KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 25 Agustus 2005, Asisten Deputi Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih (selanjutnya disebut Asdep Standteksih) bekerjasama dengan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (selanjutnya disebut Asdep Iklim) menyelenggarakan Workshop untuk membahas Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Refrigerasi yang selanjutnya disebut SKKNI Refrigerasi di Hotel Salak-Bogor.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari serangkaian pertemuan yang telah dilaksanakan KLH untuk mencapai kesepakatan para pihak mengenai rancangan SKKNI refrigerasi. Penyusunan rancangan SKKNI Refrigerasi untuk aspek lingkungan diusulkan oleh pemrakarsa, Asdep Iklim mengingat pentingnya SKKNI refrigerasi untuk mendukung Program Perlindungan Lapisan Ozon.

Adapun tujuan dari penyusunan standar ini adalah untuk mengembangkan sistem standarisasi teknisi di bidang refrigerasi untuk mendukung Program Perlindungan Lapisan Ozon dan mencegah emisi CFC ke udara dengan meningkatkan kemampuan teknisi dalam menerapkan tata cara servis yang berwawasan lingkungan. Dari segi kemampuan personil, standar ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para teknisi refrigerasi sehingga diakui di tingkat nasional dan Internasional.

Secara teknis, tujuan dari standar ini adalah untuk mengantisipasi pelepasan bahan-bahan perusak lapisan ozon (BPO) yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan personil dalam menangani refrigeran yang termasuk dalam BPO, yaitu CFC-12. Hal inilah yang melatarbelakangi disusunnya rancangan SKKNI Refrigerasi. Agar satndar ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diusulkan untuk menambahkan standar unit kompetensi yang terkait aspek lingkungan ini pada seri standar yang sudah ada, yaitu pada sektor Logam dan Mesin, dan sektor Otomotif Kendaraan Ringan.

Proses pengembangan dan pembahasan terhadap standar ini masih terus dilaksanakan dan dikoordinasi oleh Asdep Standteksih, dengan harapan ini dapat diterapkan oleh stakeholder, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi beberapa aspek, yaitu perbaikan kualitas lingkungan, kompetensi personil dan peningkatan kapasitas jasa nasional dalam kegiatan perlindungan lingkungan.

Jakarta, September 2005

Tim Standarisasi Kompetensi Personil
Dan Lembaga Jasa Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup