KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Komite Pembangunan Berkelanjutan (KPB), selaku Panitia Persiapan (PrepCom) Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (KTTPB), mengadakan pertemuan sidang ketiga dari tanggal 25 Maret sampai 5 April 2002 di Markas Besar PBB di New York. Hampir 1500 wakil-wakil pemerintah, badan-badan PBB dan Sekretariat konvensi, organisasi internasional, dan Kelompok Utama menghadiri sidang tersebut.

Sidang tersebut antara lain melanjutkan pembahasan PrepCom II mengenai Chairman’s Paper, yaitu mencari cara-cara untuk memperkuat kerangka kelembagaan bagi pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dan mendefinisikan peran dan program kerja KPB, dan mengupayakan kesepakatan terhadap suatu dokumen yang berisi kajian dan penilaian, termasuk di dalamnya kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi untuk tindak lanjut.

Selama minggu pertama PrepCom III melakukan pembahasan pendahuluan terhadap Chairman’s Paper, dan kumpulan teks yang dihasilkan didiskusikan selama minggu kedua. PrepCom juga melakukan diskusi pendahuluan mengenai paper informal tentang governance pembangunan berkelanjutan yang telah disiapkan oleh Biro berdasarkan masukan-masukan yang diterima selama PrepCom II. Selain itu, para anggota delegasi telah juga memulai pembahasan hasil-hasil Type 2 (kemitraan/ inisiatif).

Harapan Ketua PrepCom Emil Salim (Indonesia) untuk dapat menghasilkan sebuah teks hasil negosiasi yang akan dibawa ke PrepCom IV pupus melihat alotnya perdebatan para anggota delegasi dalam membahas Chairman’s Paper dan kumpulan teks yang dihasilkannya. Para anggota delegasi mengakui ada perasaan frustasi berkepanjangan selama sidang karena kurangnya panduan mengenai isi, proses dan arah PrepCom. Keadaan ini semakin dipersulit dengan adanya penghematan anggaran PBB yang membatasi penyelenggaraan konsultasi regional, sidang-sidang malam hari dan menghambat tersedianya dokumentasi yang cepat dan memadai. Akibatnya, dalam minggu-minggu mendatang Biro akan mempersiapkan sebuah teks “konsensus” baru untuk menggantikan teks kompilasi dan teks mengenai governance pembangunan berkelanjutan yang akan dinegosiasikan selama PrepCom IV, termasuk sebuah paper mengenai kemitraan.

Sejarah Singkat Konferensi Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (KTTPB) diselenggarakan 10 tahun setelah Konferensi PBB untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED). UNCED, juga dikenal sebagai KTT Bumi, berlangsung 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Lebih dari 100 Kepala Negara dan Pemerintahan, perwakilan dari 178 negara, dan sekitar 17.000 peserta menghadiri KTT tersebut. Hasil-hasil utama KTT tersebut adalah Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Agenda 21 – sebuah program aksi sebanyak 40 bab, Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan (Statement of Forest Principles).

Pada Bab 38 Agenda 21 mensyaratkan pembentukan sebuah Komite Pembangunan Berkelanjutan (KPB) untuk tujuan: menjamin efektivitas tindak lanjut UNCED; meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan efisiensi pembuatan kebijakan antar pemerintah; dan mengkaji kemajuan implementasi Agenda 21 pada semua tingkatan. Pada tahun 1992 sidang ke-47 Majelis Umum PBB melalui resolusi 47/191 menetapkan terms of reference untuk KPB, komposisi, pedoman partisipasi LSM, pengaturan kerja, hubungan dengan lembaga PBB lainnya dan pengaturan Sekretariat. KPB menyelenggarakan rapat pertamanya Juni 1993 dan sejak itu pertemuan diadakan setahun sekali.

SIDANG KHUSUS MAJELIS UMUM PBB KE-19: Dalam sidang ke-47 tahun 1992 Majelis Umum PBB juga mengadopsi resolusi 47/190 yang memutuskan perlunya diadakan Sidang Khusus Majelis Umum PBB untuk mengkaji implementasi Agenda 21 lima tahun sejak UNCED. Sidang Khusus ke19 Majelis Umum PBB yang bertujuan melakukan Kajian Menyeluruh dan Penilaian terhadap Agenda 21 dan berlangsung di New York dari 23 sampai 27 Juni 1997 menghasilkan Program bagi Implementasi Lebih Lanjut Agenda 21- Programme for the Further Implementation of Agenda 21 (Al RES/S-19/2). Dokumen tersebut menilai kemajuan yang telah dicapai sejak UNCED, mengkaji implementasi, dan menetapkan program kerja KPB untuk periode 1998-2002.

