KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA





Meningkatkan Kinerja Komunikasi dan Informasi
Dalam Pengembangan Kualitas Pembangunan Bangsa

Reformasi sebagai upaya pembaharuan di berbagai bidang dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sejak tahun 1998 terus berlangsung.
Di bidang komunikasi dan informasi, reformasi diawali oleh deregulasi media
massa dan kebijakan penyerahan urusan penerangan kepada masyarakat, melalui
penataan kelembagaan, yang pada akhirnya terbentuknya Kementerian Komunikasi
dan Informasi serta Lembaga Informasi Nasional.

Tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
ialah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang
komunikasi dan informasi nasional. Dalam fungsinya sebagai perumus kebijakan
dan koordinasi di bidang kominfo, mencakup aspek telematika dan penyiaran. Dalam
perencanaan pembangunan (GBHN 1999, PROPENAS 2000-2004) kominfo termasuk telematika
dan penyiaran diakomodasi dalam dua bidang pembangunan yaitu pembangunan politik
dan ekonomi.

Dalam pembangunan politik peran penting diberikan pada media
modern dan tradisional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; khusus di
bidang pers diarahkan untuk meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan
peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar professional, berintegritas
dan menjujung tinggi etika pers, supremasi hukum serta HAM.

Dalam pembangunan ekonomi, diarahkan untuk meningkatkan kontribusi
telematika baik sebagai bidang usaha (core business) maupun sebagai pendukung
dalam peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan
perekonomian di negara kita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rakornas Kominfo tahun 2002 dan 2003 serta Sosialisasi Kebijakan
Kominfo atau Rakorda Kominfo di daerah menghasilkan berbagai masukan antara
lain meliputi identifikasi permasalahan nasional di bidang kominfo, kebijakan,
program dan kegiatan yang perlu diwujudkan. Masukan tersebut merupakan saran
kebijakan dan program tindak lanjut di bidang SDM Kominfo, pengembangan layanan
publik, penerapan dan pengembangan e-Government, kelembagaan dan keterpaduan
program teknologi informasi dan komunikasi (ICT) atau telematika, penyusunan
kebijakan dan strategi pengembangan sarana komunikasi dan layanan serta diseminasi
informasi, maupun pelancaran arus informasi antar lembaga.

Implementasi hasil Rakornas dan Sosialisasi Kebijakan atau
Rakorda Kominfo tersebut masih perlu di evaluasi sehingga kinerja bidang kominfo
dapat diketahui dan dijadikan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
serta sasaran kominfo dalam pembangunan bangsa ke depan.

Hal ini difokuskan guna mengantisipasi trend yang dewasa ini
menjadi kepedulian dan menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi setiap
negara-negara tersebut adalah perkembangan teknologi telekomuniasi, media dan
informatika, atau telematika, yang di dunia dikenal dengan Information and Communication
Technology (ICT). Kepedulian dunia tersebut ditunjukkan dengan diselenggarakannya
World Summit on Information Society (WSIS) yang bertujuan untuk mempersempit
jurang kesenjangan pengetahuan (digital divide) sekaligus mewujudkan "Masyarakat
Informasi" (Information society).

Langkah-langkah strategis harus diambil dalam menjembatani
kesenjangan digital (digital divide) dan mewujudkan "Masyarakat Informasi".
Dalam kaitan ini, Indonesia harus berperan aktif dalam melaksanakan program
bersama untuk tujuan di atas. Berangkat dari keyakinan itu, masyarakat ekonomi
diharapkan untuk terus turut berpacu dalam memanfaatkan teknologi komunikasi
dan informasi serta aplikasi-aplikasinya yang telah tersedia untuk mempercepat
pemulihan ekonomi nasional, serta mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain
dalam percaturan ekonomi global.

Sehubungan dengan itu, Rakornas Kominfo Tahun 2004 memiliki
posisi strategis dan akan menjadi wahana untuk membahas kinerja bidang kominfo
dan merumuskan aspirasi serta opini mengenai sejauh mana peranan kominfo di
masa yang akan datang.

