu lintas perkapalan yang melalui Selat Malaka. Pada tahun 1982 tercatat 119 kapal yang melewati selat tersebut setiap harinya, sedangkan pada tahun 1993 mencapai 274 kapal per hari atau rata-rata per tahun lebih dari seratus ribu kapal yang melewati Selat Malaka. Kapal tanker yang melalui selat tersebut mencapai 18.130 kapal pada tahun 1987 dan pada tahun 1993 telah meningkat menjadi 32.863 kapal tanker. Selama periode tahun 1975 – 1997 telah terjadi kecelakaan kapal sebanyak 104 buah, yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak ke laut diantaranya :

1. Kandasnya kapal tanker Showa Maru dan tabrakan kapal Isugawa Maru dengan Silver Palace pada bulan Januari 1975;
2. Kecelakaan kapal tanker Choya Maru pada tanggal 20 Desember 1979 di pelabuhan Bulebag Bali;
3. Kapal tanker Golden Win bocor di pelabuhan Lhokseumawe pada tanggal 8 Pebruari 1979;
4. Kapal Nagasaki Spirit bertabrakan dengan kapal tanker Ocean Blessing di Selat Malaka pada tanggal 20 September 1992 yang menumpahkan minyak sebanyak 13.000 ton;
5. Kapal tanker Maersk Navigator pada bulan Januari 1993 kandas di pintu masuk Selat Malaka;
6. Kapal tanker MV Bandar Ayu bertabrakan dengan kapal ikan Tanjung Permata III di Pelabuhan Cilacap pada tanggal 4 April 1994;
7. Kapal pengangkut minyak bumi Thai, Orapin Global bertabrakan dengan kapal tanker Evoikos di Selat Singapore pada tanggal 13 Oktober 1997;
8. Kandasnya kapal tanker MT. King Fisher berbendera Malta di Pantai Teluk Penyu Cilacap pada tanggal 1 April 2000 dengan menumpahkan minyak 4.000 barel;
9. Kandasnya kapal tanker MT. Natuna Sea di Karang Batu Berhanti dekat P. Sambu pada tanggal 3 Oktober 2000.

Penanggulangan tumpahan minyak di wilayah perairan pesisir diprioritaskan untuk kawasan konservasi alam (suaka alam laut, cagar alam laut, suaka margasatwa laut, taman wisata laut, daerah perlindungan plasma nutfah perairan dan taman nasional laut), sedangkan untuk kawasan perairan pesisir lainnya prioritas penanggulangan diberikan berdasarkan tingkat kepekaanya terhadap tumpahan minyak.

Latihan penanggulangan tumpahan minyak (operasi fisik dan penanggulangan dampak lingkungan) beberapa kali dilaksanakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup, PERTAMINA dan pemegang kepentingan lain seperti Marpolex (Marine Pollution Exercise Benoa) antara Indonesia, Filipina dan Jepang di Benoa (Nopember 2001) dan Subic (Maret 2003) serta Latihan Belawan pada bulan Agustus 2002.

Jakarta, 20 Oktober 2003

Kementerian Lingkungan Hidup
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB