KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konferensi Rio De Janeiro. Dokumen ini menjadi dasar bagi perundingan lebih lanjut tentang persetujuan internasional di bidang kehutanan. Sebagai deklarasi yang tidak mengikat, dokumen ini memuat prinsip-prinsip umum ketimbang rencana tindakan khusus, dan mencerminkan perbedaan-perbedaan yang besar antara negara-negara maju dan berkembang. Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan tersebut meliputi:

  • Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola hutannya sepanjang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

  • Sumber daya hutan dikelola secara lestari untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

  • Kebijaksanaan nasional harus mencerminkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya konversi lahan hutan bagi pembangunan sosial ekonomi, sesuai dengan tata guna lahan yang rasional.

  • Kebijaksanaan dan strategi nasional harus mampu meningkatkan upaya pembangunan, kelembagaan dan program pengelolaan hutan. Kebijaksanaan dan strategi tersebut harus memperhatikan kelangsungan ekosistem hutan dan sumber daya hutan serta mempertimbangkan faktor-faktor di luar sektor hutan.

  • Langkah-langkah dalam rangka pengelolaan dan pembangunan hutan, antara lain:

    • Peningkatan perlindungan dalam memelihara nilai-nilai dan fungsi hutan.

    • Penyediaan informasi yang akurat dan teratur bagi masyarakat dan pengambil keputusan.

    • Peningkatan peran serta semua pihak yang berkepentingan.

    • Peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan hutan.

    • Peningkatan kerjasama internasional di bidang kehutanan.

  • Keputusan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan atas hasil telaah yang meliputi nilai-nilai ekonomi dan non ekonomi hasil hutan, jasa dan lingkungan hidup.

  • Pengelolaan hutan harus terpadukan dalam pembangunan wilayah sehingga dapat memelihara keseimbangan ekologi dan manfaat yang lestari. Kebijaksanaan nasional harus menjamin diberlakukannya AMDAL.

  • Pelaksanaan kebijaksanaan dan program nasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan harus didukung pendanaan internasional, kerjasama teknik dan penyempurnaan sistem pemasaran hasil hutan olahan.

  • Peran hutan tanaman ditingkatkan melalui reboisasi dan penghijauan baik dengan tanaman asli maupun eksotik dalam rangka mempertahankan hutan dan memperluas lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi industri, kayu bakar, lingkungan hidup dan memperluas kesempatan kerja.

  • Peran hutan alam sebagai penghasil barang dan jasa harus ditingkatkan.

  • Kebijaksanaan pengolahan hutan harus memperhatikan aspek produksi, konsumsi, pendauran, manfaat hasil hutan dan masyarakat sekitar hutan.

  • IPTEK, inventarisasi hutan dan evaluasi harus dilakukan secara efektif. Kerjasama internasional dalam rangka tukar menukar hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan selain kayu perlu ditingkatkan.

  • Kebijaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan terkait dengan perdagangan hasil hutan yang didasarkan atas aturan unilateral, pengurangan/penghapusan tariff barriers. (Ry)

Sumber:
LHI 1995/1996
Almanak Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahuun 2007