KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 13 Oktober 2004 telah disampaikan Rancangan Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pemanfaatan BBG dan LPG untuk Kendaraan Bermotor oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Rancangan INPRES tersebut memuat instruksi kepada :

1. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Para Gubernur
7. Para Walikota/Bupati
8. Kepala Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak dan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemanfaatan BBG dan LPG untuk kendaraaan bermotor beserta uraian kegiatan masing-masing istansi tersebut.

INPRES tersebut merupakan hasil dari kajian Tim BBG untuk Transportasi yang diketuai oleh Deputi V KLH (Prof. Tanwir Y Mukawi) pada tahun 2002 –2003 dimana telah dipresentasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan banyaknya instansi yang terlibat diusulkan suatu Keputusan Presiden untuk memadukan kegiatan tersebut yang selanjutnya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dijadikan sebagai INPRES.

Dengan adanya INPRES tersebut diharapkan berbagai isu yang berkaitan dengan implementasi pemanfaatan gas untuk kendaraan bermotor meliputi aspek keselamatan, insentif, harga serta sarana dan prasana penyalurannya dapat dilaksanakan secara terpadu. Dengan berpindahnya penggunaan bahan bakar minyak ke gas akan menurunkan tingkat pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan menurunkan biaya kesehatan, disamping dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi , mengurangi impor BBM dan menghemat devisa serta mengurangi resistensi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.

Informasi lebih lanjut:

Plt. Asdep Urusan Emisi Kendaraan (1/V)
Telp : (021) 85911207