RESOLUSI 55/199: Pada bulan Desember 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 55/199 yang memutuskan untuk memulai kajian ulang sepuluh tahun UNCED pada tahun 2002 dalam suatu Konferensi Tingkat Tinggi untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Majelis Umum juga menerima tawaran Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi tersebut. Resolusi tersebut memutuskan bahwa proses kaji ulang harus berpusat pada apa yang telah dicapai, identifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan implementasi lebih lanjut Agenda 21 dan hasil-hasil UNCED lainnya, menghasilkan keputusan yang berorientasi aksi, dan bermuara pada komitmen politik baru untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

PREPCOM I: KPB-10, bertindak selaku Panitia Persiapan KTTPB, mengadakan sidang pertamanya di Markas Besar PBB di New York dari 30 April sampai 2 Mei 2001. Sidang tersebut mengadopsi beberapa keputusan mengenai: kemajuan aktivitas persiapan KTTPB pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, dan yang dilakukan oleh Kelompok Utama; modalitas sidang-sidang PrepCom yang akan datang; pengaturan kerja tentatif selama KTT; rules of procedure sementara; dan pengaturan-pengaturan masalah akreditasi dan partisipasi Kelompok Utama.
PROSES PERSIAPAN TINGKAT NASIONAL, SUBREGIONAL DAN REGIONAL: Panitia-pantia persiapan nasional untuk KTTPB telah dibentuk untuk melakukan kaji ulang pada tingkat negara, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menggerakkan pelaku utama (stakeholders). Pertemuan-pertemuan persiapan tingkat subregional dan regional untuk KTT Johannesburg telah diadakan antara Juni 2001 dan Januari 2002. Eminent Persons’ Roundtables yang berkaitan dengan KTTPB juga telah berlangsung di lima kawasan PBB, dan pertemuan persiapan regional telah diadakan untuk Eropa/Amerika Utara (25-26 September 2001), Afrika (15-18 Oktober 2001), Amerika Latin dan Karibia (23-24 Oktober 2001), Asia Barat (24 Oktober 2001), Asia dan Pasifik (27-29 November 2001), dan untuk negara-negara berkembang pulau kecil (7-11 Januari 2002).

PREPCOM II: KPB-10 sebagai Komite Persiapan (PrepCom) mengadakan sidang kedua dari 28 Januari sampai 8 Februari 2002 di Markas Besar PBB di New York. Sidang tersebut menelaah dan mengkaji secara komprehensif mengenai keberhasilan implementasi Agenda 21, dan menyepakati Chairman’s Paper (A/CONF.199/PC/L.l) sebagai landasan negosiasi dalam Prepcom III. PrepCom juga mengadopsi laporan (E/ CN.17/2002/PC.2/L.1), yang berisi Chairman’s Summary tentang Sidang Persiapan Kedua, Chairman’s Summary tentang Segmen Dialog Lintas Pelaku (Chairman’s Summary of the Multi-Stakeholder Dialogue Segment), dan Usulan Kemitraan/inisiatif untuk Memperkuat implementasi Agenda 21.
KONSULTASI INFORMAL MENGENAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOVERNANCE: Sebuah konsultasi informal mengenai Sustainable Development Governance diadakan pada tanggal 28 Februari 2002 di Markas Besar PBB di New York. Konsultasi ini diadakan berdasarkan paper informal yang telah disiapkan Wakil Ketua Biro Lars-Goran Engfeldt (Swedia) dan Ositadinma Anaedu (Nigeria). Berdasarkan konsultasi ini, Wakil Ketua menghasilkan sebuah paper untuk dibahas pada PrepCom III.

Laporan Prepcom III

Ketua Biro Emil Salim (Indonesia) membuka Prepcom III pada hari Senin pagi, 25 Maret. Bapak Emil Salim mengumumkan bahwa Prepcom III akan menegosiasikan unsur-unsur dalam Chairman’s Paper (A/ CONF.199/PC/L.1) dalam sebuah paper diskusi – Sustainable Development Governance at the International, Regional and National Levels. Sambil menekankan bahwa Prepcom III seharusnya tidak menghasilkan usulan-usulan redaksional, Ketua Emil Salim menghimbau agar dilakukan formulasi langkah-langkah kongkrit untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik pembangunan berkelanjutan dan mengundang badan-badan internasional dan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan untuk meyumbang keahlian teknis mereka kepada kelompok-kelompok kerja. Beliau menambahkan bahwa konsultasi-konsultasi informal mengenai inisiatif kemitraan – atau dikenal dengan hasil-hasil Type 2 akan diadakan dan menekankan bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai menggantikan komitmen politik.

