KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

EKSPOSE 2005 DAN FOKUS KEGIATAN 2006

Tahun 2005 lingkungan hidup Indonesia mengalami tekanan cukup berat – bencana alam berupa tanah longsor dan kekeringan, pencemaran air dan udara, pencemaran dan kerusakan laut dan pesisir, kerusakan hutan dan lahan, semakin merosotnya keanekaragaman hayati serta masalah pencemaran lingkungan akibat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 – dengan imbas kepada konflik sosial. Berbagai masalah lingkungan ini harus ditangani secara signifikan, mengingat semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang seringkali mengabaikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Untuk itu, pada tahun 2006, akan dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat dan daerah juga telah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup.

Dalam tahun 2005 telah dilaksanakan Program Adipura, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), dan Program Super Kasih, pembinaan tim penilai AMDAL, serta terbentuknya Environmental Parliament Watch. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga telah melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia, sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal di bidang perlindungan lapisan ozon.

Kejadian Luar Biasa (KLB) berbagai penyakit menular yang muncul secara bergantian, seperti flu burung (Avian Influenza) sampai sekarang masih menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian, disamping Demam berdarah yang selalu muncul setiap tahun di berbagai daerah, polio, busung lapar, tuberkulosisi (TBC), muntaber dan malaria masih mewabah di beberapa provinsi. Upaya penanganan secara kuratif (pengobatan) memang perlu dilakukan akan tetapi penanganan secara promotif dan pencegahan masih kurang mendapat perhatian. Keadaan ini tidak lepas kaitannya dengan degradasi kualitas fungsi lingkungan diikuti dengan gaya hidup tidak sehat serta kemiskinan yang masih cukup tinggi. Penanganan masalah tersebut perlu dilakukan secara proporsional dengan keterpaduan antar departemen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, dan arah kebijakan Tahun 2006, maka KLH melalui alokasi APBN 2006 akan memprioritaskan pada pelaksanaan 7 (tujuh) Program RPJMN yaitu:
(1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (4) Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Program Pendidikan Kedinasan; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan (7) Program Penyelenggaraan Pimpinan dan Kepemerintahan.

Permasalahan PT. Freeport Indonesia (PT. FI)

Hasil pemantauan KLH tahun 2004 menunjukkan bahwa :
1. Konsentrasi logam terlarut (Hg, As, Cu, Ni, Cd, Mn, Ag, Pb, Cr, dan Zn) masih
berada di bawah baku mutu, untuk kelas II (sesuai PP 82/2001, tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Sedangkan
konsentrasi TSS mulai hulu ke hilir Sungai Ajkwa di atas baku mutu air untuk
kelas II.
2. Konsentrasi logam berat di dalam sedimen sungai relatif tinggi, namun
Indonesia sampai saat ini belum mempunyai baku mutu konsentrasi logam berat
di dalam sediment.
3. Konsentrasi logam berat di dalam semua spesies ikan ditemukan dengan nilai
dibawah limit deteksi alat. Untuk Cu di semua ikan ditemukan konsentrasi di
bawah limit deteksi alat, kecuali pada spesies ikan Scatophagus multiradius.
Konsentrasi Hg dalam ikan tersebut jika dibandingkan dengan standar (Dirjen
POM), yaitu sebesar 0,5 ug/g, masih di bawah baku mutu. Sedangkan untuk
kadar Arsen total, jika dibandingkan dengan standar (Dirjen POM) yaitu
sebesar 1 ug/g, terdapat beberapa ikan dengan kadar As total di atas baku
mutu yaitu untuk jenis ikan Arius grafeffel, Arius mastersi, Arius
pectoralis, Arius nella, Arius orgyropleunon, dan Arius leptasis;

·Tailing
Berdasarkan dokumen AMDAL 300 K, diperlukan daratan seluas 230 km2 yang akan digunakan untuk menampung tailing sebanyak kurang lebih 3 milyar ton. Salah satu bentang alam yang terdapat di daratan tersebut adalah bagian tengah Sungai Akjwa sampai ke ruas yang mendekati muara. Daerah tersebut dalam kajian AMDAL telah ditetapkan sebagai daerah untuk pembuangan tailing dan lebih dikenal sebagai Daerah Pengendapan Akjwa (DPA Akjwa). Dengan diputuskannya sungai Akjwa sebagai daerah tempat pembuangan tailing otomatis air di bagian sungai tersebut tidak layak digunakan sebagai air minum.

Sedangkan Sungai Akjwa di bagian hulu sampai ke pertemuan dengan Sungai Otomona tidak terpengaruh oleh pembuangan tailing. Oleh sebab itu, KLH telah mendesak PT Freeport Indonesia untuk mempertahankan aliran sungai tersebut dengan membuat saluran yang terpisah dengan aliran tailing. Kewajiban tersebut memang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan KLH memdesak untuk mempercepat proses pelaksanaannya. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan I Tahun 2005, kegiatan normalisasi Sungai Akjwa tersebut telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan fungsi sungai Akjwa dapat dipulihkan kembali.

Seperti dijelaskan di atas, KLH telah mendesak PT Freeport Indonesia untuk melakukan diversifikasi dan normasilasi sungai Akjwa, sehingga aliran sungai tersebut tidak bercampur dengan aliran tailing. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan I Tahun 2005, kegiatan normalisasi Sungai Akjwa tersebut telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan fungsi sungai Akjwa dapat dipulihkan kembali. Program tersebut telah dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia.

