RPP Tentang B3, Limbah B3 dan Dumping Limbah B3

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah (B3) dan Dumping Limbah B3 KONSULTASI PUBLIK. Jakarta, 29 Mei 2013 – Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan [...]

29 May 2013 08:36 WIB

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah (B3) dan Dumping Limbah B3

KONSULTASI PUBLIK. Jakarta, 29 Mei 2013 – Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 ini adalah gabungan dari tiga Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

  1. PP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun seperti yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 32/2009
  2. PP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (7) UU 32/2009
  3. PP Dumping Limbah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (3) UU 32/2009.

Tujuan penggabungan ini mengintegrasikan peraturan menyangkut B3 dan Limbah B3, karena kedua subtansi tersebut memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain.

RPP tentang B3 dan Limbah B3 ini sudah melalui proses pembahasan dengan para pakar dan hari ini dilakukan konsultasi publik untuk membuka ruang bagi masyarakat, terutama bagi LSM dan para pelaku usaha, agar berpartisipasi memberikan masukan terhadap perumusan RPP ini, sehingga diharapkan apabila sudah diundangkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam Sambutan Pembukaannya, Menteri Lingkungan Hidup, mengatakan “Rencana Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat Indonesia untuk tidak menjadi tempat pembuangan B3 dengan modus impor ke Indonesia. Modus tersebut tidak dapat terulang lagi karena semua B3 yang diimpor harus diregistrasi. Apabila tidak jelas tujuan penggunaannya, kita bisa menolak impor tersebut terutama B3 yang telah diatur secara International dan Nasional”. Hal ini diperkuat dengan posisi Indonesia yang baru saja meratifikasi Konvensi Rotterdam dengan UU No 10 Tahun 2013 yang mengatur “Prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan international”.

Dalam penggunaan B3, kepada produser dan importer B3 serta distributor diharapkan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memberikan informasi yang benar dengan bahasa yang sama terhadap simbol, label dan tanda-tanda bahaya B3 serta tatacara penggunaan B3 yang benar “aman terhadap kesehatan dan aman terhadap lingkungan”.

Terkait pengaturan Limbah B3, dalam RPP ini telah mengatur protokol untuk mengidentifikasi limbah B3 bahkan untuk delisting limbah B3. Apabila perusahaan telah melakukan proses dan menggunakan raw material yang bersahabat dengan lingkungan, dapat diajukan proses delisting limbah B3 yang dihasilkan.RPP ini mengatur tentang pembentukan tim ahli Limbah B3 yang bertugas melakukan evaluasi terhadap hasil uji indentifikasi limbah B3 baik tujuan listing atau delisting. Apabila limbah B3 setelah dilakukan uji laboratorium dan dievaluasi oleh tim ahli, dikategorikan bukan limbah B3, maka dapat ditetapkan bahwa limbah yang dihasilkan bukan limbah B3 namun tetap memiliki tanggungjawab terhadap limbah yang dihasilkan.

RPP ini juga mengatur Dumping limbah B3 ke laut, terutama limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yaitu “tailing, lumpur bor dan serbuk bor”. Dan kebijakan ini tidak semua lapisan dapat menerima terutama pemerhati lingkungan, oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur kriteria-kriteria teknis lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi dumping.

RPP ini mengajak perubahan sudut pandang semua pihak bahwa limbah B3 yang dihasilkan sebenarnya masih merupakan SUMBER DAYA yang masih dapat dimanfaatkan serta mengajak penghasil limbah B3 untuk melakukan penelitian-penelitian dalam rangka melakukan 3R (reuse,
recycle, recovery).

Untuk Informasi lebih lanjut:
Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc,
Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/ fax. 021 85905637,
email: birohukumhumas.klh@gmail.com
cc: humaslh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor