KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MENGOPTIMALKAN ENERGI : SEKTOR INDUSTRI BERPOTENSI HEMAT 20 PERSEN

Penghematan energi harus dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan energi, sehingga benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pemanfaatan energi secara efisien dan rasional adalah mutlak tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Menurut Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material, dan Lingkungan (TIEML), Martin Djamin penghematan energi bukan berarti pelit energi. Yang penting adalah mengoptimalkan penggunaan energi sehingga konsumsi benar-benar sesuai tingkat kebutuhan, kata Martin……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 13 BERITA TERKAIT: INPRES 10/2005 DILUPAKAN, LAMPU KANTOR MENYALA DI SIANG HARI, KOMPAS, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 26

WARGA BUYAT MENANTI PERBAIKAN KESEHATAN

Warga Teluk Buyat yang saat ini menempati lokasi baru di Desa Duminangan, Bolaang Uki, Bolaang Monggodaw, Sulawesi Utara, masih menanti janji pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahtreraan mereka. Pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, pada awalnya akan memberikan tempat tinggal permanen di lokasi baru, lengkap dengan sarana sanitasinya. Pemerintah berjanji memberikan bantuan kesehatan kepada warga yang masih menderita penyakit tertentu. “Janji pemerintah untuk memperhatikan kami masih belum terbukti. Belum ada tempat tinggal yang layak, bahkan bantuan kesehatan yang dijanjikan pun tidak ada,” ujar Muliadi Mokodompit dari Komite Kemanusiaan Teluk Buyat (KKTB), di Jakarta Selasa (23/8)…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 24 AGUSTUS 2005, HAL. 15

KEBAKARAN HUTAN BONUS MUSIM KEMARAU

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatra, dan Kalimantan bukan sebuah cerita baru. Asap yang mengepung dirgantara hingga ke negeri jiran itu justru dinilai bukan bencana, melainkan peristiwa alam yang lumrah. Di Riau, misalnya, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan secara rutin terjadi sejak 1997. Tahun-tahun berikutnya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Kebakaran di Riau lebih banyak melanda daerah perbatasan, seperti Kabupaten Rokan Hilir (perbatasan dengan Sumatra Utara), Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, dan Kampar. Kabut asap cukup pekat juga menyelimuti negeri jiran Malaysia dan Singapura……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 17

SEMBILAN KAPAL DITANGKAP

Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel), kemarin menangkap sembilan kapal kayu dan tujuh truk yang mengangkut ratusan meter kubik kayu ilegal dalam razia illegal logging. Penangkapan sembilan kapal kayu (tiung) itu dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kotabaru yang menyita tiga kapal layar motor (KLM) saat melintas di perairan laut Sungai Bata Kotabaru. Sedangkan enam kapal kayu lainnya disita oleh Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Kalsel saat melintas di Sungai Belandaian, Kecamatan Berangas, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan)……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 19

SULIT MENYERET SI PEMBAKAR HUTAN

Keberanian pemerintah memasukkan sejumlah pengusaha hak pengusahaan hutan (HPH) dalam daftar hitam pelaku pembakaran hutan dan lahan ternyata tidak disertai penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, para pelaku pun diumumkan secara transparan. Namun, menyeret pelaku ke meja hijau dan menjeratnya dengan sanksi hukum masih merupakan pekerjaan tersulit. Tim yustisi yang berada di bawah Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) Provinsi Riau menunjuk hidung 10 pengusaha sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan selama 2002 hingga 2004. Namun seluruh kasus tersebut hingga kini masih mengambang setelah dua tahun dalam proses penyidikan…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 18

EMPAT PERUSAHAAN MALAYSIA TERBUKTI BAKAR LAHAN

Empat pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit akan menghadapi tuntutan hukum karena melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Penyelidikan yang dilakukan Departemen Lingkungan Hidup Malaysia terhadap empat tersangka itu hampir kelar dan siap diajukan ke pengadilan. Koran New Strait Times, Rabu (24/8), menuliskan bahwa empat tersangka terbukti membakar sekitar 92 hektar lahan di wilayah Pahang, Perak, dan Selangor. Menurut salah seorang direktur jenderal di departemen itu, Rosnani Ibrahim masing-masing pelaku bisa diganjar hukuman penjara selama lima tahun dan denda maksimum 500 ribu ringgit (setara 133 ribu dollar AS). Menurut Rosnani, jumlah tersangka pembakar lahan yang menimbulkan bencana asap di Malaysia pekan lalu dapat bertambah. Ia menjelaskan, ada sepuluh perusahaan lain yang sedang diselidiki karena diduga melakukan pembakaran lahan. Sayangnya, ia menolak menyebutkan nama dan pemilik perusahaan tersebut……..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 4

TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING KEKURANGAN PENGAWAS

Hingga saat ini hanya ada 35 polisi hutan yang harus mengawasi areal Taman Nasional Tanjung Puting seluas 415.040 hektar di Kalimantan Tengah. Idealnya, tiap 5.000 hektar areal diawasi seorang petugas. Minimnya petugas menyulitkan pemantauan taman nasional yang terletak di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kecamatan Hanau, Danau Sembuluh, dan Seruyan Hilir, di Kabupaten Seruyan itu. Jumat dua pekan lalu sempat terjadi kebakaran areal seluas 45 hektar di Natai Tengah dan tiga hektar di Padang Sembilan yang masuk kawasan taman nasional, kata Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) P. Bambang Darmadja, di Pangkalan Bun, Kalteng, Rabu (24/8)……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 24

WARGA DESA JIKEN MENGELUHKAN PENGEBORAN GAS

Warga RT 2 RW 2 dan RT 4 RW 1 Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, sejak Minggu (21/8) memblokir areal pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas Inc sejak 7 Agustus 2005. Mereka memprotes kebisingan yang diakibatkan kegiatan pengeboran tersebut. Warga dalam aksinya juga menuntut ganti rugi Rp 1 juta per rumah tangga sebagai kompensasi atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh aktivitas pengeboran tersebut.External Relation Coordinator Lapindo Brantas Inc Diaz Roychan mengaku belum memiliki izin gangguan (izin H0). Namun, ia memiliki surat pernyataan bermeterai para warga RT 2 RW 2 Desa Jiken bahwa mereka tidak keberatan dengan kegiatan pengeboran itu…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. 25

DPRD: TUTUP PABRIK TANPA PENGOLAH LIMBAH

Komisi B DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi mencabut izin usaha dan menutup industri yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). “Tutup saja,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Bekasi Muhamad Hasyim Affandy. Meski begitu, “Meski koordinasi dengan Deperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) dulu,” ujar Muhammad Hasyim Affandy….BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 25 AGUSTUS 2005, HAL. C10

Sumber : KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup