KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Serpong, 18-19 November 2008. Pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi merupakan salah satu kewenangan Pusat yang dilimpahkan ke daerah, yang merujuk pada PP 82/2001 tentang tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pasal 13 ayat 2 bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada pada dua atau lebih daerah provinsi, selain itu dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas maka pelaksanaan pemantauan juga dilaksanakan pada provinsi yang tidak dilalui oleh sungai lintas batas provinsi atau bahkan oleh provinsi yang tidak dilewati oleh sungai namun masih terdapat sumber air yang lain.

Kegiatan pemantauan kualitas sungai tahun 2008 tersebut dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi yang tertuang pada Permen LH No.14/2007, dengan tujuan agar propinsi dapat melakukan pemantauan terhadap kualitas sungai yang ada di wilayahnya berdasarkan kaidah yang berlaku sehingga daerah dapat menghasilkan data kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lingkungan hidup di propinsi.

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk melakukan