KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PENCEMARAN LAUT TIMOR

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Ydhoyono menegaskan, Pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim kepada PTT Exploration and Production atau PTTEP yang mengoperasikan instalasi pengeboran minyak Montana di Laut Timor, kawasan Australia Barat.

Tumpahan minyak akibat kebocoran yang terjadi selama sekitar 74 hari sejak 21 Agustus 2009 pada instalasi itu dinilai telah mencemari wilayah perairan Indonesia dan telah mematikan mata pencarian nelayan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

ketika mengawali Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/7), Presiden menekankan, perusahaan harus memberi pertanggungjawaban atas kejadian itu dan kepada masyarakat di pulau Rote yang terkena dampak harus diberikan bantuan yang patut.

“Ketika akan melakukan kewajiban kita menyelesaikan masalah ini, (dengan) mengajukan klaim kepada perusahaan yang mengakibatkan tumpahan minyak itu seraya menjaga komunikasi diplomatik, baik dengan Pemerintah Australia maupun pemerintah Thailan,” ujar Presiden. Kantor pusat PTTEP ada di Thailand. Pemerintah Australia, melalui Otoritas Keamanan Maritim Australia, juga menuntut ganti rugi kepada PTTEP.

“Saya sengaja meletakkan penyelesaian masalah ini tanpa terlalu banyak memberikan pernyataan politik. Yang penting tujuan kita tercapai, yang penting settlement-nya benar dan komunitas Indonesia yang terdampak dari kejadian itu mendapat santunan yang tepat,” ujar Presiden.

Seusai rapat, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, yang ditunjuk sebagai ketua Tim Penanggulangan Tumpahan  Minyak di Laut Timor, menjelaskan, dari pembicaraan awal dengan PTTEP disimpulkan, perusahaan itu bersedia bertanggung jawab. namun, tututan ganti rugi dari Pemerintah Indonesia harus dengan data dan bukti yang kuat secara ilmiah.

Pekan depan, pemerintah akan mengirim tim advokasi ke Austaralia. Freddy menampik, pemerintah dinilai lamban merespons bencana yang terjadi tahun lalu itu. “Karena kan butuh data, bukan terlambat. Banyak tindakan butuh kita lakukan supaya saat kita bicara sudah punya angka-angka valid,” ujarnya. Kerugian yang diderita masyarakat Pulau Rote akibat bencana itu, menurut Freddy, berkisar Rp. 500 milliar. Tumpahan minyak itu mencemari wilayah 16.420 kilometer persegi di Laut Timor yang mencakup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kerugian terjadi akibat kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota laut. Pendapatan petani rumput laut dan nelayan anjlok. Perhitungan kerugian Rp. 500 miliar itu, belum termasuk kerugian selama periode pemulihan kawasan itu.

“Pemulihan cukup lama, bukan satu tahun atau dua tahun, bisa lima sampai sepuluh tahun. Nanti dihitung lagi, formulanya seperti apa untuk minta ganti rugi. Selama masyarakat belum bisa memanfaatkan kawasan untuk menghidupi diri mereka, mereka harus punya pendapatan alternatif, kan” ujarnya. (DAY)

Sumber:

Kompas
Jum’at, 23 Juli 2010
Hal. 12
Day