KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dua Tahun Unit Pelayanan Terpadu KLH.
Jakarta, 27 Januari 2014 – Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tepat berusia 2 tahun pada tanggal 25 Januari 2014. UPT KLH merupakan unit pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan yang memiliki visi yaitu “Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, dengan salah satu misi yaitu mengintegrasikan seluruh mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan terwujudnya standar kualitas pelayanan publik yang baik.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam Rapat Pimpinan hari ini menyampaikan bahwa UPT harus menjadi garda terdepan pelayanan publik yang baik terutama terkait Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “UPT akan menjadi simpul sistem informasi perizinan antar kementerian/lembaga terutama berkaitan dengan esensi izin lingkungan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha. Kepercayaan publik yang ditunjukan dengan beberapa hasil capaian penilaian dari KPK dan Komisi Ombudsman yang harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan”.

Pada periode tahun ini, terdapat beberapa kegiatan penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga/instansi pemerintahan seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain Kemenpan, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) juga melakukan survey indeks integritas sektor layanan publik dalam memerangi korupsi di KLH. Survey tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan survey KPK tersebut, KLH memperoleh peringkat ke-2 Instansi Pusat dengan indeks integrasi tertinggi (nilai 7,64). Hasil tersebut merupakan cerminan bagaimana masyarakat memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman masyarakat dalam mengurus layanan di KLH. Penilaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh KLH misalnya, terkait mekanisme pengaduan masyarakat.

Selain itu, selama selama 2012-2013 terdapat beberapa capaian penilaian kinerja UPT KLH yaitu dari lembaga UKP4 dengan capaian HIJAU (pemantauan target Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi); dan Komisi Ombudsman pada November 2013 dengan capaian HIJAU (850)/ BAIK (observasi monitoring kepatuhan Kementerian dalam pelaksanaan UU 25/2009).

Sejak tahun 2012 hingga awal Desember 2013, jumlah pelanggan UPT KLH sejumlah 4.834 pelanggan dengan jumlah layanan 21.113 layanan. Pelayanan UPT KLH merupakan integrasi dari pelayanan di Deputi I, II, III, IV, V, dan VII. Jenis layanan yang terkait dengan keenam deputi tersebut meliputi layanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), AMDAL dan izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengaduan kasus lingkungan, pelayanan informasi publik, mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer, layanan konsultasi, dan penerimaan dokumen/laporan/surat.

Layanan perizinan bidang pengelolaan LB3 dan B3 terdiri dari izin pengumpulan LB3, izin pemanfaatan LB3, izin pengolahan LB3, izin penimbunan LB3 dan izin dumping limbah ke laut. Sedangkan layanan nonperizinan bidang pengelolaan LB3 dan B3 terdiri dari rekomendasi pengangkutan LB3 dan B3, persetujuan/notifikasi ekspor LB3 dan B3, rekomendasi impor limbah non B3, serta surat keterangan registrasi impor dan produksi B3.

Layanan perizinan dan nonperizinan bidang AMDAL dan izin lingkungan terdiri dari penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi UKL-UPL, serta izin lingkungan. Layanan bidang pengendalian pencemaran air terdiri dari izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Sementara itu, layanan nonperizinan bidang mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer terdiri dari surat keterangan non bahan perusak ozon (non-BPO) dan rekomendasi sebagai importir terdaftar (IT) atau importir produsen (IP) BPO.

Informasi lebih lanjut:
Ir. Hermien Roosita, MM,
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.
Tlp/Fax: 8517181,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id