Sekretaris Jenderal KTTPB Nitin Desai memberikan penjelasan kepada para delegasi mengenai hasil-hasil dan implikasi bagi KTTPB dari apa yang telah dicapai dalam Konferensi internasional mengenai Pembiayaan Pembangunan (FfD) yang diadakan di Monterrey, Meksiko, dan menggarisbawahi pentingnya kemitraan. Direktur Eksekutif UNEP Klaus Topfer memaparkan hasil-hasil pertemuan Intergovernmental Groups of Ministers or Their Representatives on International Environmental Governance (IGM/IEG) dan menjelaskan hasil UNEP Seventh Special Session of the Governing Council Third Global Ministerial Environment Forum (GMEF3) yang diadakan di Cartagena, Kolombia.

Ousmane Moutari (Niger) mempresentasikan laporan pertemuan kedua Panel of Eminent Personalities yang diadakan di Agadez, Nigeria, dari tanggal 25-28 Februari 2002. Moutari mencatat bahwa pertemuan tersebut membahas keterkaitan antara kemiskinan dan lingkungan hidup dalam kerangka UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), dan menekankan peran Global Environment Facility (GEF) sebagai mekanisme untuk membiayai UNCCD. Severino Soares Almeida (Cape Verde) mengemukakan tentang Ministerial Message dari Praja, yang dikeluarkan oleh MenteriMenteri dan Ketua-Ketua Delegasi Para Pihak UNCCD setelah mengadakan pertemuan pada tanggal 7-8 Maret 2002, di Praja, Cape Verde.

Wakil Tetap Venezuela di PBB yang jugs Presiden G-77/Cina, Milos Alcalay, menyampaikan laporan Forum Tingkat Tinggi Ketiga untuk Kerjasama antara Afrika, America Latin dan Karibia (Third High-Level Forum on Cooperation between Africa, Latin America and the Caribbean) dalam konteks Platform Kerjasama Antarkawasan yang berlangsung tanggal 19 – 20 Februari 2002 di Caracas, Venezuela. Alcalay juga mempresentasikan Deklarasi Caracas mengenai Implementasi UNCCD, yang dihasilkan oleh Forum tersebut. Iran, atas nama Ketua Pertemuan Substansi Kedua Forum PBB untuk Hutan (Second Substantive Session of the UN Forum on Forests/UNFF-2) Knut Qistad, memaparkan isi Deklarasi Menteri basil UNFF-2 dan mengutarakan harapan agar Deklarasi tersebut dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh KTTPB.

Ketua Emil Salim mengusulkan, dan seluruh delegasi menyetujui agenda (A/CONF.199/PC/1) dan organization of work (A/CONF.199/PC/1/Add.l). Para delegasi juga mengakreditasi organisasi-organisasi antarpemerintah (A/CONF.199/PC/10). Akreditasi satu LSM, yaitu Tibet Justice Center ditunda guna pembahasan lebih lanjut oleh para delegasi.

MASALAH-MASALAH PENGORGANISASIAN: Selama dua minggu pertemuan, para delegasi hampir selalu terbagi dalam tiga kelompok kerja: Kelompok Kerja I dan II membahas Chairman’s Paper dan Kelompok Kerja III membahas Sustainable Development Governance. Selain itu terdapat pula konsultasi informal yang memulai pembahasan mengenai hasil-hasil Type 2 (kemitraan/inisiatif). Kelompok Kerja I, diketuai bersama oleh Wakil-Wakil Ketua Kiyotaka Akasaka (Jepang) dan Maria Votti (Brazil), membahas empat bagian pertama Chairman’s Paper, antara lain, pendahuluan, pengentasan kemiskinan, perubahan pola-pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, dan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kelompok Kerja II, yang diketuai bersama oleh Wakil-Wakil Ketua Richard Ballhorn (Kanada) dan Ihab Gamaleldin (Mesir), membahas pembangunan berkelanjutan dalam dunia yang terglobalisasi, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS), inisiatif pembangunan berkelanjutan untuk Afrika, dan sarana-sarana implementasi.

Kelompok Kerja III juga diketuai bersama oleh Wakil-Wakil Ketua Ositadinma Anaedu (Nigeria) dan LarsGoran Engfeldt (Swedia), sementara Wakil-Wakil Ketua Jan Kara (Republik Ceko) dan Diane Quarless (Jamaika) bersama-sama mengetuai pertemuan-pertemuan informal tentang kemitraan.

SRS