KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

A. PEMANTAUAN

1. Hotspot atau titik panas yang diperoleh dari ASEAN Specialist Meteorologycal Service (ASMC) Singapore menunjukkan perkembangan :

a.    Titik panas di Pulau Sumatera terpantau paling banyak di Propinsi Riau, selanjutnya berturut – turut di Propinsi Jambi, dan Sumatera Selatan.

b.    Sedangkan di Pulau Kalimantan terpantau paling banyak di Propinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya Kalimantan Tengah.

c.     Jumlah titik panas di Kalimantan Barat meningkat tajam di bulan Agustus dibanding Riau.

d.     Kebakaran hutan dan lahan ini sebagian besar berada di lahan gambut yang memberikan kontribusi asap 10 x lipat dari asap dari lahan kering. 

2. Asap mulai terjadi sejak bulan Juli yaitu :

a.    Di Pulau Sumatera pada bulan Juli terjadi tanggal 4, 17 s/d 20 dan 27 Juli 2006 (Riau dan sebagian Sumatera Utara. Pada bulan Agustus terjadi sejak awal hingga minggu ke 4 dengan nilai ISPU di Riau hingga kategori sangat tidak sehat.

b.    Sedangkan di Pulau Kalimantan sebaran asap di Provinsi Kalimantan Barat terjadi pada tanggal 27 Juli 2006, dan meningkat sejak awal Agustus hingga saat ini dengan nilai ISPU hingga kategori sangat tidak sehat.

c.  Arah angin pada periode Agustus inlmenuju ke utara dan berbelok ke timur laut yaitu wilayah Malaysia dan Thailand.

d.    Saat ini asap di Riau dan Jambi sudah berkurang, hal ini berkaitan dengan upaya pembuatan hujan buatan dengan kondisi awan yang sangat memungkinkan pembuatan hujan buatan di wilayah tersebut. 

3. Perlu kami tambahkan informasi bahwa kebakaran hutan di Puncak Syarif, lereng utm Gunung Merbabu – Jawa Tengah yang mulai terbakar sejak tanggal 27 Agustus 2006 yang lalu namun pada tanggal 30 Agustus ini sudah dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran hutan ini belum diketahui pasti namun ada kemungkinan kelalaian pengunjung kawasan tersebut.

 

B. PENGAWASAN 

1.   Memberikan peringatan kepada perusahaan yang daerahnya terdeteksi hotspot pada bulan yang berturut-turut dan atau dengan jumlah hotspot yang melebihi :I: 50-an. Perusahaan yang mendapatkan peringatan adalah perusahaan HPH, HTI dan perkebunan. Beberapa perusahaan telah melaporkan hasil verifikasi mereka, namun diminta agar perusahaan secara rutin menyampaikan informasi penangannya baik yang berada di areal usahanya maupun disekitamya. 

2.   Langkah lain yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Riau saat ini adalah memberlakukan "Status Quo" pembukaan lahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pemerintah melakukan pengawasan maupun penegakan hukum . dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Disamping itu Status Quo ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi modus – modus baru yang memanfaatkan masyarakat terutama di daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan areal usahanya. Bila terindikasi ada kerjasama maka akan dapat dijadikan tersangka dalam upaya penegakan hukum. 

3.    Upaya tegas dari pemerintah Riau ini nampaknya dapat menurunkan jumlah hotspot di wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu upaya penegakan hukum selanjutnya sangat diperlukan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam kaitan . penegakan hukum, KLH telah membantu Propinsi Riau dengan mengirim PPNS dan tenaga ahli kebakaran hutan dan lahan bersama para penyidik POLRI sejak tanggal 14 Agustus 2006 hingga saat ini. 

4.    Selain langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Riau maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan sumber daya dari regu Manggala Agni - BKSDA Kalimantan Barat maupun rencana pemadaman dengan bom air serta upaya penegakan hukum. Disamping itu juga dilakukan upaya penegakan hukum ke beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

5.     Memperhatikan UU 41 / 1999 tentang Kehutanan dan UU 18 / 2004 tentang Perkebunan yang melarang pembukaan lahan dengan cara bakar, tetapi dalam PP 4 / 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan memberikan peluang bagi masyarakat untuk kebun dan ladang dengan membakar. Namun situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ataupun investor untuk melakukan pembakaran pada lahan – lahan atau hutan yang akan dialih fungsikan menjadi perkebunan dengan melalui pemberian Surat Keterangan Tanah (SKT) yang nantinya akan disertifikasi dan dibeli oleh perusahaan terdekat.

C. PENCEGAHAN 

1.     Mengembangkan masyarakat peduli api di Rasau Jaya, Kalimantan Barat. Kelompok masyarakat peduli api kemudian diberikan insentif berupa dana bergulir apabila melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. 

2.     Membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan. Peta disampaikan kepada Pemerintah Daerah 21 daerah rawan kebakaran hutan dan lahan sehingga Pemda dapat melakukan langkah antisipasi terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. 

3.     Melakukan pelatihan analisis data hotspot kepada aparat Pemda di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 

4.     Menyiapkan draft Perpres Protap Tanggap Darurat Dalam Rangka Mitigasi Kerusakan dan atau Pencemaran LH Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan. 

5.     Langkah – langkah yang telah kami tempuh adalah :

a.    Mengirim staf untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelelawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Dumai sebagai daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk membuat kompos, briket arang dan arang. Berdasarkan pemantauan jumlah hotspot, pada bulan Agustus 2006 menurun dibandingkanjumlah hotspot Agustus 2005;

b.    Membuat dan menyebarluaskan komik dan poster berjudul "Jangan Bakar Hutan dan LahanKu" kepada 21 daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan. 

6.   Rapat koordinasi bersama instansi terkait yang kami laksanakan disepakati hal-hal sebagai berikut :

a.     Sepakat untuk memberlakukan "Status Quo" bagi wilayah lain yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan ataupun seluruh wilayah Indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

b.    Bagi masyarakat yang masih diperbolehkan membuka lahan adalah :

·        Masyarakat yang hanya rnernbuka lahan untuk kepentingan usaha taninya dengan luas maksimal 1 hektar, bukan masyarakat untuk tujuan komersial ataupun yang hanya bersifat menguasai lahannya saja.

·        "FONT-FAMILY: Arial">Pembukaan lahan harus dilakukan secara bergilir dan melapor kepada Camat sehingga dapat diawasi dan dikendalikan.

c.    Penegakan hukum secara tuntas dengan memberikan informasi ke publik melalui media bahwa pernerintah saat ini sedang menangani kasus pembakaran lahan seperti yang sedang disidangkan di Padang Sidempuan.

Sumber :
Deputi Menlh Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Kementarian Negara Lingkungan Hidup