KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Konferensi Basel Convention untuk Pengelolaan Limbah
dibuka hari ini di Bali

Bali/Jeneva, Senin (23/6) – Pertemuan ke-9 dari Conference of the Parties to the Basel dibuka hari ini di Bali. Pertemuan 5 hari ini dimana pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah, diadakan di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Konvensi Basel pada tahun 1989 yang mengatur Pengawasan Perpindahan Limbah Berbahaya dan Pembuangannya mengatur perpindahan limbah berbahaya internasional dan mensyaratkan kepada para negara-negara anggota untuk mampu mengelola dan membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan lainnya secara berwawasan lingkungan. Konvensi Basel, yang terdiri dari 170 negara anggota, bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan hidup dari efek buruk yang disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan limbah B3 dan lainnya. Program ini dikelola oleh United Nations Environment Programme (UNEP).

“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia rentan terhadap perpindahan limbah B3 secara ilegal. Di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai impor limbah ilegal dari Negara-negara maju. Oleh karenanya, Konvensi Basel menjadi instrumen yang sangat penting bagi Indonesia dan juga negara-negara lainnya untuk melindungi kesehatan dan lingkungan hidup dari kontaminasi limbah B3”, ungkap Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. “Atas nama pemerintah Indonesia, saya bangga dapat menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 Conference of the Parties to the Basel Convention.”

The Conference of the Parties to the Basel Convention merupakan badan tertinggi pembuat keputusuan dari konvensi dan bertemu setiap 2 tahun sekali untuk memutuskan program-program berserta anggaran yang akan ditetapkan selama 2 tahun kedepan. Tema spesifik di bahas pada setiap pertemuan. Tahun ini, temanya adalah “Waste Management for Human Health and Livelihood” atau “pengelolaan Limbah untuk Kesehatan manusia dan Kesejahteraan Hidup”

Forum diskusi khusus tingkat tinggi akan diadakan pada hari Kamis 26 Juni 2008, dimana akan ada pembicara utama yang berasal dari pemerintah, industri, dan masyarakat madani (civil society), akan membicarakan cara-cara konkrit untuk melakukan pengelolaan limbah yang dapat membantu melindungi kesehatan manusia serta mengurangi kemiskinan yang sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium.

“Sudah terlalu sering kita diingatkan, bahwa limbah B3 terus memberikan resiko yang serius kepada kesehatan manusia dan lingkungan hidup,” tutur Katharina Kummer Peiry, Sekretaris Eksekutif Konvensi Basel. “Tapi, pada saat yang sama”, tambahnya,”pengelolaan limbah sering kali dipisahkan dalam agenda pembangunan. Saya berharap pertemuan ini dapat menegaskan kembali keterkaitan antara pengelolaan limbah ramah lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan, terutama kepada mereka yang paling membutuhkannya.

Pertemuan Bali ini juga berencana untuk mengadopsi serangkaian pedoman teknis baru, untuk pengelolaan yang ramah lingkungan dari ponsel-ponsel bekas dan yang telah habis masa pakainya. Penggunaan ponsel telah berkembang dengan pesat sejak 1970, hingga mencapai 1.76 milyar di tahun 2004, dan lebih dari 3 milyar pada bulan April 2008 . Cepat atau lambat, ponsel-ponsel tersebut akan dimusnahkan, secara utuh ataupun terpisah. Inisiatif Kemitraan Ponsel Genggam Konvensi Basel, yang di resmikan pada tahun 2002, dan beranggotakan manufaktur ponsel genggam serta penyedia layanan yang bekerjasama dengan konvensi Basel, telah menetapkan lima Petunjuk Teknis serta dokumen petunjuk umum yang akan di pertimbangkan pengesahannya.

Pada pertemuan Bali, Kemitraan untuk Aksi Peralatan Komputer (the Partnership for Action on Computing Equipment-PACE) akan diresmikan. Hal ini mengikuti tercapainya Inisiatif Kemitraan Ponsel Genggam (Mobile Phone Partnership Initiative). PACE menyelenggarakan forum bagi pemerintah, para pemimpin industri, lembaga swadaya masyarakat dan para akademisi untuk meningkatkan pengelolaan peralatan computer bekas dan telah habis masa pakainya melalui pengembangan daur ulang global dan memperbaruhi serangkaian pedoman bagi pengelolaan peralatan komputer yang ramah lingkungan, selain itu untuk perlengkapan dan kegiatan lainnya.

Pertemuan Bali juga berjalan seiring dengan peresmian yang dilakukan United Nations Environment Programme (UNEP), Pemerintah Pantai Gading serta Sekretariat Konvensi Basel, serta beberapa kawasan di Afrika Barat, dari sebuah proyek baru setelah adanya kejadian pembuangan limbah B3 di Pantai Gading. Inisiatif yang dibiayai oleh Pemerintah Belanda, Swedia dan Denmark, bertujuan untuk membahas kelemahan sistem dalam mengawasi perpindahan limbah B3 antar Negara dan pengelolaan limbah B3 dan limbah dari kapal. Proyek ini juga membahas beberapa masalah penting yang menjadi sorotan saat terjadi pembuangan limbah B3 yang dilakukan dari kapal ‘Probo Koala’ di kawasan pemukiman Abidjan pada bulan Agustus 2006; kelemahan di perangkat hukum internasional yang mengawasi pergerakan limbah B3 dan limbah dari kapal, serta diperlukannya upaya memperkuat penegak hukum dan kemampuan pengelolaan limbah B3 di berbagai Negara berkembang, termasuk Pantai Gading.

Agenda lainnya juga menyangkut pembongkaran kapal yang tak terpakai. Sekretariat Konvensi Basel turut serta dalam negosiasi atas Perjanjian yang baru, menghimbau Konvensi Internasional untuk Daur Ulang Kapal yang aman dan ramah lingkungan, dibawah pengawasan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Kesepakatan baru yang secara hukum mengikat bertujuan untuk menjelaskan persyaratan hukum untuk membongkar kapal yang sudah tidak terpakai. Pertemuan ini akan mengembangkan kriteria untuk meninjau kembali Traktat yang baru, sebagaimana ditujukan untuk meninjau apakah traktat tersebut memiliki tingkat pengawasan sesuai dengan Konvensi Basel, yang merupakan prioritas bagi negara–negara anggota. Secara khusus, Konvensi baru harus dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup seiring mempromosikan praktek daur ulang kapal yang berkelanjutan.

Pertemuan Bali juga akan meninjau kembali peranan dari 14 Kantor Regional Konvensi Basel diseluruh dunia, yang mendukung negara berkembang serta negara transisi ekonomi dengan menerapkan Konvensi tersebut. Disamping itu, pertemuan Bali juga akan mempertimbangkan kelanjutan pedoman teknis atas permasalahan pengelolaan limbah yang mengandung merkuri, pengelolaan ban bekas, serta berbagai masalah mengenai Polutan Organik Persisten (Persistent Organis Pollutants-POPs).

Informasi Lebih lanjut:
• Dida Gardera, Kepala Bidang Humas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mobile: +62 815 105 20081, email: gardera@menlh.go.id, didagardera@yahoo.com
• Nicole Dawe, Information Officer, tel: +62 813 531 93798, email: Nicole.Dawe@unep.ch
Please also consult: www.basel.int and http://cop9.basel.int/