KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protokol pada tanggal 28 Juli 2004. Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan global, ada yang dikenal dengan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM), yaitu suatu mekanisme yang mengatur investasi atau bantuan dari negara maju kepada negara berkembang untuk melakukan upaya-upaya pengurangan gas efek rumah kaca. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi negara berkembang khususnya Indonesia untuk bisa menjual jatah kelebihan Carbon-nya kepada negara maju yang diharuskan melakukan penurunan aktivitas yang mengakibatkan gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs & SF6). 

CDM adalah salah satu dari tiga mekanisme fleksibel di bawah Protokol Kyoto yang dirancang untuk membantu negara industri/Annex B untuk memenuhi komitmennya dalam pengurangan emisi Gas rumah Kaca (GRK) dan membantu negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. MPB adalah satu-satunya mekanisme fleksibel yang melibatkan negara berkembang yang berdasarkan Protokol Kyoto tidak memiliki kewajiban membatasi emisi GRK-nya tetapi dapat secara sukarela berkontribusi dalam pengurangan emisi global dengan menjadi tempat pelaksanaan proyek CDM. Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam CDM dan KLH berperan sebagai Designated National Authority (DNA) dimana Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Berkelajutan (KNMPB) dibentuk pada Juli 2005.  

“Hingga saat ini wujud peranan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk berkontribusi di dalam mengurangi emisi GRK di dunia melalui pelaksanaan kegiatan proyek MPB adalah dengan telah disetujuinya 11 usulan proyek MPB, dimana delapan diantaranya telah teregistrasi secara internasional di Badan Eksekutif UNFCCC/PBB