KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Semarang, 1 – 2 Oktober 2013– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali melaksanakan Program Aksi Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat (RANTAI EMAS) di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem danau dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Program RANTAI EMAS di Jawa Tengah dilakukan dengan merehabilitasi ekosistem mangrove di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Rembang, dan Pati. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi III KLH Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA, dan Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut KLH. Rehabilitasi pantai di daerah pesisir yang rusak mejadi kewajiban banyak pemangku kepentingan yang memiliki wewenang serta tugas pokok dan fungsi dalam mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi kerusakan suatu wilayah.RANTAI EMAS bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mendorong kegiatan rehabilitasi pesisir yang rusak oleh berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga secara langsung menyadarkan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat, terutama kaum ibu. Selain itu, rangkaian acara lainnya adalah kunjungan ke Laboratorium Lapangan Mitigasi Perubahan Iklim milik Badan Penelitian Lingkungan Pertanian (Balintan) Kementerian Pertanian di Jakenan, Pati, Jawa Tengah.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lahan hutan dan terumbu karang terluas ketiga di dunia. Potensi ini telah banyak memberikan andil bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita. Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya alam pesisir ini telah mengakibatkan kerusakan. World Bank melaporkan bahwa kerusakan hutan telah mencapai lebih dari 1 juta hektar per tahun. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas mangrove di Indonesia pada tahun 1999 berkisar 8,6 juta Ha. Pusat Survey Sumber Daya Alam Laut (PSSDAL) BAKOSURTANAL tahun 2009, total luasan mangrove di Indonesia menyusut hingga tinggal sekitar 3.244.018,460 juta Ha, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah menjadi sekitar 4.857,939 Ha. Sebagian besar tersebar di 4 (empat) kabupaten yaitu Brebes, Cilacap, Jepara dan Rembang. Jenis mangrove yang telah teridentifikasi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 52 jenis, beberapa jenis yang umum dijumpai adalah jenis Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata dan Rhizopora spesies lainnya.

Ekosistem mangrove sebagai sumberdaya dengan produktivitas tinggi telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sejak lama. Namun, tekanan terhadap mangrove semakin meningkat, beberapa permasalahan yang biasa terjadi di kawasan pesisir termasuk kawasan pesisir Provinsi Jawa Tengah adalah terjadinya penurunan sumber daya alamiah antara lain erosi pantai, konversi hutan bakau, reklamasi pantai, serta pencemaran limbah industri dan domestik (sampah).

Ekosistem mangrove sangat penting bagi masyarakat pesisir, karena fungsinya dalam melindungi garis pantai dari hempasan gelombang dan tiupan angin kencang, mengatur sedimentasi, memperbaiki kualitas air, mengendalikan intrusi air laut, mengatur air bawah tanah dan menjaga stabilitas iklim mikro. Ekosistem mangrove juga berperan dalam penyediaan sandang, pangan, papan dan bahan baku obat, karena merupakan tempat hidup berbagai flora dan fauna.

Dalam sambutannya, Deputi III KLH mengatakan, “Rehabilitasi kerusakan ekositem mangrove merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan dilaksanakannya program aksi rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir oleh berbagai pemangku kepentingan, maka kerusakan lingkungan daerah pesisir dapat dikurangi dan kualitas lingkungan pesisir dapat ditingkatkan”.

Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi,  Kabupaten dan Kota adalah bidang Pengendalian Lingkungan hidup, maka kewenangan pengendalian lingkungan hidup berada di Pemerintah  Kabupaten dan Kota. Sedangkan Pemerintah Provinsi menangani bidang lingkungan hidup yang sifatnya lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta hal-hal lain yang belum mampu dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.

“Saya berharap kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove ini menjadi salah satu solusi yang tepat dalam rangka mengendalikan kerusakan lingkungan pesisir. Saya juga berharap dukungan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam melestarikan lingkungan pesisir ini, karena masyarakat setempatlah yang paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan di daerahnya dan juga merasakan hasil dari kegiatan perbaikan lingkungan di daerahnya”, jelas Deputi III KLH.

RANTAI EMAS diharapkan dapat memulihkan kualitas lingkungan pesisir sekaligus memperbaiki ekonomi warga.Melalui program ini KLH yakin bahwa fungsi ekosistem mangrove dapat mulai pulih dalam kurun waktu 4 – 5 tahun. Hal ini karena warga setempat yang membibitkan, menanam, dan memelihara, diharapkan timbul rasa memiliki. Setelah ekosistem mangrove pulih, masyarakat akan merasakan manfaat ekonominya.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi MENLH
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp. 021 – 8517164, Fax. 021 – 85902521,
email: humaslh@gmail.com/ www.menlh.go.id