·Penggerusan bukit (grasberg)
Kegiatan penggalian tanah merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kegiatan pertambangan, karena tujuan pertambangan adalah mengambil mineral berharga dari perut bumi (tanah). Demikian halnya, penggalian kawasan Grasberg sudah diantisipasi sebagai konsekuensi diijinkannya operasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hal ini juga telah tercantum dalam dokumen AMDAL Regional 300 K PT Freeport Indonesia, yang telah disetujui tahun 1997. Didalam dokumen tersebut telah diprediksikan akan terbentuk lubang tambang dengan diameter 2,5 km dan kedalaman 200 meter. Salah satu dampak lingkungan utama yang telah diprediksikan akibat penggalian tersebut adalah dampak terhadap kestabilan lereng. Oleh karenanya, dalam dokumen RKL ada 3 kewajiban pihak PT. Freeport Indonesia anatara lain: Stabilitas lingkungan, Pengelolaan AAT, Rehabilitasi lahan bekas tambang.

·PT Freeport Indonesia versus PP 82 Tahun 2001
Perlu diakui bahwa jika ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diterapkan, maka kegiatan PT Freeport Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Namun demikian, jauh sebelum peraturan tersebut diberlakukan PT Freeport Indonesia telah memiliki serangkaian ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai dan pembuangan tailing. Gubernur Irian Jaya, dengan memperhatikan Surat Dirjen Pengarian Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1996 telah mengeluarkan ijin pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Akjwa, Minarjewi untuk penyaluran limbah tailing. Sementara itu penggunaan kawasan Hutan untuk areal penampungan tailing telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan pada tahun 1997. Hal-hal tersebut tentu saja menjadi pertimbangan KLH untuk menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan PT FI, selain untuk menghormati kewenangan instansi pemerintah yang lain, juga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Berkaitan dengan ikan, KLH memang telah melakukan pemantauan secara langsung terhadap kandungan logam berat di Estuari dan Laut Arafuru dekat dengan muara pembuangan tailing. Namun demikian tidak ada sampel ikan yang diambil dari Sungai Akjwa, karena secara visual bentuk fisik Sungai Akjwa sudah berupa daratan yang penuh dengan lumpur, tidak memungkinkan ikan yang layak konsumsi hidup di kawasan tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi Arsen total berada di atas standar Dirjen POM untuk jenis ikan Arius grafeffel, Arius mastersi, Arius pectoralis, Arius nella, Arius orgyopleunon dan Arius leptasis yang mempunyai habitat di laut, bukan di sungai air tawar.

Berkenaan dengan langkah tindak lanjut penanganan kasus PTFI, mulai tanggal 10-22 Februari 2006 KLH melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan rutin di wilayah kerja PTFI. Pemantauan lingkungan yang dilakukan mencakup pemantauan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, limbah padat non B3 dan pengelolaan limbah B3. Termasuk pula dalam kegiatan ini adalah pemantauan pengelolaan lingkungan PLTU Puncak Jaya Power yang selama ini memasok kebutuhan listrik PTFI. Adapun hasil pemantauan ini diharapkan dapat menentukan:

- Persentase tailing yang harus diendapkan dalam Daerah Pengendapan Ajkwa;
- Titik-titik penaatan, khususnya titik pemantauan terhadap butiran halus
tailing yang diperbolehkan masuk ke daerah estuary;
- parameter-paremeter yang harus dipantau pada masing-masing titik pemantauan.

Disamping langkah di atas, pada tahun 2006 ini KLH telah menetapkan bahwa PTFI termasuk perusahaan pertambangan yang akan dinilai kinerjanya melalui PROPER. Melalui penilaian ini akan lebih dapat diperoleh kejelasan mengenai ketaatan perusahaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Permasalahan PT Newmont
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah meliputi penegakan hukum Pidana dan Perdata.

1)Proses Pidana

Sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 27 Januari 2006 telah dilaksanakan sidang sebanyak 12 (dua belas) kali di Manado. Pemeriksaan dalam sidang sementara ditujukan kepada :(i)Terdakwa yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Direktur PT. NMR ( Sdr. Richard Ness; (ii)Saksi-saksi: (a)Masyarakat warga Teluk Buyat; (b)Saksi dari pihak PT. NMR yaitu penyusun dokumen AMDAL PT.NMR; (c)Anggota Tim Teknis Penanganan Kasus Buyat (KLH dan instansi terkait); (d)Pejabat KLH yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Pada Februari 2006 Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan saksi-saksi ahli.

2)Proses Perdata

Hasil sidang tanggal 15 November 2005, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan sela diantaranya bahwa PN Jakarta Selatan tidak berwenang dan memeriksa perkara perdata yang diajukan penggugat (Pemerintah). Perkara gugatan tersebut harus diajukan dan diperiksa Konsiliasi atau Arbitrase nternasional.

Berdasarkan keputusan sela tersebut maka Pemerintah memutuskan untuk tidak mengajukan banding, dengan demikian maka berarti Pemerintah menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di luar pengadilan, Pemerintah membentuk Tim Negosiasi untuk melakukan perundingan dengan PT. Newmont Minahasa Raya. Pada saat ini telah tercapai persesuaian yang dinyatakan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini, selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan program community development di daerah Sulawesi Utara.

Jakarta, 16 Pebruari 2006

Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Mayarakat

ttd

Drs. Sudariyono