Rakornas Kominfo dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kinerja
bidang kominfo dalam peningkatan kapasitas pembangunan serta gambaran opini
dan aspirasi mengenai kebutuhan kominfo sebagai bahan kebijakan untuk menentukan
tugas, fungsi dan kewenangan lembaga kominfo di masa datang.

Dengan tema "Meningkatkan Kinerja Komunikasi dan
Informasi dalam Pengembangan Kualitas Pembangunan Bangsa Rakornas Kominfo tahun
2004 mempunyai tujuan sebagai berikut
:

  1. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja lembaga kominfo di bidang media modern
    dan tradisional dalam pembangunan bangsa.
  2. Menganalisis kinerja lembaga kominfo di bidang teknologi informasi dan komunikasi
    (ICT) atau telematika dalam proses pembangunan bangsa.
  3. Menggali aspirasi dan opini tentang peranan kominfo dalam proses pembangunan
    untuk mampu membantu negara membuat suatu perubahan yang signifikan dalam
    pembangunannya, khususnya dari berbagai stakeholder.
  4. Merumuskan konsep pemikiran mengenai tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan
    kominfo untuk mempercepat pembangunan masyarakat informasi berbasis pengetahuan
    (knowledge based society) di masa datang.

Sementara itu sasaran yang diinginkan adalah
:

  1. Tersusunnya rumusan kinerja media modern dan tradisional dalam pembangunan
    bangsa sampai tahun 2004.
  2. Tersusunnya rumusan kinerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
    atau telematika dalam pembangunan bangsa sampai tahun 2004, meliputi aspek
    infrastruktur, jaringan komunikasi, pengembangan e-Government, pengembangan
    non e-Government, pemberdayaan dan regulasi ICT atau telematika serta pengembangan
    SDM Kominfo.
  3. Terumuskannya aspirasi dan opini yang berkembang mengenai peran kominfo
    dalam pembangunan untuk mampu membantu negara membuat suatu perubahan yang
    signifikan dalam pembangunannya, khususnya dari berbagai stakeholder kominfo.
  4. Terumuskannya konsep pemikiran mengenai tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan
    kominfo untuk mempercepat pembangunan masyarakat informasi.

Adapun fokus bahasannya adalah :

  1. Kinerja dan peranan media massa modern dan tradisional dalam pembangunan
    nasional, meliputi; capaian Kementerian Kominfo dalam peningkatan kinerja
    sampai tahun 2004; Implementasi Media Penyiaran, Media Pers dan Media tradisional
    sampai tahun 2004; Peranan Media Penyiaran, media pers dan media tradisional
    untuk mempercepat pembangunan masyarakat informasi.
  2. Kinerja dan Peranan ICT dalam peningkatan kapasitas pembangunan meliputi;
    capaian kinerja Kementerian Kominfo dalam peningkatan pembangunan bidang ICT;
    Implementasi pembangunan e-government di pusat dan daerah, e-commerce dan
    e-procurement serta usaha dibidang ICT; Peranan ICT di masa datang.
  3. Peningkatan kapasitas SDM Kominfo, meliputi: capaian kinerja Kementerian
    Kominfo di bidang pengembangan SDM Kominfo; potensi supply SDM di bidang kominfo
    dan potensi demand SDM bidang kominfo.
  4. Peningkatan kapasitas layanan informasi secara merata dan sesuai dengan
    kebutuhan masyarakat, meliputi : capaian kinerja Kominfo serta LIN di bidang
    pelayanan informasi; tinjauan kapasitas layanan informasi dalam negeri dan
    luar negeri, serta pemikiran kapasitas layanan informasi dalam dan luar negeri
    untuk mempercepat pembangunan masyarakat.
  5. Kerangka pemikiran kelembagaan Kominfo di masa datang, meliputi : tinjauan
    tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga kominfo di pusat dan daerah untuk
    mempercepat pembangunan masyarakat informasi; pola hubungan lembaga Kominfo
    di pusat dan daerah, antar pusat dan antar daerah, serta tinjuan peran kominfo
    dalam pembangunan politik dan ekonomi.

DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2004

Informasi Lebih Lanjut:
Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi

http://www.kominfo.go.id/